Beranda Nusantara Dukungan Perpres Disuarakan, Palembang Siapkan Aturan Baru soal Pencegahan LGBT

Nusantara

Dukungan Perpres Disuarakan, Palembang Siapkan Aturan Baru soal Pencegahan LGBT

Oleh

Minggu, 19 Juli 2026

kotapalembang2 — Wali Kota Palembang Ratu Dewa menghadiri aksi dukungan terhadap implementasi Perpres Nomor 111 Tahun 2025 di Pelataran Masjid Agung Palembang, Minggu (19/7/2026). (Foto: Poerba/cimutnews.co.id)

KOTA PALEMBANG, cimutnews.co.id — Pemerintah Kota Palembang mulai menyiapkan langkah lanjutan setelah menyatakan dukungan terhadap implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025–2029. Salah satu langkah yang disiapkan adalah penyusunan regulasi daerah yang disebut berfokus pada aspek pencegahan terhadap berbagai tantangan sosial.

Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, dalam Aksi Dukungan Pemerintah terkait penolakan LGBT yang berlangsung di Pelataran Masjid Agung Palembang, Minggu (19/7/2026). Kegiatan itu turut dihadiri ulama, tokoh agama, serta sejumlah elemen masyarakat.

Namun, di balik deklarasi dukungan tersebut, muncul pertanyaan yang masih belum terjawab. Seperti apa bentuk regulasi yang akan disusun? Bagaimana implementasinya di lapangan? Dan sejauh mana kebijakan tersebut akan menyentuh aspek edukasi tanpa menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat?

Regulasi Disebut Akan Disusun Bertahap

Dalam keterangannya, Ratu Dewa mengatakan Perpres Nomor 111 Tahun 2025 menjadi salah satu pijakan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang sejalan dengan arah kebijakan nasional, khususnya menghadapi ancaman nonmiliter.

Menurutnya, Pemerintah Kota Palembang tidak hanya akan menerbitkan surat edaran sebagai langkah awal, tetapi juga menyiapkan regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Wali Kota (Perwali).

“Kita mengetahui bahwa telah ada Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 yang mengatur mengenai kebijakan umum pertahanan negara, termasuk menghadapi berbagai ancaman nonmiliter. Hal ini menjadi salah satu dasar bagi kami untuk mengambil langkah-langkah antisipatif di daerah,” ujar Ratu Dewa.

Ia menegaskan regulasi tersebut nantinya akan diarahkan sebagai landasan hukum dalam upaya pencegahan.

Tidak Ingin Terburu-buru

Ratu Dewa memastikan penyusunan aturan tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Pemerintah Kota Palembang, kata dia, akan mempelajari berbagai regulasi yang telah diterapkan di daerah lain sebelum menyusun kebijakan serupa.

Kajian tersebut dinilai penting agar aturan yang diterbitkan memiliki dasar hukum yang kuat, mudah diterapkan, sekaligus mampu menjawab kebutuhan daerah.

Selain regulasi, Pemkot juga berencana menggandeng ustaz, ustazah, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga berbagai pemangku kepentingan dalam memperluas edukasi kepada masyarakat.

Meski pemerintah telah menyampaikan komitmen penyusunan regulasi, namun fakta di lapangan menunjukkan masih banyak aspek teknis yang belum dijelaskan secara rinci kepada publik.

Hingga kini, belum ada penjelasan mengenai substansi aturan yang akan disusun, indikator pelaksanaannya, mekanisme pengawasan, maupun bagaimana regulasi tersebut akan diselaraskan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Belum adanya penjabaran tersebut membuat masyarakat masih menunggu kepastian mengenai ruang lingkup kebijakan yang akan diterapkan.

Edukasi Dinilai Menjadi Tantangan

Di sisi lain, sejumlah tokoh masyarakat menilai pendekatan edukasi akan menjadi bagian yang tidak kalah penting dibanding penyusunan regulasi.

Beberapa warga yang ditemui usai kegiatan mengaku berharap pemerintah lebih banyak melakukan sosialisasi agar masyarakat memahami tujuan kebijakan yang sedang disiapkan.

Mereka menilai penyampaian informasi yang terbuka dapat meminimalkan kesalahpahaman sekaligus memberikan kepastian mengenai arah kebijakan pemerintah daerah.

Kolaborasi Jadi Kunci

Pemerintah Kota Palembang menyatakan penyusunan regulasi nantinya akan melibatkan unsur keagamaan dan berbagai elemen masyarakat agar proses pembahasannya berlangsung secara komprehensif dan aspiratif.

“Pada akhirnya kami akan mengajak seluruh elemen keagamaan di Kota Palembang untuk bersama-sama membahas regulasi ini, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak positif bagi Kota Palembang yang kita cintai,” kata Ratu Dewa.

Selain regulasi, surat edaran disebut akan menjadi langkah awal yang segera diterbitkan untuk memperkuat edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.

Tantangan Implementasi Masih Menanti

Pengamat kebijakan publik umumnya menilai setiap regulasi baru akan diukur bukan hanya dari proses pembentukannya, tetapi juga dari efektivitas implementasi, sosialisasi, serta penerimaan masyarakat.

Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana pemerintah daerah akan memastikan aturan yang disusun nantinya benar-benar dapat dijalankan secara efektif, memiliki dasar hukum yang kuat, dan tidak berhenti sebatas dokumen administratif.

Hingga kini, belum semua tahapan penyusunan regulasi tersebut dijelaskan kepada publik. Masyarakat pun masih menunggu bagaimana kebijakan itu akan diterjemahkan dalam langkah nyata setelah komitmen bersama tersebut disampaikan. (Poerba)