PALEMBANG, cimutnews.co.id — Penanganan karhutla Sumsel kembali menjadi perhatian pemerintah pusat dan daerah setelah pembaruan data per 14 September 2026 mencatat sekitar 404,22 hektare lahan terbakar. Dari luasan tersebut, 319,97 hektare telah ditangani, sementara 84,25 hektare masih menjadi sasaran pemadaman.
Perkembangan itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Perkembangan Penanganan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) secara virtual, Selasa (15/9/2026). Rapat diikuti Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru bersama Sekda Sumsel Edward Candra serta unsur TNI, Polri dan perangkat daerah terkait.
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rakor, hingga 14 September 2026 terdapat 116 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi dan 20 fire spot di Sumatera Selatan.
Dari pemantauan tersebut, estimasi luas area terbakar mencapai 404,22 hektare. Tim gabungan telah menangani 319,97 hektare, terdiri atas 289,97 hektare melalui operasi darat dan 30 hektare melalui dukungan udara atau water bombing.
Dengan demikian, masih terdapat sekitar 84,25 hektare yang pada saat rakor menjadi fokus penanganan.
Angka tersebut menunjukkan bahwa operasi pemadaman tidak hanya berhadapan dengan persoalan menemukan titik api, tetapi juga memastikan area yang telah terbakar benar-benar aman dari potensi api kembali muncul.
Data menjadi bagian penting dari operasi lapangan
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI Djamari Chaniago menekankan pentingnya konsistensi dan akurasi data antarlembaga.
Menurut dia, data mengenai luasan lahan terbakar, kasus yang sudah ditangani, hingga perkembangan pemadaman harus dirangkum secara tepat dan disampaikan kepada masyarakat.
Pesan tersebut menjadi penting karena data karhutla digunakan bukan hanya untuk kebutuhan pelaporan, tetapi juga sebagai dasar menentukan prioritas pengerahan personel, peralatan pemadam, operasi udara, hingga langkah pencegahan berikutnya.
Herman Deru Tekankan Peran Satgas Darat dan Masyarakat
Di tingkat daerah, Gubernur Sumsel Herman Deru sebelumnya menegaskan bahwa penanganan karhutla membutuhkan kerja bersama. Dalam Rakor Teknis Penanggulangan Karhutla Sumsel pada 15 September 2026, ia menyebut kontribusi water bombing sekitar 10 persen, sementara operasi darat dan peran masyarakat menjadi bagian besar dalam pemadaman.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa operasi udara bukan satu-satunya instrumen penanganan.
Helikopter water bombing memang memiliki fungsi penting, khususnya ketika lokasi kebakaran sulit dijangkau melalui jalur darat. Namun, keberhasilan penanganan tetap bergantung pada kemampuan tim di lapangan untuk melakukan pemadaman, pendinginan, pembasahan dan pemantauan lanjutan.
Tantangan terbesar ada pada karakter lahan
Persoalan menjadi lebih kompleks ketika kebakaran terjadi di kawasan gambut. Dalam pemaparan kepada peserta Sespimti Polri pada 9 September 2026, Herman Deru menjelaskan bahwa api di lahan gambut dapat bertahan di bawah permukaan sehingga tidak selalu terlihat dari permukaan tanah.
Karakter tersebut membuat pemadaman membutuhkan waktu lebih panjang dan tidak cukup hanya dengan menjatuhkan air dari udara.
Herman Deru juga menyebut kondisi geografis, cuaca panas, wilayah yang luas dan sulit dijangkau, keterbatasan sumber air serta karakter lahan menjadi sejumlah faktor yang memperumit penanganan.
Kasus Karhutla Sumsel Sudah Mencapai Ribuan Kejadian
Persoalan karhutla di Sumsel bukan fenomena yang hanya muncul dalam beberapa hari terakhir.
BPBD Sumsel mencatat 2.676 kejadian karhutla hingga 10 September 2026, dengan 15 daerah masuk kategori zona merah berdasarkan jumlah kejadian. Data tersebut menunjukkan besarnya beban penanganan yang harus dihadapi pemerintah daerah dan tim gabungan sepanjang tahun ini
Sementara dalam pemaparan Herman Deru pada awal September, tercatat 2.544 kejadian hingga 7 September dengan luas lahan terdampak sekitar 1.926,2 hektare hingga Juli 2026. Perbedaan angka tersebut terutama berkaitan dengan periode pengukuran dan indikator yang digunakan, sehingga data harus dibaca sesuai tanggal pembaruannya.
Ini sekaligus menjelaskan mengapa akurasi dan konsistensi data menjadi salah satu perhatian utama pemerintah pusat dalam rakor 15 September.
Empat Helikopter Dikerahkan, Efektivitas Pemadaman Tetap Bergantung Kondisi Lapangan
Operasi udara juga terus dilakukan untuk membantu penanganan sejumlah lokasi.
Pada 15 September, BPBD Sumsel melaporkan pengerahan empat helikopter water bombing ke wilayah Banyuasin, Musi Banyuasin, Muara Enim dan Ogan Komering Ilir. Sebanyak sekitar 1,2 juta liter air telah dijatuhkan, tetapi beberapa lokasi masih dilaporkan berasap.
Kondisi tersebut menggambarkan tantangan teknis dalam pemadaman karhutla. Banyaknya air yang dijatuhkan tidak otomatis berbanding lurus dengan luas lahan yang langsung dinyatakan padam, terutama jika kebakaran terjadi pada lahan gambut atau lokasi yang sulit dijangkau.
Dari pemadaman menuju pencegahan
Pola kejadian tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla membutuhkan dua jalur yang berjalan bersamaan: respons cepat ketika api muncul dan pencegahan agar kejadian tidak berulang.
Pemprov Sumsel sebelumnya menyebut 12 wilayah sebagai daerah prioritas penanganan karhutla dan menyiagakan 11.567 personel gabungan. Strategi yang disiapkan mencakup penguatan operasi darat, dukungan udara dan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC)
Persoalan Data Sama Pentingnya dengan Pemadaman
Ada satu persoalan yang sering luput dalam pemberitaan karhutla: api yang terlihat bukan selalu gambaran lengkap mengenai kondisi di lapangan.
Hotspot, fire spot, luas terbakar, area yang sudah dipadamkan dan area yang masih berasap merupakan indikator berbeda. Karena itu, sinkronisasi data antarlembaga menjadi penting agar pemerintah tidak salah menentukan prioritas operasi dan publik memperoleh gambaran yang sesuai dengan kondisi aktual.
Dalam jangka pendek, fokus pemerintah adalah menyelesaikan sisa 84,25 hektare berdasarkan data 14 September sekaligus mencegah munculnya titik api baru. Dalam jangka panjang, pola kejadian ribuan kasus menunjukkan bahwa kebijakan tidak cukup berhenti pada pemadaman, tetapi perlu diarahkan pada pencegahan, pengawasan kawasan rawan, pengelolaan lahan dan edukasi masyarakat.
tingginya jumlah kejadian membuat ukuran keberhasilan penanganan karhutla tidak semata-mata ditentukan oleh seberapa cepat satu titik api dipadamkan, tetapi juga oleh kemampuan sistem mendeteksi api lebih dini dan mencegah titik yang sama kembali terbakar.
Pemerintah Diminta Menjaga Informasi Tetap Terbuka
Penekanan Menko Polkam terhadap akurasi data sekaligus memiliki dimensi pelayanan publik. Informasi mengenai lokasi, perkembangan pemadaman dan luasan terdampak dibutuhkan masyarakat untuk memahami kondisi lingkungan serta mengantisipasi dampak asap terhadap aktivitas sehari-hari.
Bagi pemerintah daerah, transparansi data juga dapat menjadi instrumen evaluasi terhadap efektivitas operasi penanganan.
Dengan kondisi karhutla yang masih menjadi ancaman di sejumlah wilayah Sumsel, koordinasi antara pemerintah, TNI, Polri, BPBD, masyarakat dan unsur terkait menjadi faktor penting agar penanganan tidak berjalan sendiri-sendiri. (Poerba)
Berita Terkait :
Open House Idulfitri 1447 H Wagub Sumsel Cik Ujang Pererat Silaturahmi dengan Masyarakat
Halal Bihalal Wakil Wali Kota Palembang Prima Salam Pererat Silaturahmi Masyarakat
Operasi Ketupat Musi 2026 Polda Sumsel Layani 764 Ribu Pemudik, Mobilitas Naik Signifikan
Penusukan Palembang di Tempat Hiburan Tewaskan Satu Orang, Polisi Buru Pelaku Utama
