PANGKALAN BALAI, cimutnews.co.id — Pemerintah Kabupaten Banyuasin mulai mengencangkan langkah untuk menjaga stabilitas keuangan daerah menjelang perubahan APBD 2026 dan penyusunan RAPBD 2027. Di tengah tekanan fiskal yang diperkirakan semakin berat, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta tidak menurunkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Namun, di balik optimisme tersebut, muncul pertanyaan yang masih menjadi perhatian. Seberapa besar potensi pendapatan daerah yang benar-benar sudah tergarap secara maksimal, dan sejauh mana manfaat peningkatan PAD nantinya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat?
Isu itu mengemuka dalam Rapat Evaluasi dan Penyusunan Target Retribusi Daerah pada Perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2026 serta RAPBD Tahun Anggaran 2027 yang dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin, Ir. Erwin Ibrahim, ST, MM, MBA, IPU, ASEAN Eng., di Ruang Rapat Rumah Dinas Sekretaris Daerah, Rabu (29/7).
Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah mengevaluasi capaian realisasi PAD sekaligus menyusun strategi agar target penerimaan daerah pada perubahan APBD tetap terjaga, bahkan meningkat. Hadir dalam kegiatan itu para kepala perangkat daerah, kepala bagian, serta sejumlah undangan terkait.
Erwin Ibrahim menegaskan bahwa kondisi fiskal tahun 2026 diperkirakan tidak ringan. Karena itu, setiap perangkat daerah diminta memperkuat sinergi, menjaga integritas, sekaligus mencari berbagai terobosan baru untuk meningkatkan penerimaan daerah tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.
Menurutnya, usulan penurunan target PAD tidak boleh dilakukan tanpa dasar yang kuat. Selain memengaruhi perencanaan anggaran, perubahan target juga berdampak terhadap regulasi dan memerlukan persetujuan kepala daerah maupun DPRD.
“Kita harus melihat peluang-peluang baru untuk meningkatkan PAD. Jangan hanya mengandalkan sumber yang sudah ada, tetapi bagaimana potensi yang belum optimal bisa dikembangkan sehingga memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah,” tegas Erwin Ibrahim.
Ia juga meminta seluruh OPD lebih kreatif menggali sumber-sumber pendapatan sesuai tugas pokok masing-masing. Berbagai sektor dinilai masih menyimpan peluang yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal.
Salah satu contoh yang disampaikan ialah pengembangan sektor perikanan melalui kolaborasi dengan pihak ketiga dalam pembudidayaan bibit ikan. Program tersebut dinilai berpotensi memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat sekaligus menambah penerimaan daerah apabila dikelola secara berkelanjutan.
“Bibit tersebut juga dapat dibudidayakan oleh masyarakat sehingga hasilnya dapat memberikan manfaat bagi pemerintah maupun masyarakat,” ujarnya.
Potensi Besar, Tetapi Masih Menyisakan Tantangan
Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa peningkatan PAD bukan hanya soal menaikkan target dalam dokumen anggaran. Optimalisasi pendapatan daerah juga bergantung pada efektivitas pemungutan pajak dan retribusi, kualitas pelayanan publik, hingga kemampuan pemerintah mengembangkan potensi ekonomi lokal.
Di sisi lain, sejumlah potensi ekonomi Banyuasin seperti sektor perikanan, pertanian, perdagangan hingga jasa masih dinilai memiliki ruang pengembangan yang cukup besar. Berdasarkan temuan di lapangan, sebagian pelaku usaha sebelumnya juga berharap kemudahan pelayanan perizinan, kepastian regulasi, dan dukungan infrastruktur berjalan seiring dengan upaya pemerintah meningkatkan penerimaan daerah.
Hingga kini, belum semua potensi daerah mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap PAD. Kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah yang membutuhkan inovasi lintas perangkat daerah agar target penerimaan tidak hanya tercapai di atas kertas, tetapi juga lahir dari pertumbuhan ekonomi yang nyata.
Sejumlah warga juga mengaku mendukung peningkatan pendapatan daerah sepanjang hasilnya benar-benar kembali dalam bentuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menjaga Keseimbangan antara Target dan Pelayanan
Pemerintah daerah menghadapi tantangan menjaga keseimbangan antara peningkatan penerimaan dengan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kenaikan target PAD tentu menjadi kebutuhan dalam menjaga kemampuan fiskal daerah, tetapi implementasinya memerlukan strategi yang matang agar tidak menimbulkan beban berlebihan bagi masyarakat maupun dunia usaha.
Pengamat tata kelola keuangan daerah umumnya menilai keberhasilan peningkatan PAD tidak hanya diukur dari besarnya angka penerimaan, melainkan juga dari kemampuan pemerintah menciptakan sumber-sumber ekonomi baru yang berkelanjutan.
Menutup arahannya, Sekda Banyuasin mengajak seluruh OPD mengoptimalkan potensi pendapatan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban membayar pajak dan retribusi daerah.
“Mari bersama-sama mendorong masyarakat untuk taat membayar pajak dan retribusi karena hasilnya akan kembali untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Banyuasin. Ini dari kita, oleh kita, dan untuk kita semua,” pungkasnya.
Sebagai tindak lanjut rapat, setiap OPD diminta kembali mengevaluasi sekaligus menyempurnakan target pendapatan sesuai potensi yang dimiliki agar tidak terjadi penurunan target PAD pada Perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2026.
Meski demikian, hal ini masih menimbulkan pertanyaan. Apakah berbagai potensi ekonomi yang selama ini disebut belum optimal benar-benar mampu menjadi sumber pendapatan baru bagi Banyuasin, atau justru masih membutuhkan pembenahan dari sisi pengelolaan, investasi, dan pelayanan publik agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat? (Noto)
Berita Terkait :
Latsar CPNS Banyuasin 2026 Ditekankan Bupati Askolani sebagai Pondasi Integritas ASN Masa Depan
Rumah Roboh Banyuasin Akibat Hujan dan Angin, Polisi dan Pemda Salurkan Bantuan
Sengketa Lahan 125 Hektare Memanas, Dokumen Lama Dipertanyakan
Jalan Lingkar Selatan Jakabaring Rusak Parah dan Tergenang, Warga Soroti Dugaan Dampak Penimbunan Lahan
