MUSI BANYUASIN, cimutnews.co.id — Kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ke proyek Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) ruas Betung–Jambi di Plaza Tol Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Kamis (16/7/2026), membawa optimisme baru terhadap percepatan konektivitas di Pulau Sumatra.
Namun, di balik progres pembangunan infrastruktur tersebut, muncul pertanyaan yang juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Apakah keberadaan jalan tol nantinya benar-benar mampu menjawab berbagai persoalan pembangunan yang selama ini masih dihadapi masyarakat?
Momentum kunjungan itu pun dimanfaatkan bukan hanya untuk meninjau pembangunan fisik, tetapi juga menyampaikan berbagai aspirasi daerah yang dinilai mendesak kepada pemerintah pusat.
Dalam kunjungan kerja tersebut, Wapres Gibran didampingi Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Bupati Musi Banyuasin H.M. Toha Tohet, unsur Forkopimda, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
Direktur Operasi III PT Hutama Karya, Iwan Hermawan, memaparkan perkembangan pembangunan ruas Tol Betung–Jambi yang menjadi bagian penting dari jaringan Jalan Tol Trans Sumatra.
Menurutnya, manfaat paling nyata yang akan dirasakan masyarakat adalah efisiensi waktu perjalanan.
Perjalanan Palembang–Betung yang sebelumnya membutuhkan waktu sekitar tiga jam diperkirakan hanya memerlukan sekitar satu jam melalui ruas tol sepanjang kurang lebih 69 kilometer. Penghematan waktu tersebut disebut mencapai hampir 60 persen.
Selain memangkas waktu tempuh, jalan tol juga diproyeksikan mempercepat distribusi hasil pertanian, memperlancar arus logistik, hingga menekan biaya transportasi yang selama ini menjadi tantangan bagi pelaku usaha.
“Distribusi logistik menjadi lebih lancar sehingga mendukung arus barang dan hasil pertanian. Hal ini sejalan dengan program pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional,” ujar Iwan.
Pemerintah berharap keberadaan ruas Tol Betung–Jambi nantinya menjadi penghubung strategis antara Sumatera Selatan dan Jambi sekaligus membuka peluang investasi baru di kawasan yang dilalui.
Namun fakta di lapangan menunjukkan, pembangunan jalan tol bukan satu-satunya tantangan yang dihadapi daerah.
Kelancaran konektivitas memang diyakini dapat menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, keberhasilan pembangunan juga sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah menjalankan program pelayanan publik, pembangunan infrastruktur pendukung, hingga pemerataan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Di sejumlah wilayah, masyarakat masih menaruh harapan agar pembangunan infrastruktur besar tidak hanya mempercepat mobilitas kendaraan, tetapi juga berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan, terbukanya lapangan pekerjaan, serta berkembangnya pusat-pusat ekonomi baru.
Sejumlah warga mengaku pembangunan jalan tol diharapkan dapat memangkas biaya perjalanan dan mempercepat distribusi hasil pertanian. Meski demikian, sebagian masyarakat juga berharap manfaat ekonomi tersebut nantinya benar-benar dirasakan secara merata hingga ke kawasan sekitar jalan nasional dan sentra produksi masyarakat.
Berdasarkan temuan di lapangan, pelaku usaha lokal selama ini masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari biaya logistik yang relatif tinggi hingga waktu distribusi yang belum efisien. Kehadiran jalan tol dipandang sebagai peluang besar, meski efektivitasnya baru dapat diukur setelah ruas tersebut beroperasi penuh.
Momentum kunjungan Wakil Presiden juga dimanfaatkan Bupati Musi Banyuasin H.M. Toha Tohet untuk menyampaikan sejumlah persoalan strategis daerah.
Salah satu isu yang disampaikan secara langsung ialah mengenai Dana Bagi Hasil (DBH), yang menurut pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menjaga kesinambungan pembangunan sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Selain DBH, Bupati juga menyampaikan sejumlah persoalan pembangunan lain yang membutuhkan dukungan pemerintah pusat agar percepatan pembangunan di Musi Banyuasin dapat berjalan lebih optimal.
Belum ada penjelasan rinci mengenai tindak lanjut atas berbagai aspirasi yang disampaikan tersebut. Namun komunikasi langsung antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dinilai menjadi langkah penting dalam mempercepat penyelesaian berbagai kebutuhan pembangunan.
Di sisi lain, pembangunan infrastruktur skala besar seperti Jalan Tol Trans Sumatra juga menghadirkan tantangan baru bagi daerah, mulai dari kesiapan kawasan ekonomi, pengembangan usaha masyarakat, hingga sinkronisasi pembangunan jalan penghubung menuju kawasan produksi.
Para pengamat pembangunan selama ini menilai bahwa manfaat jalan tol akan lebih optimal apabila diikuti penguatan sektor industri, pertanian, UMKM, serta pelayanan publik yang mampu memanfaatkan meningkatnya konektivitas antarwilayah.
Hingga kini, belum semua manfaat ekonomi dari proyek tersebut dapat dirasakan karena sebagian ruas masih berada dalam tahap pembangunan.
Hal ini menimbulkan pertanyaan, sejauh mana pembangunan Jalan Tol Betung–Jambi nantinya benar-benar mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus menjawab berbagai kebutuhan masyarakat Musi Banyuasin yang masih menunggu penyelesaian berbagai persoalan pembangunan. (Noto)
Berita Terkait :
Prabowo Subianto Lantik Empat Menteri dan Satu Wakil Menteri Baru, Posisi Menko Polkam Masih Kosong
Komisi VII DPR RI Dorong Pengembangan Desa Wisata Mandiri di Bangka Belitung, Tantangan Infrastruktur Masih Jadi PR
Green Jobs Kendaraan Listrik Melonjak, Kemnaker Siapkan SDM Industri Hijau Berbasis Kompetensi
Media Digital Dirangkul Pemerintah, Namun Standar Jurnalistik Jadi Sorotan
