Beranda Palembang Produksi Padi Dilaporkan Naik, Tapi Kesejahteraan Petani Jadi Sorotan

Produksi Padi Dilaporkan Naik, Tapi Kesejahteraan Petani Jadi Sorotan

17
0
Rapat Pansus III DPRD Sumsel bersama sejumlah OPD membahas LKPJ Gubernur Sumsel Tahun Anggaran 2025.(Foto:Poerba/cimutnews.co.id)

PALEMBANG, cimutnews.co.id – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kembali menegaskan ambisinya sebagai lumbung pangan nasional. Laporan pertumbuhan sektor pertanian dan ketahanan pangan pun dipaparkan dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumsel Tahun Anggaran 2025.

Namun di balik angka produksi yang disebut meningkat, muncul pertanyaan yang mulai menjadi perhatian sejumlah anggota DPRD: apakah peningkatan itu benar-benar dirasakan para petani di lapangan?

Hal tersebut mencuat dalam rapat intensif Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Sumsel bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumsel, Selasa (15/04/2026).

Rapat itu menghadirkan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, hingga Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumsel.

Dalam pembahasan tersebut, sektor pertanian menjadi fokus utama, terutama terkait efektivitas program bantuan alat mesin pertanian (alsintan), distribusi pupuk subsidi, hingga stabilitas harga pangan.

Pimpinan rapat menegaskan DPRD ingin memastikan laporan pemerintah tidak hanya berhenti pada angka administrasi.

“Kami ingin memastikan bahwa angka pertumbuhan produksi padi yang dilaporkan selaras dengan kesejahteraan petani di lapangan. LKPJ ini bukan sekadar deretan angka, tapi cerminan dampak nyata bagi masyarakat,” tegas pimpinan rapat.

Dinas Ketahanan Pangan juga diminta menjelaskan langkah konkret dalam mengendalikan inflasi pangan serta menjaga harga kebutuhan pokok di 17 kabupaten/kota di Sumatera Selatan.

Namun fakta di lapangan menunjukkan persoalan pertanian di Sumsel belum sepenuhnya selesai.

Berdasarkan temuan di sejumlah daerah sentra pertanian, sejumlah petani masih mengeluhkan persoalan pupuk subsidi yang dinilai belum selalu mudah diakses saat musim tanam berlangsung.

Di sisi lain, kondisi berbeda dirasakan sebagian petani yang mengaku bantuan alsintan memang membantu percepatan kerja, namun belum sepenuhnya mampu menekan biaya produksi yang terus meningkat.

Baca juga  Sumsel United FC Resmi Diluncurkan, Nilmaizar Pimpin Skuad "Juaro" Hadapi Championship 2025/2026

“Mesin memang ada bantuan, tapi harga pupuk dan ongkos lain juga naik. Jadi hasil panen kadang belum terlalu terasa untungnya,” ujar seorang petani di wilayah Banyuasin.

Sejumlah warga tani juga mengaku stabilitas harga gabah masih menjadi persoalan yang kerap muncul saat musim panen raya tiba.

“Kalau panen serentak, harga bisa turun. Itu yang sering dikeluhkan petani,” kata warga lainnya.

Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah capaian produksi pangan yang dilaporkan pemerintah sudah benar-benar sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat tani.

Selain itu, pengawasan terhadap distribusi pupuk subsidi juga menjadi perhatian karena diduga masih ditemukan kendala di tingkat lapangan, meski belum ada penjelasan rinci terkait titik persoalan yang paling dominan.

Dalam rapat tersebut, Pansus III menegaskan pentingnya data yang transparan dan akurat dari seluruh OPD sebagai dasar evaluasi kebijakan pemerintah daerah.

Sebab, rekomendasi hasil pembahasan LKPJ nantinya akan menjadi bahan penting dalam penyusunan program kerja dan pengawasan DPRD ke depan.

Pengamat kebijakan publik menilai pembahasan LKPJ semestinya tidak hanya berfokus pada capaian angka makro, tetapi juga melihat dampak riil terhadap masyarakat kecil, terutama petani yang menjadi ujung tombak ketahanan pangan daerah.

Apalagi, Sumatera Selatan selama ini kerap diposisikan sebagai salah satu daerah strategis penopang pangan nasional.

Hingga kini, belum semua persoalan klasik pertanian seperti distribusi pupuk, harga gabah, hingga biaya produksi benar-benar teratasi secara menyeluruh.

Apakah evaluasi LKPJ kali ini akan menghasilkan perbaikan nyata bagi petani Sumsel, atau justru kembali menjadi pembahasan rutin yang belum sepenuhnya menyentuh persoalan di lapangan? (Poerba)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here