JAKARTA, cimutnews.co.id – Penghargaan bergengsi dari Presiden RI diterima Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, atas keberhasilannya membangun sektor kelautan dan perikanan. Namun di tengah apresiasi tersebut, kondisi pesisir dan keberlanjutan rehabilitasi mangrove di sejumlah wilayah Sumsel masih menyisakan pertanyaan publik.
Penghargaan Satyalancana Wira Karya itu diserahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (1/6/2026). Penghargaan diberikan atas kontribusi Herman Deru dalam pengelolaan kawasan pesisir, rehabilitasi mangrove, hingga penguatan kelembagaan lingkungan berbasis masyarakat.
Program rehabilitasi mangrove yang dijalankan Pemprov Sumsel sejak 2021 disebut menjadi salah satu faktor utama penilaian pemerintah pusat. Selain menjaga kawasan pesisir dari abrasi, program itu diklaim berhasil mengembalikan habitat ikan yang sempat mengalami penurunan.
Mendagri Tito Karnavian mengatakan penghargaan tersebut tidak diberikan secara instan. Menurutnya, proses seleksi berlangsung panjang dan melibatkan sejumlah kementerian serta verifikasi lapangan.
Ia menyebut hanya sedikit kepala daerah yang lolos hingga tahap akhir karena penilaian dilakukan secara ketat, mulai dari administrasi hingga dampak nyata program di masyarakat.
“Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Karena itu sektor kelautan dan perikanan harus menjadi perhatian serius,” ujar Tito dalam sambutannya.
Sementara itu, Herman Deru menyebut penghargaan tersebut menjadi kebanggaan bagi masyarakat Sumsel. Ia menilai rehabilitasi mangrove tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga pada ekonomi masyarakat pesisir.
Menurut Herman Deru, beberapa jenis ikan konsumsi yang sebelumnya mulai sulit ditemukan kini kembali muncul di sejumlah kawasan pesisir Sumsel. Bahkan sebagian disebut memiliki potensi ekspor.
Namun fakta di lapangan menunjukkan persoalan kawasan pesisir belum sepenuhnya selesai.
Berdasarkan sejumlah temuan dan laporan lingkungan dalam beberapa tahun terakhir, sebagian wilayah pesisir Sumsel masih menghadapi ancaman abrasi, sedimentasi, hingga perubahan fungsi lahan. Di sisi lain, masyarakat pesisir di beberapa daerah juga masih mengeluhkan ketimpangan infrastruktur penunjang ekonomi kelautan.
Sejumlah pelaku perikanan mengaku rehabilitasi mangrove memang mulai memberikan dampak positif, terutama terhadap ekosistem ikan dan kepiting. Namun mereka berharap pengawasan kawasan pesisir tidak hanya aktif saat program penanaman berlangsung.
“Kadang setelah seremoni penanaman selesai, pengawasan di lapangan mulai berkurang,” ungkap salah satu warga pesisir yang enggan disebutkan namanya.
Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai keberlanjutan program jangka panjang, terutama dalam memastikan mangrove yang ditanam benar-benar tumbuh optimal dan tidak kembali rusak akibat alih fungsi kawasan.
Di sisi lain, sejumlah pengamat lingkungan menilai keberhasilan rehabilitasi mangrove memang penting diapresiasi. Namun tantangan terbesar justru berada pada konsistensi pengelolaan setelah penghargaan diberikan.
Jika pengawasan dan pemberdayaan masyarakat tidak berjalan beriringan, rehabilitasi mangrove dikhawatirkan hanya menjadi program simbolik tanpa dampak permanen terhadap ekosistem pesisir.
Hingga kini, belum semua kawasan pesisir di Sumsel memiliki tingkat perlindungan dan pengelolaan yang merata. Padahal, tekanan terhadap wilayah pesisir terus meningkat seiring aktivitas ekonomi dan perubahan lingkungan.
Penghargaan Satyalancana Wira Karya memang menjadi capaian penting bagi Pemerintah Provinsi Sumsel. Namun publik kini menunggu sejauh mana program rehabilitasi mangrove benar-benar mampu bertahan dalam jangka panjang dan menjawab persoalan riil masyarakat pesisir.
Apakah penghargaan ini akan menjadi titik penguatan perlindungan pesisir secara berkelanjutan, atau justru berhenti sebagai simbol keberhasilan administratif semata?
Informasi dihimpun dari keterangan resmi Kemendagri, Pemerintah Provinsi Sumsel, dan hasil penelusuran lapangan. (Timred/CN)
Berita Terkait :
Bey Machmudin Silaturahmi dengan Keluarga Alm. Gubernur Mashudi di Gedung Negara Pakuan
Bey Machmudin: Jaga Iklim Investasi di Jabar Tetap Kondusif
Walikota Blitar Santoso Resmi Meluncurkan Gedung Mall Pelayanan Publik (MPP) Pemerintah Kota Blitar
Menteri HAM Natalius Pigai Desak Polri Usut Tuntas Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS Andrie Yunus
