OGAN KOMERING ILIR, cimutnews.co.id – Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) terus memperkuat implementasi Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) sebagai bagian dari upaya nasional membangun tata kelola data kependudukan yang akurat dan terintegrasi. Program ini dinilai penting karena menjadi fondasi pelayanan publik, mulai dari kesehatan, pendidikan, bantuan sosial hingga perbankan.
Kepala Disdukcapil OKI Hendri, SH mengatakan, GISA bukan sekadar program administratif, melainkan gerakan nasional yang bertujuan membangun kesadaran kolektif masyarakat dan pemerintah terhadap pentingnya dokumen kependudukan yang valid dan mutakhir. Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah sangat dipengaruhi kualitas data kependudukan yang dimiliki pemerintah.
Empat Pilar GISA Jadi Fondasi Pelayanan Publik
Kesadaran Dokumen Kependudukan
Hendri menjelaskan, GISA dibangun di atas empat indikator utama yang menjadi ukuran keberhasilan kesadaran administrasi kependudukan di daerah. Pilar pertama adalah kepemilikan dokumen kependudukan yang sah dan lengkap, seperti KTP elektronik, Kartu Keluarga, akta kelahiran hingga akta kematian.
Menurut dia, masih terdapat masyarakat yang belum memahami pentingnya dokumen administrasi sebagai dasar memperoleh hak layanan publik. Kondisi tersebut berpotensi menghambat akses warga terhadap bantuan pemerintah maupun layanan kesehatan dan pendidikan.
Pemanfaatan Data untuk Kebijakan Tepat Sasaran
Pilar kedua berkaitan dengan pemanfaatan data kependudukan dalam penyusunan kebijakan. Hendri menilai, data yang valid menjadi instrumen penting bagi pemerintah daerah dalam menentukan program pembangunan.
“Data kependudukan yang akurat akan membantu pemerintah memastikan bantuan sosial, layanan kesehatan, hingga program pendidikan benar-benar tepat sasaran,” ujarnya, Kamis (28/5/2026).
Ia menambahkan, selama beberapa tahun terakhir pemerintah pusat terus mendorong sinkronisasi data antarinstansi guna meminimalkan tumpang tindih penerima bantuan dan mengurangi potensi penyalahgunaan data.
Pemutakhiran Data Jadi Tantangan Besar
Mobilitas Penduduk Tinggi
Pilar ketiga dalam GISA adalah kesadaran melakukan pemutakhiran data secara berkala. Disdukcapil menilai tantangan terbesar saat ini adalah tingginya mobilitas penduduk yang tidak selalu diikuti pembaruan data administrasi.
Perubahan status perkawinan, perpindahan domisili, kelahiran maupun kematian sering kali terlambat dilaporkan. Akibatnya, data pemerintah tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi riil di lapangan.
Di sejumlah daerah di Indonesia, persoalan data tidak sinkron bahkan berdampak pada penyaluran bantuan sosial dan validitas daftar pemilih dalam pemilu. Karena itu, GISA diarahkan untuk membangun budaya tertib administrasi sejak tingkat desa dan kelurahan.
Pelayanan Publik yang Cepat dan Ramah
Pilar keempat menitikberatkan pada peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Hendri menegaskan, pelayanan Disdukcapil tidak boleh lagi dipandang rumit dan berbelit.
Pemerintah daerah didorong menghadirkan layanan yang cepat, mudah diakses dan membahagiakan masyarakat. Pendekatan tersebut sejalan dengan transformasi pelayanan publik berbasis digital yang kini diterapkan di banyak daerah.
GISA Diterapkan Bertingkat dari Desa hingga Nasional
Desa Jadi Titik Awal Kesadaran Administrasi
Plt Sekretaris Disdukcapil OKI Tajudin, S.Kom menjelaskan, penerapan GISA dilakukan secara bertahap mulai dari tingkat desa dan kelurahan. Setiap kecamatan diwajibkan memiliki minimal satu desa sadar administrasi kependudukan.
Skema tersebut kemudian ditingkatkan ke level kabupaten/kota hingga provinsi. Dengan pola berjenjang, pemerintah berharap muncul efek pembelajaran antardaerah sehingga wilayah yang berhasil dapat menjadi contoh bagi daerah lain.
“Pendekatan dari desa menjadi penting karena perubahan perilaku administrasi harus tumbuh dari masyarakat sendiri,” kata Tajudin.
Libatkan Pemerintah dan Swasta
Selain masyarakat dan aparatur Disdukcapil, sasaran GISA juga mencakup lembaga pengguna data kependudukan, baik instansi pemerintah maupun sektor swasta seperti perbankan, pendidikan dan layanan kesehatan.
Hal ini menunjukkan bahwa data kependudukan kini menjadi tulang punggung banyak layanan publik modern. Integrasi data bahkan menjadi bagian penting dalam pengembangan sistem pemerintahan digital nasional.
Data Kependudukan Kini Jadi “Jantung” Kebijakan Negara
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah pusat semakin agresif memperkuat integrasi data nasional. Program bantuan sosial, subsidi energi, BPJS hingga layanan pajak mulai mengandalkan validitas data kependudukan sebagai basis verifikasi penerima manfaat.
Karena itu, gerakan seperti GISA memiliki dampak strategis yang lebih luas dibanding sekadar penerbitan dokumen administrasi. Jika implementasinya berhasil hingga tingkat desa, pemerintah akan memiliki basis data yang lebih presisi untuk menyusun kebijakan pembangunan dan distribusi anggaran.
Namun tantangan terbesar tetap berada pada kesadaran masyarakat. Di sejumlah daerah, masih ditemukan warga yang baru mengurus dokumen ketika membutuhkan bantuan atau menghadapi persoalan hukum. Pola tersebut membuat pemutakhiran data berjalan lambat dan mempengaruhi kualitas database nasional.
GISA Bukan Sekadar Administrasi, tetapi Perlindungan Hak Warga
Salah satu aspek penting yang mulai disadari pemerintah daerah adalah bahwa administrasi kependudukan berkaitan langsung dengan perlindungan hak warga negara. Tanpa dokumen resmi, masyarakat rentan kehilangan akses terhadap layanan dasar, termasuk pendidikan, kesehatan, hingga bantuan sosial.
Karena itu, keberhasilan GISA tidak hanya diukur dari jumlah dokumen yang diterbitkan, tetapi juga sejauh mana masyarakat memahami pentingnya identitas hukum dalam kehidupan sehari-hari.
Komitmen Disdukcapil OKI
Disdukcapil OKI memastikan akan terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar implementasi GISA berjalan sesuai target nasional. Pemerintah daerah berharap gerakan tersebut mampu menciptakan budaya tertib administrasi hingga ke pelosok desa.
“Kami berkomitmen penuh mendukung gerakan ini. Langkah kecil dari desa dan kecamatan di OKI adalah kontribusi kami bagi terciptanya data kependudukan Indonesia yang akurat,” ujar Tajudin.
Melalui penguatan GISA, pemerintah berharap tidak ada lagi warga yang tertinggal dalam kepemilikan dokumen kependudukan. Selain memperkuat pelayanan publik, data yang valid juga menjadi fondasi penting dalam pembangunan nasional yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan (Asep)
Berita Terkait :
Jembatan Kayu Dibangun Permanen, Warga Tirta Mulya Sambut Gembira
Personel Gabungan Siap Amankan Perayaan Nataru di OKI
Semangat Santri, Semangat Negeri! Bupati OKI Hadiri Peringatan Hari Santri Nasional di Ponpes Ash-Shidiqiyah Lempuing Jaya
RSUD Kayuagung Luncurkan E-Parking dan Layanan Deteksi Dini Kanker Serviks: Langkah Menuju Pelayanan Modern dan Humanis
