PALI, cimutnews.co.id – Rapat Paripurna ke-12 DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dengan agenda pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2025 digelar pada Minggu (24/8/2025). Namun, jalannya rapat paripurna kali ini diwarnai dengan minimnya kehadiran anggota legislatif.
Dari total 30 anggota DPRD PALI, hanya 21 orang yang tercatat hadir mengikuti sidang. Kondisi tersebut menuai sorotan publik, mengingat paripurna membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Perubahan 2025 yang strategis bagi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.
Sidang dipimpin Wakil Bupati PALI, Iwan Tuaji, SH, yang duduk di kursi pimpinan eksekutif, didampingi Sekretaris Daerah Kartika Yanti serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Menariknya, meski rapat digelar pada hari Minggu yang notabene hari libur, hal tersebut semestinya tidak dijadikan alasan ketidakhadiran. Justru, fakta bahwa sidang tetap berjalan menunjukkan bahwa agenda pembahasan seharusnya menjadi prioritas utama anggota dewan, terlebih menyangkut hajat hidup masyarakat luas.
Dalam rapat, fraksi-fraksi DPRD menyampaikan pandangan umum mereka. Salah satunya, Fraksi PAN melalui juru bicaranya Tutut Sapriyono, menyoroti pentingnya optimalisasi pendapatan daerah.
“Pemerintah daerah perlu memaksimalkan peran Perusahaan Daerah (Perusda) agar benar-benar sehat dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, potensi pajak daerah juga harus digarap maksimal. Termasuk sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor agar langsung masuk ke rekening kas daerah sehingga transparansi dan akuntabilitas semakin terjamin,” tegas Tutut.
Minimnya kehadiran anggota DPRD dalam rapat paripurna kali ini dinilai sebagai sinyal lemahnya komitmen sebagian wakil rakyat terhadap agenda penting daerah. Padahal, masyarakat menitipkan amanah dan kepercayaan agar para wakil mereka sungguh-sungguh memperjuangkan kepentingan rakyat. Jika kondisi ini terus berulang, bukan tidak mungkin masyarakat mengalami krisis kepercayaan terhadap lembaga legislatif.
Penulis : Sholihin | Editor : Redaksi cimutnews.co.id
