KOTA PALEMBANG, cimutnews.co.id — Pemerintah Kota Palembang kembali memperkuat strategi menghadapi persoalan banjir perkotaan melalui pelaksanaan National Urban Flood Resilience Project (NUFReP) Tahun Anggaran 2026.
Program ini dirancang bukan sekadar untuk merespons banjir setelah terjadi, tetapi membangun sistem pengendalian yang lebih preventif, terintegrasi dan berkelanjutan. Salah satu dukungan yang diterima Palembang diarahkan untuk rehabilitasi Sungai Bendung.
Namun, di balik target membangun kota yang lebih tangguh terhadap banjir, muncul pertanyaan penting: seberapa besar program tersebut nantinya benar-benar mampu mengubah kondisi genangan yang masih menjadi persoalan kawasan perkotaan?
Banjir Tak Lagi Bisa Ditangani Secara Parsial
Komitmen pelaksanaan NUFReP ditegaskan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Palembang, Drs. Kgs. H. Sulaiman Amin, saat membuka Rapat Koordinasi NUFReP Tahun Anggaran 2026.
Menurut Sulaiman, persoalan banjir membutuhkan pendekatan menyeluruh karena tekanan terhadap kawasan perkotaan terus berkembang, mulai dari urbanisasi hingga perubahan iklim.
“Penanganan banjir tidak cukup hanya dilakukan setelah bencana terjadi. Kita membutuhkan langkah yang preventif, terintegrasi, adaptif dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh sektor,” ujarnya.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa penanganan banjir Palembang diarahkan untuk tidak hanya mengandalkan pembangunan fisik.
NUFReP juga mencakup penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas pemerintah daerah, perencanaan berdasarkan risiko, hingga keterlibatan masyarakat dalam mitigasi banjir.
Sungai Bendung Jadi Salah Satu Titik Penting
Dalam skema NUFReP, Kota Palembang memperoleh dukungan untuk kegiatan rehabilitasi Sungai Bendung.
Rehabilitasi tersebut diharapkan memperkuat sistem pengendalian banjir sekaligus meningkatkan ketahanan kawasan perkotaan terhadap ancaman genangan.
Secara konsep, program ini memang tidak berdiri sendiri.
NUFReP mengintegrasikan penanganan fisik seperti penguatan drainase primer, kolam retensi dan peningkatan tanggul dengan pendekatan nonfisik berupa analisis risiko, tata kelola kelembagaan serta peningkatan kapasitas masyarakat.
Bahkan, program tersebut membuka ruang bagi penerapan Nature-Based Solutions atau solusi berbasis alam dalam pengendalian risiko banjir.
Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa keberhasilan program pengendalian banjir tidak hanya ditentukan oleh pembangunan infrastruktur.
Kondisi drainase, tata ruang, sedimentasi, kapasitas sungai, perilaku masyarakat hingga pola hujan ekstrem juga dapat menentukan apakah genangan benar-benar berkurang atau justru kembali muncul di titik yang sama.
Ada Persoalan yang Harus Dikawal
Sulaiman mengingatkan bahwa rehabilitasi Sungai Bendung membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat, Pemkot Palembang, tim teknis, perangkat daerah hingga masyarakat.
Beberapa aspek bahkan disebut harus dikawal secara konsisten, termasuk pengadaan tanah, pemenuhan kriteria kesiapan kegiatan serta penerapan standar lingkungan dan sosial.
Hal ini menjadi bagian penting karena pembangunan infrastruktur pengendalian banjir dapat bersinggungan langsung dengan aktivitas dan kepentingan masyarakat di sekitar lokasi.
Pemkot Palembang menekankan agar seluruh proses dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab.
Di sisi lain, pemerintah juga mendorong OPD terkait, camat, lurah dan masyarakat untuk ikut mengantisipasi dampak sosial yang mungkin muncul selama kegiatan rehabilitasi berlangsung.
Warga Bukan Sekadar Penonton
Salah satu poin yang menarik dari pelaksanaan NUFReP adalah penekanan terhadap partisipasi masyarakat.
Pemerintah menilai sosialisasi kepada warga di sekitar lokasi kegiatan perlu diperkuat agar masyarakat mengetahui tujuan, manfaat sekaligus kemungkinan dampak program.
“Partisipasi masyarakat sangat penting. Karena itu, sosialisasi harus terus diperkuat sehingga masyarakat memahami program, termasuk dampak dan manfaat yang akan dirasakan dalam jangka panjang,” kata Sulaiman.
Keterlibatan warga menjadi penting karena sistem pengendalian banjir pada akhirnya tidak berhenti pada proyek fisik.
Saluran air yang tersumbat, sampah, perubahan fungsi lahan dan pola pembangunan kawasan dapat memengaruhi efektivitas sistem yang dibangun.
Karena itu, keberhasilan NUFReP nantinya akan sangat bergantung pada apakah pembangunan infrastruktur berjalan seiring dengan pembenahan tata kelola dan perubahan perilaku masyarakat.
Pertanyaan Besarnya: Kapan Dampaknya Terasa?
NUFReP membawa target yang cukup besar bagi Palembang: bukan hanya mengurangi risiko banjir saat ini, tetapi membangun ketahanan kota menghadapi perubahan iklim dan pertumbuhan perkotaan di masa mendatang.
Rapat koordinasi tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, antara lain BBWS Sumatera VIII, Balai Pelaksana Jalan Nasional Sumatera Selatan, BPN Kota Palembang, perangkat daerah, camat, lurah serta konsultan TePIS Regional-2 Kota Palembang.
Keterlibatan banyak lembaga menunjukkan bahwa persoalan banjir memang tidak bisa diselesaikan oleh satu instansi saja.
Tetapi pada saat yang sama, semakin banyak pihak yang terlibat juga berarti semakin besar kebutuhan terhadap koordinasi, transparansi dan pengawasan.
Hingga kini, belum semua persoalan teknis dan sosial dalam pelaksanaan rehabilitasi Sungai Bendung dijelaskan secara rinci kepada publik, termasuk ukuran keberhasilan yang nantinya digunakan untuk menilai dampak program terhadap titik-titik rawan banjir.
Hal ini menimbulkan pertanyaan: apakah rehabilitasi Sungai Bendung dan rangkaian program NUFReP akan benar-benar mampu membuat Palembang lebih tahan terhadap banjir, atau masih membutuhkan pembenahan yang lebih luas di luar proyek fisik?
Jawabannya akan terlihat bukan dari besarnya program yang direncanakan, tetapi dari perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat ketika hujan kembali menguji Kota Palembang. (Poerba)
Berita Terkait :
KORMI Sumsel Gelar Musprov 2025: Samantha Tivani Ajak Masyarakat Hidup Aktif dan Bahagia Lewat Olahraga Rekreasi
PJS Sumsel dan BNN Perkuat Sinergi: Bersama Wujudkan Sumsel Bebas Narkoba
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dan Gubernur Sumsel Herman Deru Bahas Arah Baru Penataan Lahan di Sumatera Selatan
Produksi Padi Dilaporkan Naik, Tapi Kesejahteraan Petani Jadi Sorotan
