JAKARTA, cimutnews.co.id — Pariwisata terus dipacu menjadi mesin pertumbuhan ekonomi nasional. Namun di tengah ambisi meningkatkan jumlah wisatawan dan membuka destinasi baru, isu keselamatan justru kembali menjadi perhatian.
Di sejumlah lokasi wisata alam hingga perairan, insiden wisata masih kerap terjadi. Mulai dari kecelakaan laut, wisatawan tersesat, hingga minimnya standar mitigasi di beberapa destinasi. Lalu, seberapa siap sistem keselamatan wisata Indonesia menghadapi lonjakan aktivitas pariwisata?
Hal itu menjadi sorotan dalam Rapat Koordinasi Kementerian Pariwisata di Balairung Soesilo Soedarman, Kementerian Pariwisata, Jakarta, Kamis (21/5). Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan Basarnas, Mayjen TNI (Mar) Edy Prakoso, menegaskan bahwa perkembangan sektor wisata harus berjalan beriringan dengan penguatan sistem keselamatan yang terintegrasi.
Menurut Edy, keselamatan wisata tidak cukup hanya mengandalkan kecepatan evakuasi saat insiden terjadi. Pencegahan disebut menjadi faktor utama yang harus diperkuat melalui mitigasi risiko, kesiapsiagaan, hingga pengawasan berkelanjutan.
Ia menekankan bahwa keberhasilan sistem keselamatan wisata seharusnya diukur dari kemampuan mencegah jatuhnya korban, bukan sekadar cepatnya proses penanganan setelah kejadian.
Dalam forum tersebut, Basarnas juga mendorong sinergi lintas sektor melalui roadmap pengembangan sistem keselamatan pariwisata nasional. Program itu mencakup penguatan regulasi, pemetaan wilayah rawan risiko, pelatihan keselamatan, hingga simulasi penanganan keadaan darurat di destinasi wisata.
Namun fakta di lapangan menunjukkan kesiapan antar destinasi wisata masih belum merata. Berdasarkan temuan di lapangan dan sejumlah laporan insiden sebelumnya, beberapa lokasi wisata diduga masih memiliki keterbatasan alat keselamatan, jalur evakuasi, hingga petugas siaga yang memadai.
Di sisi lain, kondisi berbeda dirasakan sejumlah pelaku wisata di daerah yang mengaku standar keselamatan sering kali bergantung pada kemampuan pengelola masing-masing. Beberapa bahkan menyebut edukasi keselamatan kepada wisatawan masih minim, terutama di kawasan wisata yang berkembang cepat.
Hal ini menimbulkan pertanyaan: apakah roadmap keselamatan yang disiapkan benar-benar mampu diterapkan hingga level destinasi kecil dan wisata lokal yang terus bermunculan?
Pengamat pariwisata menilai persoalan keselamatan kerap kalah prioritas dibanding promosi dan target kunjungan wisatawan. Padahal, satu insiden besar dapat berdampak panjang terhadap citra daerah dan tingkat kepercayaan wisatawan.
Selain itu, pengawasan terhadap standar operasional keselamatan dinilai masih menjadi pekerjaan rumah besar. Hingga kini, belum semua destinasi wisata memiliki sistem mitigasi yang benar-benar siap saat kondisi darurat terjadi.
Jika persoalan ini tidak dibenahi secara konsisten, risiko kecelakaan wisata dikhawatirkan dapat terus berulang, terutama saat musim liburan dan lonjakan kunjungan terjadi di lokasi wisata alam maupun perairan.
Sementara pemerintah terus mendorong sektor pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi, publik kini menanti sejauh mana penguatan sistem keselamatan benar-benar diterapkan secara nyata, bukan sekadar menjadi agenda koordinasi tahunan.
Informasi dihimpun dari keterangan resmi Basarnas dan hasil penelusuran lapangan. (Timred/CN)
Berita Terkait :
Kapolres Tapteng Monitoring Objek Wisata Lebaran, Tekankan Keselamatan Pengunjung
Pariwisata Bali Tumbuh 3,5 Persen, Menpar Pastikan Layanan Taman Safari Tetap Optimal
Pariwisata Budaya Bali Diperkuat ISI Bali Lewat Kalangan Widya Mahardika V
Prosesi Ngaras dan Siraman Adat Sunda, Makna Bakti Anak dan Penyucian Diri Jelang Pernikahan
