PALEMBANG, CimutNews.co.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang membuka ruang kolaborasi dengan organisasi masyarakat dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Salah satunya melalui audiensi antara Wali Kota Palembang Ratu Dewa dan jajaran Gerakan Masyarakat Sumatera Selatan Peduli Keadilan (GMSSPK) di Rumah Dinas Wali Kota Palembang, Senin (22/6/2026).
Pertemuan tersebut menjadi langkah awal membangun sinergi antara pemerintah daerah dan organisasi masyarakat dalam menjalankan berbagai program pemberdayaan yang menyentuh kebutuhan warga. Selain memperkenalkan struktur organisasi, GMSSPK juga memaparkan 16 program kerja yang dirancang untuk mendukung berbagai sektor pelayanan publik di Kota Palembang.
Wali Kota Ratu Dewa menyambut baik inisiatif tersebut. Menurutnya, organisasi masyarakat dapat menjadi mitra strategis pemerintah apabila mampu menghadirkan program yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Cakupan organisasi ini berada di tingkat regional. Karena itu saya berharap konsolidasi tidak hanya dilakukan di Palembang, tetapi juga menjangkau seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Yang paling penting, setiap program harus memiliki manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Ratu Dewa.
Ia juga meminta GMSSPK segera melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi mitra program agar setiap kegiatan dapat berjalan sesuai kebutuhan pemerintah daerah.
“Silakan susun proposal kegiatan yang konkret dan bangun komunikasi dengan OPD terkait sehingga pelaksanaannya terarah serta memberikan dampak langsung kepada masyarakat,” katanya.
GMSSPK Siapkan 16 Program Kolaborasi Bersama OPD
Ketua Umum GMSSPK Safrizal HZ, didampingi Sekretaris Jenderal Zailani Zosh, menjelaskan bahwa organisasinya telah menyusun 16 program yang berkaitan langsung dengan berbagai OPD di lingkungan Pemkot Palembang.
Program tersebut mencakup bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, pelayanan publik hingga penguatan partisipasi masyarakat dalam mendukung program pemerintah daerah.
Menurut Safrizal, audiensi dilakukan sebagai bentuk komitmen organisasi untuk menjadi mitra pembangunan, bukan sekadar organisasi kemasyarakatan yang bergerak secara independen.
“Kami datang untuk bersinergi dengan Pemerintah Kota Palembang. Sebanyak 16 program telah kami paparkan dan Alhamdulillah mendapat respons positif dari Wali Kota. Selanjutnya kami akan berkoordinasi langsung dengan masing-masing kepala OPD agar implementasi program berjalan efektif,” ujarnya.
Posko Validasi DTKS Jadi Program Prioritas
Dari seluruh program yang diajukan, salah satu yang menjadi perhatian adalah pembentukan Posko Validasi Valit Anti Pungli Bansos yang akan bermitra dengan Dinas Sosial Kota Palembang.
Program ini diarahkan untuk membantu proses validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar berbagai bantuan pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), maupun bantuan sosial lainnya dapat diterima masyarakat yang benar-benar memenuhi syarat.
Safrizal mengaku pihaknya menemukan sejumlah persoalan saat melakukan survei lapangan.
“Kami masih menemukan masyarakat yang kondisi ekonominya layak menerima bantuan justru belum terdata, sedangkan ada warga yang relatif mampu masih tercatat sebagai penerima. Kami ingin membantu menjembatani masyarakat sekaligus mengawal proses validasi data agar bantuan lebih tepat sasaran,” katanya.
Ia menambahkan, setelah memperoleh dukungan dari Wali Kota, GMSSPK akan menjadwalkan pertemuan teknis bersama OPD terkait guna menyusun mekanisme pelaksanaan di lapangan.
Validasi Data Sosial Menjadi Agenda Nasional
Perbaikan kualitas data penerima bantuan sosial menjadi salah satu agenda penting pemerintah pusat dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah terus melakukan pembaruan basis data kesejahteraan melalui integrasi data kependudukan dan data sosial untuk meningkatkan akurasi penyaluran berbagai program perlindungan sosial.
Data sosial yang akurat dinilai menjadi fondasi penting dalam pelaksanaan berbagai program pemerintah, mulai dari bantuan tunai, bantuan pangan, jaminan kesehatan hingga program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Di tingkat daerah, pemerintah kabupaten dan kota memiliki peran strategis dalam melakukan verifikasi serta validasi data berdasarkan kondisi riil masyarakat. Keterlibatan masyarakat dan organisasi sosial juga dinilai dapat memperkuat proses pengawasan agar data yang digunakan semakin akurat.
Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat Perkuat Tata Kelola Bansos
Penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan organisasi masyarakat sejalan dengan upaya meningkatkan transparansi pelayanan publik. Kehadiran organisasi masyarakat dapat menjadi mitra dalam memberikan edukasi kepada warga, menerima pengaduan, sekaligus membantu proses pendataan secara partisipatif.
Dalam praktiknya, berbagai daerah mulai mendorong partisipasi publik untuk mengurangi potensi kesalahan sasaran penerima bantuan sosial. Langkah ini juga mendukung prinsip tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Selain memperbaiki kualitas data, pendekatan kolaboratif diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program perlindungan sosial yang dibiayai negara.
Akurasi Data Menentukan Efektivitas Perlindungan Sosial
Keberhasilan berbagai program bantuan pemerintah sangat bergantung pada kualitas basis data penerima. Kesalahan dalam pendataan dapat menyebabkan kelompok rentan kehilangan haknya, sementara penerima yang tidak memenuhi syarat tetap memperoleh bantuan.
Karena itu, validasi data secara berkala menjadi kebutuhan yang terus dilakukan pemerintah. Keterlibatan organisasi masyarakat yang memiliki akses langsung ke lapangan dapat membantu menemukan perubahan kondisi sosial ekonomi warga yang belum tercatat dalam sistem administrasi.
Namun demikian, proses tersebut tetap harus berjalan sesuai mekanisme resmi pemerintah agar hasil validasi memiliki legitimasi dan dapat dipertanggungjawabkan. Sinergi dengan Dinas Sosial, pemerintah kelurahan, kecamatan hingga instansi terkait menjadi faktor penting agar setiap rekomendasi yang dihasilkan dapat ditindaklanjuti.
Di sisi lain, keberhasilan program seperti Posko Validasi DTKS juga bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan perubahan kondisi ekonomi maupun data kependudukan. Dengan demikian, pembaruan data tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan masyarakat secara kolektif. (Poerba)
Berita Terkait :
Optik Sriwijaya, Toko Kacamata Legendaris yang Tetap Eksis di Tengah Gempuran Zaman
Sensus Ekonomi 2026 Sumsel Didukung Polda, Kolaborasi Data Dorong Kebijakan Ekonomi Akurat
Olahraga Domino Sumsel Resmi Dikembangkan, Herman Deru Dorong Inklusivitas dan Prestasi Atlet Daerah
Pemusnahan Barang Bukti Kejari Palembang Perkuat Kepastian Hukum dan Transparansi Penanganan Perkara
