JAKARTA, CimutNews.co.id – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI, Yassierli, dijadwalkan menghadiri Labour and Employment Ministers’ Meeting (LEMM) BRICS di India pada 15–16 Juli 2026. Pertemuan tingkat menteri tersebut menjadi forum strategis bagi negara-negara anggota BRICS untuk memperkuat kerja sama dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan global yang semakin kompleks akibat perubahan ekonomi, perkembangan teknologi, serta transformasi pasar kerja.
Keikutsertaan Indonesia dalam forum tersebut menandai semakin aktifnya diplomasi ketenagakerjaan nasional di tingkat internasional. Selain menjadi ruang berbagi pengalaman antarpemerintah, LEMM BRICS juga menjadi wadah penyusunan arah kerja sama dalam menciptakan pasar kerja yang lebih inklusif, produktif, dan berkelanjutan.
Empat Agenda Strategis Jadi Fokus Pertemuan
Dalam pertemuan tahun ini, para Menteri Ketenagakerjaan BRICS akan membahas empat isu utama yang dinilai menjadi tantangan bersama di berbagai negara, yaitu:
- Penguatan sistem jaminan sosial serta formalisasi pasar kerja;
- Peningkatan partisipasi perempuan dan penguatan inklusi dalam angkatan kerja;
- Kerja sama peningkatan daya saing tenaga kerja melalui pemetaan kebutuhan kompetensi dan pengembangan keterampilan;
- Pemanfaatan teknologi digital bagi seluruh pekerja, termasuk pekerja sektor gig economy dan pekerja platform digital.
Empat agenda tersebut mencerminkan perubahan besar yang tengah terjadi di dunia ketenagakerjaan global, terutama akibat percepatan digitalisasi, otomatisasi industri, hingga meningkatnya fleksibilitas hubungan kerja.
Indonesia Perkuat Diplomasi Ketenagakerjaan
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan forum BRICS menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk memperluas kemitraan internasional sekaligus memperkuat kolaborasi dalam menyusun kebijakan ketenagakerjaan yang adaptif terhadap perubahan global.
“Forum BRICS menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk memperkuat kerja sama internasional di bidang ketenagakerjaan. Melalui forum ini, Indonesia dapat bertukar pengalaman, memperluas kolaborasi, serta memperkuat sinergi dalam merumuskan kebijakan yang adaptif terhadap perubahan dunia kerja,” ujar Yassierli melalui siaran pers Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan, Selasa (14/7/2026).
Menurutnya, tantangan ketenagakerjaan saat ini tidak lagi hanya berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja, tetapi juga mencakup perubahan kebutuhan kompetensi tenaga kerja, transformasi model bisnis, serta perlunya memperluas perlindungan sosial bagi pekerja di berbagai sektor.
Karena itu, kolaborasi antarnegara dinilai menjadi salah satu instrumen penting untuk menghasilkan kebijakan yang mampu menjawab dinamika pasar kerja global.
“Indonesia siap berkontribusi secara aktif dalam setiap pembahasan serta berbagi praktik baik yang telah dilakukan untuk mendukung terwujudnya dunia kerja yang lebih inklusif, produktif, tangguh, dan berkelanjutan,” kata Yassierli.
Transformasi Dunia Kerja Menjadi Tantangan Bersama
Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dalam berbagai laporannya menyebutkan bahwa digitalisasi, kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), serta ekonomi platform telah mengubah pola hubungan kerja di banyak negara. Perubahan tersebut menghadirkan peluang peningkatan produktivitas, namun juga memunculkan tantangan baru terkait perlindungan pekerja, peningkatan keterampilan, hingga perluasan jaminan sosial.
Di Indonesia sendiri, pemerintah terus mendorong peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui program pelatihan vokasi, revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK), penguatan link and match antara pendidikan vokasi dan industri, serta peningkatan sertifikasi kompetensi agar tenaga kerja nasional mampu bersaing di tingkat global.
Selain itu, pemerintah juga memperluas perlindungan bagi pekerja melalui berbagai skema jaminan sosial ketenagakerjaan, termasuk perlindungan terhadap pekerja informal yang jumlahnya masih mendominasi struktur ketenagakerjaan nasional.
Sejalan dengan Agenda Pembangunan Nasional
Pembahasan dalam LEMM BRICS juga selaras dengan arah pembangunan Indonesia sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Asta Cita Pemerintah, serta visi Indonesia Emas 2045 yang menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai salah satu prioritas utama.
Peningkatan kualitas tenaga kerja menjadi faktor penting untuk memanfaatkan bonus demografi yang diproyeksikan masih berlangsung dalam beberapa dekade mendatang. Di sisi lain, transformasi digital juga menuntut peningkatan kemampuan digital, literasi teknologi, serta adaptasi terhadap jenis pekerjaan baru yang terus berkembang.
Isu peningkatan partisipasi perempuan dalam dunia kerja yang menjadi salah satu agenda BRICS juga sejalan dengan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya terkait kesetaraan gender, pekerjaan layak, dan pertumbuhan ekonomi.
Indonesia Berpeluang Perluas Kolaborasi
Keikutsertaan Indonesia dalam forum BRICS membuka peluang memperluas kerja sama di bidang pengembangan kompetensi tenaga kerja, pertukaran praktik terbaik sistem ketenagakerjaan, penguatan perlindungan sosial, hingga kerja sama pelatihan berbasis teknologi dengan negara-negara anggota.
Selain menjadi ruang dialog kebijakan, forum ini juga diharapkan memperkuat posisi Indonesia dalam merespons perubahan struktur ekonomi global yang semakin dipengaruhi digitalisasi, ekonomi hijau, serta perkembangan teknologi berbasis kecerdasan buatan.
Bagi Indonesia, kerja sama internasional di bidang ketenagakerjaan dinilai penting untuk memastikan kebijakan nasional tetap relevan terhadap dinamika global sekaligus meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di pasar internasional.
Dunia Kerja Global Memasuki Fase Transformasi Baru
Transformasi ketenagakerjaan saat ini tidak hanya dipicu oleh perkembangan teknologi digital, tetapi juga oleh perubahan struktur ekonomi dunia pascapandemi, transisi menuju ekonomi hijau, serta meningkatnya penggunaan kecerdasan buatan dalam berbagai sektor industri. Kondisi tersebut membuat hampir seluruh negara menghadapi tantangan serupa, yakni bagaimana menjaga produktivitas tanpa mengurangi perlindungan terhadap pekerja.
Forum seperti LEMM BRICS menjadi semakin strategis karena memungkinkan negara-negara anggota menyusun pendekatan bersama terhadap isu-isu lintas negara, mulai dari perlindungan pekerja platform digital, peningkatan kompetensi tenaga kerja, hingga harmonisasi kebijakan jaminan sosial. Hasil pembahasan dalam forum tersebut dapat menjadi referensi penting bagi pengembangan kebijakan nasional di masing-masing negara.
Bagi Indonesia, penguatan kerja sama internasional juga berpotensi mempercepat transfer pengetahuan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pengembangan sistem pelatihan kerja yang lebih adaptif terhadap kebutuhan industri masa depan. Hal ini penting mengingat persaingan tenaga kerja global diperkirakan semakin ketat seiring meningkatnya investasi pada sektor teknologi dan manufaktur berorientasi ekspor.
Dalam jangka panjang, kemampuan Indonesia membangun tenaga kerja yang kompeten, adaptif, dan terlindungi akan menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi nasional di tengah perubahan lanskap ketenagakerjaan dunia. (timred/CN)
Berita Terkait :
Pemda Provinsi Jabar Siap Tingkatkan Kualitas Jalan di Parung Panjang Bogor
Ratna Bisa Ekspor Basreng ke Malaysia ,Pemdaprov Jabar Kerja Berdayakan UMKM Naik Kelas
KDM Dapat Apresiasi dari Kapolri Karena Larang Siswa Naik Motor ke Sekolah
Kemnaker Tinjau Program MagangHub di Lapas Sukamiskin Bandung, Siapkan Tenaga Kerja Terampil dan Siap Kerja
