Beranda Banyuasin Terungkap, Inflasi Terkendali di Atas Kertas, Akankah Warga Benar-Benar Merasakan Dampaknya?

Terungkap, Inflasi Terkendali di Atas Kertas, Akankah Warga Benar-Benar Merasakan Dampaknya?

19
0
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Banyuasin bersama Kabag Kesra mengikuti Zoom Meeting Rapat Pengendalian Inflasi Daerah dan Evaluasi Program 3 Juta Rumah di Kantor Bupati Banyuasin, Senin (20/7/2026). (Foto: Noto/cimutnews.co.id)

PANGKALAN BALAI, cimutnews.co.id — Upaya pemerintah menjaga laju inflasi kembali menjadi perhatian. Di tengah klaim inflasi nasional yang relatif terkendali, pemerintah pusat meminta seluruh pemerintah daerah memperkuat pengawasan terhadap harga pangan sekaligus mempercepat dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah.

Namun, apakah stabilitas tersebut sudah benar-benar dirasakan masyarakat?

Pertanyaan itu mengemuka setelah Pemerintah Kabupaten Banyuasin mengikuti Rapat Pengendalian Inflasi Daerah dan Evaluasi Dukungan Program 3 Juta Rumah secara virtual yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Senin (20/7/2026).

Dalam rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bupati Banyuasin itu, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Ir. Alpian Soleh, M.M., bersama Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) mengikuti pembahasan yang dihadiri pemerintah daerah dari seluruh Indonesia.

Fokus utama rapat adalah perkembangan inflasi nasional, dinamika harga sejumlah komoditas pangan strategis, serta langkah pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas pasokan dan daya beli masyarakat.

Beberapa komoditas yang menjadi perhatian pemerintah pusat antara lain cabai, telur ayam ras, minyak goreng rakyat Minyakita, hingga bawang putih. Pemerintah menilai komoditas tersebut masih menjadi indikator penting dalam memengaruhi inflasi di berbagai daerah.

Dalam arahannya, pemerintah pusat kembali menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah melalui penguatan distribusi pangan, pengendalian harga, serta optimalisasi berbagai program stabilisasi pangan agar gejolak harga tidak semakin membebani masyarakat.

Meski demikian, namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa fluktuasi harga kebutuhan pokok masih menjadi keluhan yang kerap muncul di berbagai daerah, terutama ketika pasokan terganggu akibat cuaca, distribusi, maupun tingginya permintaan musiman. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga secara berkelanjutan.

Sejumlah warga mengaku harga beberapa kebutuhan pokok masih mengalami perubahan dalam waktu singkat, sehingga berdampak terhadap pengeluaran rumah tangga. Berdasarkan temuan di lapangan, kondisi seperti ini umumnya lebih terasa di pasar tradisional dibandingkan pusat perbelanjaan modern, meskipun besaran kenaikannya dapat berbeda pada setiap wilayah.

Baca juga  AKBP Risnan Aldino Resmi Pimpin Polres Banyuasin: Jejak Karier Cemerlang dari Perairan hingga Penegakan Lalu Lintas

Di sisi lain, pemerintah daerah juga diminta memperkuat dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu program strategis nasional. Daerah didorong mempercepat penyediaan lahan, mempermudah proses perizinan, serta meningkatkan koordinasi lintas sektor agar pembangunan hunian layak dapat berjalan lebih cepat.

Program tersebut diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap rumah yang layak huni. Namun, hingga kini, belum semua daerah memiliki kesiapan yang sama, baik dari sisi ketersediaan lahan, pembiayaan, maupun kesiapan infrastruktur pendukung. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana percepatan program tersebut dapat terealisasi secara merata.

Bagi Banyuasin, pengendalian inflasi dan dukungan terhadap program perumahan menjadi dua agenda yang saling berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Stabilitas harga pangan dinilai penting untuk menjaga daya beli, sementara penyediaan hunian layak menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pengamat ekonomi daerah menilai pengendalian inflasi tidak cukup hanya dilakukan melalui rapat koordinasi. Implementasi di lapangan, mulai dari kelancaran distribusi, pengawasan harga, hingga ketersediaan stok pangan, menjadi faktor yang menentukan apakah kebijakan tersebut benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Sementara itu, percepatan Program 3 Juta Rumah juga membutuhkan kolaborasi lintas sektor agar tidak berhenti pada tahap perencanaan. Dukungan pemerintah daerah menjadi salah satu kunci keberhasilan program tersebut di tingkat lokal.

Pemerintah berharap koordinasi yang dilakukan secara rutin mampu menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus memperkuat pelaksanaan program nasional.

Namun demikian, masyarakat tentu menunggu hasil nyata dari berbagai langkah tersebut. Apakah pengendalian inflasi benar-benar mampu menjaga harga pangan tetap terjangkau, dan apakah Program 3 Juta Rumah dapat menjawab kebutuhan hunian masyarakat Banyuasin secara merata, masih menjadi pertanyaan yang akan terjawab melalui implementasi kebijakan di lapangan. (Noto)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here