PALEMBANG, cimutnews.co.id — Pemerintah Kota Palembang mulai menghadapi evaluasi terhadap kualitas perencanaan dan penganggaran daerah Tahun 2026. Evaluasi dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumatera Selatan melalui pertemuan awal bersama Pemkot Palembang.
Kepala Perwakilan BPKP Sumsel Supriyadi bersama tim bertemu Wali Kota Palembang Ratu Dewa di rumah dinas Wali Kota Palembang, Rabu (19/8/2026). Pertemuan tersebut menjadi tahap awal sebelum pelaksanaan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran (Evran) Tahun 2026.
Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait turut dilibatkan. Fokusnya bukan sekadar melihat apakah anggaran telah disusun, tetapi juga menguji apakah perencanaan tersebut benar-benar terhubung dengan kebutuhan masyarakat.
Di sinilah evaluasi tersebut menjadi penting.
Sebab, besarnya anggaran daerah tidak otomatis menjamin besarnya manfaat yang diterima warga.
Lima Sektor Jadi Fokus Evaluasi BPKP
Dalam pemaparannya, Supriyadi mengatakan Evran 2026 akan difokuskan pada lima sektor yang dinilai selaras dengan prioritas pembangunan nasional.
Kelima sektor tersebut yakni pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, dan ketahanan pangan.
Menurut Supriyadi, evaluasi dilakukan untuk menilai kualitas perencanaan dan penganggaran sekaligus menguji konsistensi antara dokumen perencanaan dengan APBD.
BPKP juga akan melihat sejauh mana program yang dirancang pemerintah daerah memiliki keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.
“Evaluasi ini bertujuan untuk menilai kualitas perencanaan dan penganggaran, menguji konsistensi antara dokumen perencanaan dan APBD, serta memastikan keselarasan program daerah dengan prioritas pembangunan nasional.”
Evaluasi tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja daerah.
Namun, pertanyaan yang lebih penting berada di ujung proses tersebut: apakah setiap rupiah yang direncanakan benar-benar menghasilkan manfaat yang terasa bagi masyarakat?
Ratu Dewa Minta Program Jangan Sekadar Ada di Anggaran
Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyatakan Pemkot Palembang terbuka terhadap evaluasi, masukan, maupun rekomendasi BPKP.
Ia bahkan meminta evaluasi dilakukan terhadap perencanaan, kegiatan, program hingga subprogram pemerintah kota, baik yang bersumber dari APBD induk maupun APBD Perubahan.
“Kami sangat terbuka terhadap evaluasi dan masukan dari BPKP. Saya minta jajaran untuk melakukan evaluasi terhadap perencanaan, kegiatan, program maupun subprogram Pemerintah Kota Palembang, baik yang bersumber dari APBD Perubahan maupun APBD induk.”
Ratu Dewa juga meminta OPD terkait segera melakukan pendalaman terhadap program yang akan direncanakan.
Beberapa sektor yang disebut antara lain pengentasan kemiskinan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan), Dinas Kesehatan, serta Dinas Pendidikan.
Pesannya cukup jelas: program pembangunan tidak boleh berhenti pada terserapnya anggaran.
Namun Fakta di Lapangan Menjadi Ujian Berikutnya
Namun fakta di lapangan menunjukkan, keberhasilan sebuah program pemerintah pada akhirnya tidak hanya dapat diukur dari dokumen perencanaan atau besarnya anggaran.
Warga membutuhkan hasil yang terlihat dan dirasakan.
Dalam konteks pengentasan kemiskinan, misalnya, pembangunan infrastruktur dasar menjadi salah satu bagian yang ditekankan Ratu Dewa.
Ia mencontohkan instalasi pengolahan air (IPA), sanitasi, hingga jalan lingkungan sebagai infrastruktur yang semestinya tidak berdiri sendiri, tetapi diarahkan untuk membuka akses masyarakat terhadap pelayanan dasar.
“Program kemiskinan harus mampu membuka akses. IPA, sanitasi dan jalan lingkungan harus benar-benar diarahkan untuk membuka akses dan menjadi bagian dari upaya pengentasan kemiskinan.”
Di sisi lain, persoalan yang masih perlu diuji adalah apakah pembangunan infrastruktur tersebut nantinya benar-benar menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
Sebab, sebuah jalan lingkungan mungkin selesai dibangun. Sebuah fasilitas air mungkin tersedia. Sanitasi mungkin dibangun.
Tetapi pertanyaan berikutnya adalah: siapa yang paling merasakan manfaatnya?
Ada Jarak antara Rencana dan Dampak
Evaluasi BPKP menjadi relevan karena terdapat kemungkinan jarak antara apa yang tertulis dalam dokumen perencanaan dengan kondisi yang dihadapi masyarakat.
Perencanaan yang baik semestinya mampu menjawab persoalan nyata, bukan hanya memenuhi tahapan administratif.
Begitu pula penganggaran.
Program yang tepat sasaran membutuhkan data yang akurat, indikator yang jelas, koordinasi antar-OPD, serta kemampuan mengukur hasil setelah program dijalankan.
Hal ini menimbulkan pertanyaan: apakah seluruh program prioritas Palembang sudah memiliki ukuran keberhasilan yang cukup kuat untuk membuktikan dampaknya kepada masyarakat?
Jawaban atas pertanyaan tersebut akan menjadi bagian penting dari proses evaluasi.
Pengentasan Kemiskinan Tak Cukup dengan Infrastruktur
Pengentasan kemiskinan juga memiliki persoalan yang lebih kompleks.
Membuka akses air bersih, sanitasi, dan jalan lingkungan memang penting. Namun, akses terhadap pelayanan dasar hanyalah salah satu bagian dari persoalan kemiskinan.
Masih ada kebutuhan terhadap pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, daya beli, perlindungan sosial, hingga akses terhadap aktivitas ekonomi.
Karena itu, program antarkawasan dan antar-OPD perlu memiliki keterhubungan yang jelas.
Jika tidak, terdapat risiko program berjalan sendiri-sendiri meski memiliki tujuan yang sama.
Hingga kini, belum semua hasil dari evaluasi BPKP tersebut diketahui, karena proses Evran 2026 baru memasuki tahap awal.
Data dan informasi yang diperlukan juga masih akan didalami bersama OPD terkait.
BPKP Akan Menguji Konsistensi Program
Dari sisi pengawasan, titik penting evaluasi bukan hanya pada ada atau tidaknya program.
Yang juga menjadi perhatian adalah konsistensi antara dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan.
Jika ketiganya tidak berjalan searah, program berpotensi kehilangan efektivitas.
Karena itu, rekomendasi BPKP nantinya dapat menjadi salah satu bahan bagi Pemkot Palembang untuk memperbaiki kualitas perencanaan dan belanja daerah.
Ratu Dewa menegaskan jajaran Pemkot Palembang siap mengikuti arahan BPKP, termasuk menyediakan data dan informasi yang diperlukan selama proses evaluasi.
Ia berharap pendalaman tersebut menghasilkan program pembangunan yang lebih terarah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Namun, hasil akhirnya masih harus ditunggu.
Apakah evaluasi tersebut akan mampu menemukan celah antara perencanaan dan kebutuhan nyata masyarakat?
Atau justru akan terungkap bahwa masih ada pekerjaan rumah yang lebih besar dalam memastikan anggaran Palembang benar-benar tepat sasaran?
Pertanyaan itu kini menjadi bagian penting dari proses Evran 2026. (Poerba)
Berita Terkait :
Piala Soeratin U-17 dan U-13 Zona Sumsel Siap Kick Off di Palembang, PSSI Tekankan Disiplin dan Sportivitas
Piala Soeratin U-13: PSS Palembang Hajar Persegrata 9-0, Sheva Cetak Lima Gol
Lomba Damkar Digelar Megah, Kesiapsiagaan Nyata Dipertanyakan
Semangat Satlinmas Besar-Besaran Tapi Keamanan Lingkungan Masih Dipertanyakan
