ATHENA, cimutnews.co.id – Dukungan Yunani terhadap otonomi Sahara Maroko kembali ditegaskan dalam pertemuan tingkat menteri di Athena, Senin, 7 September 2026. Menteri Luar Negeri Yunani George Gerapetritis menyatakan proposal otonomi Maroko merupakan kontribusi serius dan kredibel dalam proses politik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), bahkan dinilai dapat menjadi solusi paling layak bagi penyelesaian sengketa Sahara Barat.
Pernyataan itu disampaikan Gerapetritis setelah bertemu Menteri Luar Negeri, Kerja Sama Afrika dan Warga Maroko di Luar Negeri Nasser Bourita. Posisi tersebut menjadi penting karena Yunani saat ini merupakan anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB dan dijadwalkan kembali berperan dalam pembahasan isu Sahara Barat.
Yunani Tegaskan Proposal Otonomi Maroko di Jalur PBB
Gerapetritis menegaskan Yunani mendukung proses politik penyelesaian Sahara Barat di bawah naungan PBB. Athena juga menyatakan dukungan terhadap upaya Utusan Pribadi Sekretaris Jenderal PBB, Staffan de Mistura, untuk mendorong negosiasi berdasarkan proposal otonomi Maroko.
Menurut pemerintah Yunani, proposal tersebut merupakan “serious and credible contribution” terhadap proses PBB dan dapat menjadi “most feasible solution” atau solusi yang paling layak. Namun, Yunani tetap menempatkan penyelesaian akhir dalam kerangka negosiasi yang harus menghasilkan solusi adil, langgeng, dan dapat diterima semua pihak.
Posisi ini penting karena menunjukkan bahwa dukungan terhadap proposal otonomi tidak ditempatkan Athena sebagai pengganti proses PBB. Sebaliknya, proposal Maroko diposisikan sebagai basis yang dapat digunakan dalam perundingan politik.
Momentum Resolusi DK PBB 2797
Yunani juga menyambut Resolusi Dewan Keamanan PBB 2797 yang diadopsi pada 31 Oktober 2025. Resolusi tersebut memperpanjang mandat Misi PBB untuk Referendum di Sahara Barat atau MINURSO hingga 31 Oktober 2026. Dalam pemungutan suara, resolusi disahkan dengan 11 suara mendukung, tanpa suara menolak, tiga abstain, dan satu anggota tidak memberikan suara. Yunani termasuk negara yang memberikan suara mendukung.
Resolusi tersebut menjadi salah satu pijakan penting dalam perkembangan diplomasi terbaru. Dokumen PBB mencatat bahwa Dewan Keamanan tetap mendorong proses politik untuk mencapai penyelesaian yang adil, langgeng, dan dapat diterima bersama.
Dengan demikian, pernyataan Yunani pada September 2026 bukan berdiri sendiri. Ada kesinambungan antara sikap Athena dalam pemungutan suara di Dewan Keamanan dan pernyataan terbaru mengenai proposal otonomi Maroko.
Mengapa Sikap Yunani Penting?
Sahara Barat merupakan salah satu sengketa teritorial paling lama di Afrika Utara. Karena itu, dukungan sebuah negara anggota Uni Eropa sekaligus anggota tidak tetap Dewan Keamanan memiliki arti diplomatik yang lebih besar dibanding sekadar pernyataan bilateral.
Yunani juga menyebut mandat MINURSO akan kembali menjadi perhatian menjelang masa berakhirnya pada 31 Oktober 2026. Athena menyatakan akan berkontribusi dalam proses pembentukan resolusi terkait ketika memegang posisi Presiden Dewan Keamanan PBB pada bulan berikutnya
Di sinilah letak perkembangan yang patut dicermati. Dukungan politik terhadap proposal otonomi Maroko semakin masuk ke dalam pembahasan institusional PBB, tetapi hal tersebut belum berarti sengketa telah selesai atau seluruh pihak telah menyepakati formula tersebut.
Posisi Uni Eropa dan Ruang Negosiasi
Sikap Yunani juga dikaitkan langsung dengan posisi bersama Uni Eropa. Dalam komunikasi bersama Uni Eropa dan Maroko pada Januari 2026, pihak Eropa menyatakan dukungan terhadap proses penyelesaian sengketa Sahara Barat dan menyambut Resolusi 2797.
Uni Eropa juga mencatat bahwa resolusi tersebut menggunakan proposal otonomi Maroko sebagai dasar pembahasan, sembari tetap menekankan perlunya solusi politik final yang dapat diterima bersama dan memperhatikan prinsip penentuan nasib rakyat Sahara Barat
Konteks ini menunjukkan bahwa istilah “dukungan” perlu dibaca secara hati-hati. Dukungan terhadap proposal otonomi tidak otomatis sama dengan pengakuan bahwa seluruh persoalan kedaulatan telah selesai.
Apresiasi dari Indonesia
Perkembangan tersebut mendapat respons dari Wilson Lalengke, Presiden Indonesia-Moroccan Sahara Brotherhood (Persisma). Dari Jakarta, Selasa, 8 September 2026, Wilson mengapresiasi sikap Yunani yang menurutnya dapat memperkuat ruang diplomasi Maroko dalam mencari penyelesaian politik.
Menurut Wilson, dukungan negara-negara yang memiliki posisi strategis dalam diplomasi internasional penting untuk menjaga momentum penyelesaian damai dan mencegah konflik berkepanjangan memberikan dampak lebih besar kepada masyarakat lokal.
“Sikap Yunani mempertegas bahwa dunia internasional semakin menyadari pentingnya kedamaian, kepastian hukum, dan stabilitas teritorial,” ujar Wilson.
Ia menilai pendekatan otonomi dapat menjadi salah satu model penyelesaian yang menggabungkan kewenangan lokal dengan tetap mempertahankan kerangka kedaulatan negara.
Diplomasi Memasuki Tahap yang Lebih Strategis
Secara politik, perkembangan terbaru memperlihatkan bahwa perdebatan mengenai Sahara Barat semakin bergeser dari sekadar pertarungan posisi menuju pencarian formula yang dapat dinegosiasikan di dalam kerangka PBB.
Namun, dukungan diplomatik tidak otomatis mengakhiri konflik. Tantangan berikutnya justru berada pada meja perundingan: bagaimana proposal otonomi diterjemahkan menjadi mekanisme pemerintahan, pembagian kewenangan, jaminan politik, serta formula yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa.
Karena mandat MINURSO akan berakhir pada 31 Oktober 2026, fase beberapa pekan ke depan menjadi penting. Pembahasan mengenai mandat berikutnya berpotensi menjadi ruang untuk melihat sejauh mana proposal otonomi benar-benar mampu memperoleh dukungan dalam proses politik internasional.
Dukungan Politik Belum Sama dengan Penyelesaian Konflik
Hal paling penting dari perkembangan ini bukan sekadar bertambahnya negara yang menyatakan dukungan terhadap proposal Maroko. Yang lebih menentukan adalah apakah dukungan tersebut mampu diterjemahkan menjadi negosiasi substantif.
Dengan kata lain, ukuran keberhasilan berikutnya bukan lagi seberapa banyak pernyataan dukungan yang muncul, melainkan apakah para pihak bersedia menggunakan momentum tersebut untuk menghasilkan kesepakatan politik yang benar-benar dapat diterima bersama.
Di titik inilah peran Yunani menjadi menarik. Sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan dan negara anggota Uni Eropa, Athena memiliki ruang untuk menjembatani kepentingan regional, Eropa, dan proses multilateral PBB.
Wilson Lalengke: Penyelesaian Damai Bisa Menjadi Pelajaran Global
Wilson Lalengke juga menilai pendekatan Maroko dapat menjadi bahan pembelajaran bagi negara lain yang menghadapi persoalan kewilayahan.
Menurutnya, penyelesaian konflik tidak selalu harus ditempuh melalui konfrontasi bersenjata. Dialog, kepastian hukum, pembangunan ekonomi, serta pengaturan kewenangan lokal dapat menjadi bagian dari jalan keluar apabila memperoleh legitimasi politik dari pihak-pihak terkait.
“Langkah strategis yang ditempuh Pemerintah Maroko dalam menyelesaikan masalah kewilayahan di Sahara Maroko dapat diadopsi oleh berbagai negara yang menghadapi persoalan serupa di wilayah teritorialnya,” ujar Wilson.
Pernyataan tersebut merupakan pandangan Wilson dan tidak dapat diposisikan sebagai kesimpulan resmi PBB ataupun seluruh negara yang terlibat dalam sengketa.
Apa yang Berubah Setelah Sikap Yunani?
Secara praktis, setidaknya ada tiga perkembangan yang layak diperhatikan:
- Proposal otonomi semakin memperoleh ruang dalam diplomasi Eropa.
- Peran PBB tetap menjadi kerangka utama penyelesaian.
- Pembahasan mandat MINURSO pada Oktober 2026 menjadi momentum penting berikutnya.
Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa sengketa Sahara Barat belum memasuki garis akhir. Akan tetapi, jalur diplomasi sedang memperoleh momentum baru dengan semakin terbukanya pembahasan terhadap proposal otonomi Maroko.
Untuk pembaca CimutNews, perkembangan mengenai diplomasi Maroko dan Afrika Utara juga berkaitan dengan dinamika hubungan internasional yang lebih luas, termasuk keamanan kawasan Mediterania, perdagangan, energi, migrasi, dan hubungan Eropa-Afrika. (timred/CN)
Berita Terkait :
Sertifikasi Kompetensi MagangHub Jadi Fokus Kemnaker, Target 150 Ribu Peserta Diperluas
Sertifikasi Kompetensi MagangHub Diperluas, Kemnaker Siapkan 180 Skema di Balai Vokasi
Pelatihan Vokasi Nasional 2026 Batch 2 Dibuka, Kemnaker Targetkan 30 Ribu Peserta
Basarnas Perkuat Kerja Sama Global, Tapi Kesiapan SAR Daerah Masih Jadi Sorotan
