Jakarta, cimutnews.co.id — Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq meminta pimpinan dan jajaran direksi stasiun televisi Trans7 untuk mencoba tinggal dan belajar di pondok pesantren selama 40 hari. Seruan itu disampaikan Maman dalam audiensi bersama pihak Trans7 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/10/2025), menyusul kontroversi tayangan televisi yang dianggap melecehkan kiai dan santri.
“Sekali-kali para direktur atau pimpinan elite Trans7 mondok di pesantren 40 hari,” ujar Maman di hadapan peserta rapat. Menurutnya, pengalaman hidup bersama para santri akan membuka pemahaman baru tentang nilai-nilai keikhlasan, kesederhanaan, dan perjuangan yang menjadi ruh pesantren di Indonesia.
Audiensi Bahas Dugaan Pelecehan Terhadap Dunia Pesantren
Audiensi ini digelar sebagai respons atas kritik dan aksi demonstrasi dari kalangan pesantren terhadap tayangan Trans7 yang dinilai tidak menghormati nilai-nilai keagamaan. Rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan manajemen Trans7, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan Himpunan Alumni Santri Lirboyo (Himasal).
Rapat berlangsung di ruang Komisi IV DPR dan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Cucun Ahmad Syamsurijal. Hadir pula Ketua Fraksi PKB DPR Jazilul Fawaid, Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani, serta anggota DPR lainnya seperti Maman Imanulhaq, Oleh Soleh, dan Habib Syarief Muhammad — seluruhnya berasal dari Fraksi PKB.
Dalam forum itu, Maman menyoroti bahwa masyarakat dan media kerap memandang pesantren dengan perspektif kuno. “Orang di luar pesantren melihat pesantren itu masih pakai cara pandang abad ke-18. Padahal, ini sudah abad ke-21 di mana pesantren terbuka terhadap demokrasi dan kemajuan teknologi,” jelasnya.
Pesantren, Benteng Moral dan Konstitusi Bangsa
Lebih jauh, Maman menegaskan bahwa pesantren selama ini berperan besar dalam menjaga nilai-nilai konstitusi dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ia menilai tidak ada lembaga yang lebih konsisten memperjuangkan moral, kejujuran, dan keikhlasan selain pesantren.
“Para kiai, ustaz, dan santri hidup dengan nilai keikhlasan yang luar biasa. Ada santri yang tidak mampu bayar, tapi tetap diterima dan biayanya ditanggung kiai. Ada juga santri yang membantu pekerjaan kiai karena malu tidak membawa uang,” ungkapnya.
Maman juga mengisahkan pengalamannya berbincang dengan seorang ustaz terkait penghasilan di pesantren. “Ketika saya tanya berapa gajinya, dia menjawab, ‘Jangan tanya kami digaji, karena bagi kami berkah itu lebih penting daripada gaji’,” tuturnya menirukan ucapan sang ustaz.
Seruan untuk Literasi Pesantren yang Berimbang
Sebagai anggota legislatif yang juga berlatar belakang santri, Maman mengingatkan pentingnya peran media dalam memberikan pemahaman yang benar tentang kehidupan pesantren. Ia menilai masih banyak masyarakat — bahkan kalangan terdidik — yang belum memahami realitas kehidupan di pondok pesantren secara objektif.
“Media punya tanggung jawab besar dalam membangun literasi publik tentang pesantren. Jangan hanya menyoroti sisi eksotis atau ketinggalan zaman. Pesantren hari ini banyak melahirkan pemimpin, inovator, dan tokoh bangsa,” tegasnya.
Karena itu, Maman meminta agar lembaga penyiaran, termasuk Trans7, lebih berhati-hati dan berempati dalam mengemas tayangan yang berkaitan dengan kehidupan keagamaan. “Tolong, literasi kita tentang pesantren harus dibuka. Mohon maaf, hentikan seluruh program sejenis yang bisa menyinggung perasaan umat,” ujarnya dengan nada tegas.
Pesan untuk Pemerintah dan Dunia Penyiaran
Selain menegur pihak Trans7, Maman juga mengajak pemerintah, terutama Kominfo dan KPI, agar ikut mendorong program literasi pesantren di media nasional. Menurutnya, pesantren tidak sekadar lembaga pendidikan agama, tetapi juga pusat pembentukan karakter dan pengabdian sosial.
“Pesantren itu bukan tempat yang tertutup. Di sana lahir tokoh-tokoh besar, pemimpin bangsa, dan pejuang kemanusiaan. Sudah saatnya media ikut memperkenalkan pesantren sebagai pilar moral bangsa,” pungkasnya.
Audiensi diakhiri dengan kesepakatan bahwa pihak Trans7 akan meninjau kembali kebijakan redaksionalnya dan meningkatkan sensitivitas terhadap isu-isu keagamaan. KPI dan Komdigi juga berjanji memperkuat pengawasan terhadap konten siaran agar tetap sesuai dengan nilai moral, etika, dan budaya bangsa Indonesia. (tim Red/CN)
Berita Terkait :
Bus TransJ Tak Kunjung Datang, Penumpang Gedor-gedor Pintu Halte Harmoni
Indonesia Masih Berpeluang Tuan Rumah Piala Dunia 2022
Ini Dia Resep Kemajuan Teknologi Indonesia Ala Pakar IT SEVIMA dan Wagub AAL
Korlantas Polri Siap Gelar Operasi Zebra 2025: Ini Jenis Pelanggaran yang Jadi Sasaran Penindakan
