
MUARA ENIM, cimutnews.co.id – Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru meninjau langsung progres pembangunan Flyover JPL 123 Muara Enim di Jalan Jenderal Sudirman, Kabupaten Muara Enim, Senin (6/7/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan salah satu proyek infrastruktur strategis di Sumatera Selatan berjalan sesuai jadwal sekaligus menjawab persoalan kemacetan yang selama bertahun-tahun terjadi di kawasan perlintasan sebidang kereta api.
Berdasarkan paparan tim pelaksana proyek, pembangunan flyover sepanjang sekitar 605 meter itu kini telah mencapai 16 persen. Pemerintah optimistis percepatan konstruksi dapat dilakukan karena struktur utama menggunakan kombinasi baja dan box girder yang dinilai lebih efisien dalam proses pembangunan.
Flyover JPL 123 Jadi Solusi Kemacetan Kronis di Muara Enim
Kemacetan di Jalan Jenderal Sudirman Muara Enim selama ini menjadi salah satu persoalan utama mobilitas masyarakat. Perlintasan sebidang yang dilalui kereta api angkutan batubara menyebabkan antrean kendaraan hampir setiap hari, terutama pada jam-jam sibuk.
Menurut Gubernur Herman Deru, pembangunan Flyover JPL 123 merupakan kebutuhan mendesak yang telah direncanakan sejak beberapa tahun lalu dan akhirnya mendapat dukungan pemerintah pusat.
“Proyek ini memang sudah lama direncanakan karena menjadi kebutuhan masyarakat. Saat ini progresnya sudah mencapai 16 persen dan diharapkan pengerjaannya semakin cepat,” ujarnya.
Berbeda dengan empat proyek flyover lain yang merupakan hasil kesepakatan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Bukit Asam, dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN), pembangunan JPL 123 merupakan proyek yang telah lebih dahulu masuk dalam perencanaan pembangunan.
Dukung Kelancaran Logistik Nasional Tanpa Mengganggu Aktivitas Warga
Angkutan Batubara Terus Meningkat
Herman Deru menjelaskan, meningkatnya aktivitas logistik batubara menjadi salah satu alasan penting pembangunan flyover.
Menurutnya, kebutuhan energi nasional membuat distribusi batubara melalui jalur rel akan terus bertambah, terlebih dengan pengembangan pelabuhan pengumpan sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).
Kondisi tersebut harus diimbangi dengan infrastruktur yang mampu memisahkan arus kendaraan masyarakat dari jalur kereta api sehingga tidak saling menghambat.
“Negara membutuhkan logistik batubara. Namun aktivitas logistik tidak boleh mengganggu mobilitas masyarakat. Karena itu diperlukan pembangunan flyover agar kedua kepentingan dapat berjalan bersamaan,” kata Herman Deru.
Pemerintah Minta Seluruh Pihak Menjaga Target Penyelesaian
Dalam peninjauan tersebut, Gubernur meminta seluruh pemangku kepentingan menjaga koordinasi agar proyek berjalan sesuai jadwal.
Ia menekankan bahwa penyelesaian administrasi, pembebasan lahan, hingga pekerjaan konstruksi harus dilakukan secara paralel sehingga tidak menimbulkan keterlambatan.
Menurutnya, dukungan masyarakat, pemerintah daerah, Forkopimda, pemerintah kecamatan hingga asosiasi terkait sangat menentukan keberhasilan proyek.
“Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan siap memberikan dukungan dan fasilitasi agar pembangunan berjalan sesuai target,” tegasnya.
Infrastruktur Perlintasan Sebidang Menjadi Prioritas Nasional
Mengurangi Risiko Kemacetan dan Kecelakaan
Pembangunan flyover di atas perlintasan sebidang merupakan salah satu strategi pemerintah dalam meningkatkan keselamatan transportasi sekaligus memperlancar arus barang.
Di berbagai daerah di Indonesia, pembangunan jalan layang pada titik perlintasan kereta api terbukti mampu mengurangi antrean kendaraan, mempercepat waktu tempuh, serta menekan potensi kecelakaan lalu lintas.
Di Sumatera Selatan sendiri, pertumbuhan angkutan batubara melalui jalur rel terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir sehingga kebutuhan infrastruktur pendukung menjadi semakin mendesak.
Flyover Tidak Sekadar Mengurai Macet
Pembangunan Flyover JPL 123 memiliki arti lebih luas dibanding sekadar menghilangkan kemacetan harian.
Dalam jangka pendek, keberadaan jalan layang akan mempercepat mobilitas masyarakat, mengurangi waktu tunggu kendaraan di perlintasan kereta api, serta meningkatkan efisiensi distribusi barang di kawasan Muara Enim.
Dalam jangka panjang, proyek ini menjadi fondasi penting bagi penguatan konektivitas ekonomi Sumatera Selatan. Kabupaten Muara Enim merupakan salah satu wilayah strategis sektor pertambangan nasional sehingga kelancaran transportasi logistik berpengaruh terhadap rantai pasok industri energi sekaligus aktivitas ekonomi masyarakat.
Yang menarik, pembangunan Flyover JPL 123 juga menunjukkan perubahan pendekatan pembangunan infrastruktur. Pemerintah kini tidak hanya mengejar peningkatan kapasitas logistik nasional, tetapi juga berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan industri dan kualitas hidup masyarakat sekitar.
Flyover JPL 123 menjadi contoh bahwa pembangunan infrastruktur modern tidak hanya bertujuan mempercepat distribusi logistik nasional, tetapi juga menyelesaikan konflik kepentingan yang selama ini terjadi antara angkutan kereta api batubara dan mobilitas masyarakat. Model pembangunan seperti ini diperkirakan akan semakin banyak diterapkan di daerah-daerah yang memiliki aktivitas logistik tinggi.
Menutup peninjauan lapangan, Herman Deru menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan proyek tersebut.
Ia berharap rangkaian pembangunan flyover di Muara Enim nantinya mampu menjadi solusi permanen terhadap kemacetan akibat aktivitas kereta api angkutan batubara sekaligus meningkatkan kenyamanan masyarakat.
Selain itu, percepatan pembangunan infrastruktur transportasi juga diharapkan memperkuat daya saing daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan. (Eko)

















