PALEMBANG KOTA, cimutnews.co.id — Program pendataan perlindungan sosial kembali digaungkan Pemerintah Kota Palembang.
Namun di lapangan, persoalan klasik soal bantuan sosial yang dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran masih menjadi perhatian sejumlah warga.
Lalu, apakah program digitalisasi data sosial kali ini benar-benar mampu menjawab persoalan lama yang selama ini terus berulang?
Pemerintah Kota Palembang melalui Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, menegaskan komitmennya memperkuat sistem perlindungan sosial berbasis data digital dan terintegrasi.
Komitmen itu disampaikan saat menerima audiensi pengurus Forum Rembuk Masyarakat Aksi Indonesia (FORMASSII) bersama Kepala Dinas Sosial Kota Palembang, Raimon Lauri, di Rumah Dinas Wali Kota Palembang, Selasa (2/6/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Kelurahan Sialang ditetapkan sebagai pilot project atau kawasan percontohan Program Pendataan Perlindungan Sosial (Parlinsos) yang digagas Kementerian Sosial RI.
Program ini disebut bukan hanya berfokus pada pembaruan data penerima bantuan sosial, tetapi juga pemetaan potensi wilayah mulai dari sektor pertanian, ketahanan pangan, kondisi geografis hingga karakteristik demografi masyarakat.
“Kelurahan Sialang akan menjadi salah satu wilayah percontohan untuk pendataan masyarakat perlindungan sosial. Program ini tidak hanya berkaitan dengan data warga, tetapi juga mencakup pemetaan potensi wilayah,” ujar Ratu Dewa.
Menurutnya, data yang lebih lengkap dan akurat diharapkan mampu membuat kebijakan bantuan sosial menjadi lebih tepat sasaran.
Pemerintah juga berencana membentuk Agen Parlinsos di tingkat kelurahan untuk melakukan pendataan dan verifikasi masyarakat secara berkala melalui sistem digital.
Agen tersebut nantinya bertugas memastikan warga kurang mampu yang masuk kategori desil satu hingga lima benar-benar terdata sesuai kondisi riil.
“Data yang valid merupakan fondasi utama dalam penyaluran bantuan sosial,” tambahnya.
Namun fakta di lapangan menunjukkan persoalan validitas data bantuan sosial masih kerap menjadi keluhan warga di berbagai wilayah Kota Palembang.
Sejumlah warga mengaku masih menemukan kondisi penerima bantuan yang dinilai tidak sesuai kriteria, sementara warga lain yang dianggap layak justru belum masuk data penerima.
Kondisi tersebut diduga terjadi akibat pembaruan data yang belum maksimal serta perubahan kondisi ekonomi warga yang berlangsung cepat.
Di sisi lain, digitalisasi pendataan juga dinilai belum sepenuhnya mudah diterapkan di tingkat bawah, terutama terkait kemampuan operator lapangan dan sinkronisasi data antarinstansi.
Hal ini menimbulkan pertanyaan, sejauh mana kesiapan pemerintah daerah memastikan sistem digital benar-benar berjalan efektif dan tidak hanya berhenti pada program percontohan.
Pengamat sosial di Palembang menilai keberhasilan program semacam ini sangat bergantung pada keterbukaan proses verifikasi di tingkat RT dan kelurahan.
Jika pengawasan lemah, potensi kesalahan sasaran bantuan disebut masih dapat terjadi meski sistem sudah berbasis digital.
Sementara itu, FORMASSII yang hadir dalam audiensi tersebut menyatakan siap mendukung berbagai program sosial pemerintah.
Ketua FORMASSII, Ridho Viavasa, mengatakan organisasinya ingin hadir langsung di tengah masyarakat melalui kegiatan sosial seperti pembagian sembako, pemberdayaan ekonomi keluarga hingga fogging pencegahan Demam Berdarah Dengue (DBD).
“Kami ingin hadir langsung di tengah masyarakat melalui aksi nyata,” ujarnya.
Kolaborasi antara pemerintah dan organisasi masyarakat memang dinilai penting untuk memperluas jangkauan informasi dan pengawasan sosial di lapangan.
Namun hingga kini, belum semua persoalan pendataan bantuan sosial benar-benar terselesaikan.
Apakah program Parlinsos di Kelurahan Sialang nantinya mampu menjadi solusi konkret bagi persoalan bantuan sosial yang selama ini dikeluhkan warga, atau justru kembali menghadapi kendala lama dalam pelaksanaannya? (Poerba)
Berita Terkait :
GEKRAFS Palembang 2025–2028 Resmi Dilantik, Wakil Wali Kota Dukung Penuh Ekonomi Kreatif Lokal
Indonesia-Mesir Perkuat Aliansi Pertahanan Strategis, Menhan Sjafrie dan Jenderal Saqr Tandai Era Baru Kerja Sama Militer
DPMD PALI Gerakkan Desa Pantadewa Jadi Teladan Adaptasi Perubahan Iklim
Dedi Mulyadi Tegaskan Komitmen Dukung Perguruan Tinggi Perkuat SDM dan Inovasi
