PALEMBANG, cimutnews.co.id — Pelantikan Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (DPD APPSI) Kota Palembang masa bakti 2026–2030 menjadi momentum baru bagi ribuan pedagang pasar tradisional di ibu kota Sumatera Selatan. Kepengurusan baru diharapkan mampu menjadi penghubung yang efektif antara pedagang dan pemerintah dalam menjawab berbagai persoalan yang selama ini masih dirasakan di pasar rakyat.
Namun, di balik prosesi pelantikan yang berlangsung pada Jumat (1/8/2026), muncul harapan besar yang sekaligus menghadirkan pertanyaan. Apakah kepengurusan baru ini mampu menghadirkan perubahan nyata bagi pedagang yang setiap hari berhadapan dengan berbagai tantangan usaha?
Hingga kini, belum semua persoalan yang dihadapi pedagang pasar dapat terselesaikan secara menyeluruh. Mulai dari persaingan dengan perdagangan modern, perubahan pola belanja masyarakat, hingga tuntutan adaptasi terhadap teknologi digital masih menjadi pekerjaan rumah yang memerlukan kolaborasi banyak pihak.
Pelantikan tersebut dihadiri jajaran Pemerintah Kota Palembang. Staf Ahli Wali Kota Palembang Bidang Keuangan, Pendapatan, Hukum, dan HAM, H. Edison, S.Sos., M.Si., menyampaikan harapan agar kepengurusan baru APPSI mampu menjalankan organisasi secara profesional sekaligus memperjuangkan kepentingan para pedagang.
Menurut Edison, APPSI memiliki peran strategis sebagai wadah komunikasi antara pemerintah dengan pelaku usaha di pasar rakyat.
“Organisasi ini diharapkan menjadi wadah yang solid dan profesional dalam memperjuangkan kepentingan pedagang pasar sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pasar rakyat bukan hanya tempat transaksi jual beli kebutuhan sehari-hari. Lebih dari itu, pasar menjadi sumber penghidupan ribuan keluarga sekaligus ruang tumbuh bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang menopang ekonomi daerah.
Data Pemerintah Kota Palembang menunjukkan pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I Tahun 2026 mencapai 5,91 persen. Sementara jumlah pelaku UMKM telah melampaui 188 ribu unit usaha yang sebagian besar memiliki keterkaitan dengan aktivitas perdagangan di pasar rakyat.
Capaian tersebut menunjukkan bahwa sektor perdagangan tradisional masih memiliki kontribusi penting terhadap pergerakan ekonomi lokal.
Namun fakta di lapangan menunjukkan, tantangan yang dihadapi pasar tradisional tidak hanya berkaitan dengan angka pertumbuhan ekonomi. Di berbagai pasar rakyat, pedagang masih harus menyesuaikan diri dengan perubahan perilaku konsumen yang kini semakin akrab dengan belanja daring serta meningkatnya persaingan dengan pusat perbelanjaan modern.
Selain itu, sejumlah pedagang juga dihadapkan pada kebutuhan peningkatan kemampuan pemasaran digital, pengelolaan usaha yang lebih efisien, hingga akses pembiayaan yang lebih mudah. Persoalan tersebut menjadi tantangan yang perlu dijawab melalui program nyata, bukan hanya sebatas komitmen organisasi.
Di sisi lain, keberadaan APPSI dinilai penting sebagai ruang menyampaikan aspirasi pedagang kepada pemerintah. Organisasi ini diharapkan tidak hanya hadir dalam kegiatan seremonial, tetapi mampu mengawal berbagai persoalan yang berkembang di lapangan.
Sejumlah pedagang mengaku berharap kepengurusan baru dapat lebih aktif memperjuangkan kebutuhan anggota, mulai dari pembinaan usaha, peningkatan fasilitas pasar, hingga menciptakan komunikasi yang lebih cepat ketika muncul persoalan di lingkungan pasar. Aspirasi tersebut menjadi bagian penting agar keberadaan organisasi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para anggotanya.
Pemerintah Kota Palembang sendiri menyatakan akan terus memperkuat pasar rakyat melalui peningkatan kualitas pengelolaan pasar, pemberdayaan UMKM, perluasan akses pembiayaan, hingga penguatan pemasaran berbasis digital.
Menurut Edison, transformasi tersebut dilakukan agar pedagang mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan karakter khas pasar tradisional yang selama ini menjadi kekuatan ekonomi kerakyatan.
Sinergi antara pemerintah dan APPSI juga diarahkan untuk menciptakan pasar yang lebih tertib, bersih, aman, sehat, dan nyaman sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk tetap berbelanja di pasar rakyat.
Berdasarkan temuan di lapangan, keberhasilan berbagai program tersebut nantinya akan sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan di tingkat pasar. Tidak sedikit program pemberdayaan yang dinilai baik saat diluncurkan, namun implementasinya sering kali memerlukan pengawasan dan evaluasi berkelanjutan agar manfaatnya benar-benar dirasakan pedagang.
Hal ini menimbulkan pertanyaan, sejauh mana kepengurusan baru APPSI mampu menjadi jembatan yang efektif antara kebutuhan pedagang dengan kebijakan pemerintah?
Hingga kini, belum ada penjelasan rinci mengenai program prioritas jangka pendek yang akan dijalankan pengurus baru setelah pelantikan. Masyarakat dan para pedagang tentu menaruh harapan agar momentum pergantian kepengurusan tidak berhenti sebagai seremoni, melainkan menjadi awal lahirnya berbagai langkah konkret yang mampu memperkuat daya saing pasar rakyat di tengah perubahan ekonomi yang terus berlangsung. (Asep)
Berita Terkait :
Sinergi Jelang HUT Bhayangkara ke-79, Polda Sumsel Gandeng DPD PJS Wujudkan Kamtibmas
Fun Game Old Star Sumsel Meriahkan Idul Fitri di Stadion Jakabaring Libatkan Wali Murid
TPPO Palembang: 14 Warga Dipulangkan dari Kamboja, Polda Sumsel Dalami Jaringan
Pengamanan Jumat Agung Sumsel 2026 Berjalan Humanis, 2.671 Personel Jaga 404 Gereja
