MUARADUA, cimutnews.co.id – Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKU Selatan) memperkuat sinergi dengan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor.
Langkah tersebut ditandai dengan audiensi Kepala Samsat Kabupaten OKU Selatan bersama Bupati OKU Selatan Abusama, S.H., di Ruang Kerja Bupati, Kamis (6/8/2026). Dalam kesempatan yang sama, Pemkab OKU Selatan menyerahkan tiga unit kendaraan roda dua untuk menunjang operasional petugas Samsat di lapangan.
Dukungan kendaraan operasional itu menjadi bagian penting dari upaya memperluas jangkauan pelayanan, pendataan kendaraan, hingga penagihan pajak kepada masyarakat.
Pajak Kendaraan Menjadi Bagian Penting Pendapatan Daerah
Bupati Abusama mengatakan, kerja sama antara Pemkab OKU Selatan dan Samsat perlu terus diperkuat karena optimalisasi penerimaan pajak kendaraan memiliki keterkaitan langsung dengan kapasitas fiskal daerah.
Menurut dia, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bukan semata-mata mengenai pencapaian target penerimaan. Lebih jauh, PAD menjadi salah satu instrumen yang menopang kemampuan pemerintah daerah membiayai pembangunan dan pelayanan publik.
“Sinergi yang telah terjalin ini diharapkan terus diperkuat sehingga mampu meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak. Dengan dukungan sarana operasional yang memadai, kami berharap pelayanan kepada masyarakat semakin optimal dan target pendapatan daerah dapat tercapai,” ujar Abusama.
Dalam audiensi tersebut, Bupati didampingi Asisten Bidang Administrasi Umum serta Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten OKU Selatan.
Tiga Kendaraan Operasional untuk Memperkuat Layanan Samsat
Penyerahan tiga sepeda motor memiliki fungsi yang cukup strategis karena pekerjaan Samsat tidak seluruhnya berlangsung di loket pelayanan.
Petugas juga membutuhkan mobilitas untuk melakukan pendataan kendaraan, mendekati wajib pajak, menyampaikan informasi perpajakan, serta menjalankan tugas lapangan lainnya. Di wilayah dengan karakter geografis seperti OKU Selatan, dukungan kendaraan operasional menjadi salah satu faktor yang dapat menentukan efektivitas jangkauan pelayanan.
Dengan sarana tersebut, pemerintah berharap proses pelayanan dan pendataan tidak hanya terpusat pada kantor Samsat, tetapi dapat menjangkau masyarakat yang berada lebih jauh dari pusat pelayanan.
Kepala Samsat Kabupaten OKU Selatan menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemkab OKU Selatan. Ia berharap koordinasi antarlembaga dapat terus ditingkatkan sehingga pelayanan perpajakan menjadi lebih cepat, mudah, efektif, dan optimal.
Tantangan Pajak Kendaraan Bukan Sekadar Soal Pembayaran
Optimalisasi pajak kendaraan juga berkaitan erat dengan kepatuhan masyarakat dan akurasi data kendaraan.
Secara nasional, pengelolaan pajak kendaraan mengalami perubahan penting sejak penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Regulasi tersebut mengatur antara lain mekanisme opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Di Sumatera Selatan, penerapan kebijakan opsen PKB mulai berlaku pada 5 Januari 2025. Pemerintah daerah juga menerapkan sejumlah kebijakan keringanan pajak untuk mendorong kepatuhan masyarakat.
Konteks tersebut membuat penguatan kerja lapangan Samsat menjadi semakin relevan. Peningkatan penerimaan tidak cukup hanya mengandalkan masyarakat yang datang membayar pajak, tetapi juga membutuhkan sistem pendataan dan pelayanan yang aktif.
Dari Administrasi ke Pelayanan Proaktif
Dukungan kendaraan operasional dapat dibaca sebagai upaya menggeser pendekatan pelayanan dari sekadar menunggu wajib pajak menjadi pelayanan yang lebih aktif menjangkau masyarakat.
Artinya, keberhasilan program tidak hanya akan diukur dari berapa banyak kendaraan yang berhasil didata atau pajak yang tertagih, tetapi juga dari seberapa jauh masyarakat mendapatkan akses informasi dan pelayanan yang mudah.
Bagi pemerintah daerah, pendekatan tersebut berpotensi memberikan dua manfaat sekaligus: meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memperbaiki kualitas basis data kendaraan.
Micro Insight: Kendaraan Operasional Bisa Menjadi Instrumen Pendataan
Ada satu aspek yang sering luput dalam pembahasan pajak kendaraan, yakni persoalan data.
Kendaraan operasional bukan hanya alat transportasi petugas. Jika digunakan secara terarah, kendaraan tersebut dapat mendukung kegiatan pendataan dan pemutakhiran informasi wajib pajak di lapangan.
Data yang lebih akurat akan membantu pemerintah mengetahui kondisi kepatuhan masyarakat, mengidentifikasi wilayah yang membutuhkan pendekatan pelayanan lebih intensif, sekaligus memperkecil kesenjangan antara potensi pajak dan realisasi penerimaan.
Dengan demikian, penyerahan tiga kendaraan roda dua tersebut seharusnya tidak berhenti sebagai agenda seremonial. Efektivitasnya justru akan terlihat dari tindak lanjut berupa peningkatan jangkauan pelayanan, kualitas pendataan, dan kepatuhan wajib pajak.
Penguatan PAD Harus Berjalan Bersama Kemudahan Pelayanan
Optimalisasi PAD dari sektor pajak kendaraan pada akhirnya membutuhkan keseimbangan antara target penerimaan pemerintah dan kemudahan yang dirasakan masyarakat.
Pengalaman Sumatera Selatan dalam menerapkan kebijakan keringanan pajak menunjukkan bahwa insentif dan pelayanan merupakan bagian dari strategi meningkatkan kepatuhan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada 2025, misalnya, menerbitkan kebijakan keringanan dan pengurangan terkait PKB, BBNKB, serta opsen sebagai bagian dari upaya mendorong kepatuhan dan akurasi data kepemilikan kendaraan.
Karena itu, penguatan Samsat di tingkat daerah memiliki posisi penting. Ketika akses pelayanan semakin mudah dan data semakin akurat, peluang pemerintah untuk mengoptimalkan potensi penerimaan juga semakin terbuka.
Dalam jangka pendek, dukungan operasional diharapkan memperlancar pekerjaan petugas Samsat. Dalam jangka panjang, langkah tersebut dapat menjadi bagian dari pembenahan ekosistem pemungutan pajak kendaraan yang lebih aktif, terukur, dan berbasis data.
Pada akhirnya, peningkatan penerimaan pajak kendaraan bukan hanya soal mengejar angka PAD. Penerimaan tersebut harus kembali diterjemahkan menjadi kemampuan pemerintah daerah dalam memperkuat pembangunan dan pelayanan yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat OKU Selatan.
Hasil penelusuran CimutNews berdasarkan bahan informasi dan keterangan yang tersedia menunjukkan bahwa penguatan sarana operasional Samsat menjadi salah satu instrumen untuk memperluas pelayanan sekaligus mendukung optimalisasi penerimaan daerah. Tantangan berikutnya adalah memastikan dukungan tersebut benar-benar menghasilkan peningkatan pelayanan, pendataan, dan kepatuhan wajib pajak secara terukur.
Berita Terkait :
OKU Selatan Perkuat Mitigasi Bencana di Tengah Curah Hujan Ekstrem, Pemkab Gelar Rakor Lintas Sektor
Kebakaran Tiga Rumah di Mekakau Ilir Diduga Dipicu Korsleting Listrik, Warga Diminta Waspada
Pemkab OKU Selatan Perkuat Sinergi Layanan Keagamaan dan Pelayanan Haji Lewat Audiensi Bersama Kemenag dan Kantor Haji
Dugaan Pemotongan Dana PIP, Ratusan Siswa SMKN 1 OKU Selatan Desak Kepala Sekolah Mundur
