KAYUAGUNG, cimutnews.co.id — Pemerataan listrik di wilayah pesisir Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, memasuki babak baru.
Pemerintah Kabupaten OKI bersama PT PLN (Persero) menyiapkan pembangunan 13 titik Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal untuk desa-desa yang selama ini menghadapi keterbatasan akses jaringan listrik konvensional.
Program tersebut terdengar menjanjikan.
Namun, pertanyaan pentingnya bukan hanya berapa banyak PLTS yang akan dibangun, melainkan seberapa jauh listrik itu nantinya benar-benar bisa bertahan dan dimanfaatkan masyarakat setiap hari.
Sebab, tantangan wilayah pesisir tidak berhenti pada pembangunan infrastruktur.
13 Titik Menjadi Sasaran Program
Pembangunan 13 PLTS Komunal tersebut merupakan bagian dari penugasan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk memperluas akses listrik ke wilayah yang belum sepenuhnya terjangkau jaringan listrik.
Dua lokasi yang disebut sebagai penerima program berada di Desa Adil Makmur, Kecamatan Cengal, dan Desa Pinang Indah, Kecamatan Sungai Menang.
Sementara lokasi lainnya berada di wilayah Kecamatan Tulung Selapan dan Cengal, meliputi Desa Kuala Dua Belas, Rantau Lurus, Simpang Tiga Abadi, Simpang Tiga Jaya, Simpang Tiga Makmur, Pantai Harapan, Kuala Sungai Jeruju, Sungai Lumpur, Kuala Sungai Pasir, serta Dusun Parit.
Bagi masyarakat yang tinggal jauh dari jaringan listrik utama, keberadaan pembangkit komunal dapat menjadi alternatif penting.
PLTS dengan sistem off-grid dapat menghasilkan listrik melalui panel surya dan menyimpan energi menggunakan baterai tanpa sepenuhnya bergantung pada jaringan listrik utama.
Secara konsep, sistem ini memang cocok untuk wilayah dengan permukiman tersebar dan akses jaringan yang sulit.
Tetapi konsep di atas kertas tetap harus diuji oleh kondisi lapangan.
Pemkab OKI Janjikan Dukungan
Wakil Bupati OKI Supriyanto menyebut perluasan akses listrik merupakan bagian dari pemerataan pembangunan hingga wilayah pesisir.
Menurutnya, listrik tidak sekadar berkaitan dengan penerangan, tetapi juga membuka peluang bagi masyarakat dalam pendidikan, kegiatan ekonomi, pelayanan publik hingga peningkatan kualitas kehidupan.
“Listrik bukan hanya soal penerangan. Ketersediaan listrik akan membuka lebih banyak kesempatan bagi masyarakat untuk belajar, mengembangkan usaha, mendapatkan pelayanan publik, dan meningkatkan kualitas kehidupan. Karena itu, kami mendukung penuh pembangunan PLTS Komunal ini,” kata Supriyanto.
Pemkab OKI juga menyatakan siap mendukung dari sisi kewenangan daerah, terutama terkait kesiapan lahan.
Pemerintah desa penerima program diminta menyediakan lahan hibah yang dibuktikan melalui surat hibah kepala desa.
Langkah tersebut menjadi salah satu syarat penting sebelum pembangunan dapat berjalan.
Namun, di titik ini terdapat persoalan yang tak kalah penting: kesiapan lahan hanyalah tahap awal dari perjalanan panjang sebuah pembangkit listrik.
Bukan Sekadar Membangun Panel Surya
Berdasarkan keterangan pemerintah dan PLN, pembangunan PLTS Komunal diarahkan agar dapat memberikan manfaat jangka panjang.
General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu (UID S2JB), Diksi Erfani Umar mengatakan karakteristik setiap wilayah berbeda sehingga perencanaan harus menyesuaikan kondisi riil di lapangan.
“Karakteristik wilayah pesisir perairan di Kabupaten OKI membutuhkan pendekatan penyediaan listrik yang menyesuaikan kondisi lapangan. PLTS Komunal menjadi salah satu solusi yang dapat dikembangkan untuk menghadirkan listrik secara lebih efektif di wilayah tersebut,” ungkap Diksi.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan pembangkit tidak bisa menggunakan pendekatan seragam.
Kondisi geografis, jarak antarpemukiman, akses menuju lokasi, hingga pola pemakaian listrik masyarakat menjadi bagian yang menentukan keberhasilan sistem.
Namun Fakta di Lapangan Menunjukkan Tantangannya Berbeda
Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa menghadirkan listrik ke wilayah terpencil bukan hanya persoalan memasang panel surya dan baterai.
Ada pertanyaan yang justru akan menentukan apakah program tersebut benar-benar berhasil.
Bagaimana sistem dipelihara ketika terjadi kerusakan?
Siapa yang bertanggung jawab terhadap baterai dan perangkat pembangkit?
Bagaimana mekanisme pengelolaan listrik setelah infrastruktur selesai dibangun?
Dan yang tidak kalah penting, apakah kapasitas listrik yang tersedia nantinya benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat?
Bahan informasi mengenai program ini belum merinci secara terbuka kapasitas masing-masing PLTS, jumlah rumah tangga yang akan dilayani di setiap titik, target waktu penyelesaian, maupun mekanisme operasional dan pemeliharaan setelah pembangkit digunakan.
Hal tersebut bukan berarti program tidak berjalan.
Justru, informasi tersebut menjadi bagian penting yang perlu diketahui publik agar manfaat pembangunan dapat diukur secara objektif.
Tantangan Terbesar Bisa Datang Setelah Peresmian
Pengalaman pembangunan infrastruktur dasar menunjukkan bahwa keberhasilan tidak selalu ditentukan oleh pembangunan fisik semata.
Sebuah fasilitas dapat selesai dibangun, tetapi manfaat jangka panjangnya sangat bergantung pada bagaimana fasilitas tersebut digunakan, dirawat, dan dikelola.
PLTS Komunal pun menghadapi persoalan serupa.
Sistem off-grid membutuhkan pengelolaan yang konsisten. Panel harus dijaga, perangkat harus dipantau, dan baterai memiliki usia pakai yang pada akhirnya membutuhkan penggantian.
Karena itu, pernyataan PLN mengenai pentingnya keterlibatan masyarakat menjadi relevan.
“Target kami bukan sekadar membangun infrastruktur, tetapi menghadirkan listrik yang benar-benar dapat mendorong pendidikan, pelayanan publik, kegiatan ekonomi, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa,” kata Diksi.
Listrik Bisa Mengubah Banyak Hal
Jika berjalan sesuai rencana, dampaknya sebenarnya jauh lebih besar daripada sekadar lampu menyala pada malam hari.
Listrik dapat memperpanjang aktivitas ekonomi masyarakat, mendukung perangkat komunikasi, membantu kegiatan belajar anak-anak, serta membuat pelayanan publik di desa lebih mudah berjalan.
Penggunaan tenaga surya juga berpotensi mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil sekaligus mendukung pengurangan emisi karbon.
Di sisi lain, kondisi berbeda dirasakan apabila infrastruktur tidak disertai sistem pemeliharaan dan pengelolaan yang jelas.
Karena itu, keberhasilan 13 PLTS Komunal di pesisir OKI pada akhirnya tidak hanya akan diukur dari jumlah titik yang berhasil dibangun.
Ukuran yang lebih penting adalah berapa lama listrik tersebut mampu menyala, berapa banyak warga yang benar-benar terlayani, dan seberapa besar perubahan yang terjadi setelah listrik hadir.
Pertanyaan yang Menunggu Jawaban
Pemkab OKI dan PLN telah menyatakan komitmen untuk berkoordinasi dalam penyelesaian kesiapan lahan dan perizinan.
Pemerintah daerah juga menegaskan dukungannya agar program benar-benar sampai kepada masyarakat.
Namun, hingga kini belum semua rincian teknis mengenai kapasitas pembangkit, penerima manfaat, jadwal pembangunan, serta pola pengelolaan pascapembangunan dijelaskan secara rinci dalam informasi yang tersedia.
Hal ini menimbulkan pertanyaan: apakah 13 PLTS tersebut nantinya hanya menjadi proyek pemerataan infrastruktur, atau benar-benar menjadi solusi listrik jangka panjang bagi masyarakat pesisir OKI?
Jawabannya akan terlihat bukan saat panel-panel surya berdiri.
Melainkan ketika masyarakat mulai menggunakannya setiap hari.
Hingga kini, perhatian publik tentu akan tertuju pada tahap berikutnya: kapan pembangunan benar-benar dimulai, kapan listrik mulai dinikmati warga, dan apakah manfaatnya mampu bertahan dalam jangka panjang.(Asep)
Berita Terkait :
OKI Jadi Kawasan Pengembangan Jagung Berbasis Korporasi Petani
Ratusan Pelamar Umum Ikuti Uji Kompetensi PPPK Guru di OKI
Terungkap di Balik Silaturahmi Otomotif Sumsel, Potensi Ekonomi Besar Namun Manfaat Nyata Masih Ditunggu
Akhlak Jadi Sorotan, Mampukah Kafilah OKI Pertahankan Prestasi MTQ Sumsel?
