Jakarta, cimutnews.co.id – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa Pancasila tidak boleh berhenti sebagai simbol seremonial negara semata, tetapi harus hadir nyata dalam setiap kebijakan publik yang menyentuh kehidupan masyarakat. Pesan itu disampaikan saat memimpin upacara Hari Lahir Pancasila 2026 di Plaza Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta, Senin (1/6/2026).
Dalam upacara bertema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia” tersebut, Yassierli menekankan pentingnya menjadikan Pancasila sebagai living ideology atau ideologi yang hidup di tengah tantangan sosial, ekonomi, dan geopolitik global yang semakin kompleks.
Pancasila Diminta Hadir dalam Setiap Kebijakan Publik
Yassierli menyampaikan pesan khusus kepada seluruh aparatur di lingkungan Kemnaker agar memastikan setiap kebijakan negara berpihak kepada rasa keadilan masyarakat, terutama kelompok rentan dan pekerja kecil.
“Pastikan setiap kebijakan publik yang lahir berlandaskan keadilan sosial memenuhi rasa keadilan publik, menjamin hak-hak masyarakat terkecil, dan tidak membiarkan ada rakyat yang merasa ditinggalkan,” ujar Yassierli dalam amanatnya.
Pesan tersebut dinilai relevan di tengah meningkatnya tuntutan publik terhadap kualitas layanan pemerintah, terutama dalam sektor ketenagakerjaan yang bersinggungan langsung dengan perlindungan pekerja, kepastian kerja, hingga kesejahteraan buruh.
Penekanan pada Generasi Muda
Dalam pidatonya, Menaker juga menyoroti peran generasi muda sebagai penjaga masa depan bangsa. Ia meminta nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipahami secara teoritis, melainkan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Menurut dia, tantangan era digital membuat generasi muda menghadapi arus informasi yang sangat cepat, termasuk masuknya paham intoleransi dan radikalisme yang berpotensi mengganggu persatuan nasional.
“Kita harus terus melawan segala bentuk intoleransi dan radikalisme yang dapat merusak harmonisasi kebangsaan kita,” kata Yassierli.
Pancasila Dianggap Relevan Hadapi Krisis Global
Dalam amanatnya, Yassierli menilai tema Hari Lahir Pancasila 2026 memiliki makna strategis karena Indonesia saat ini menghadapi berbagai turbulensi global, mulai dari disrupsi teknologi, tekanan ekonomi dunia, hingga dinamika geopolitik internasional.
Ia menyebut Pancasila telah terbukti menjadi jangkar moral bangsa sejak Indonesia berdiri hingga menghadapi berbagai krisis nasional.
“Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhannya. Pancasila juga menjadi jangkar moral kita dalam menghadapi turbulensi global,” ujarnya.
Konteks Tantangan Ketenagakerjaan Nasional
Pesan tersebut muncul di tengah perubahan besar dunia kerja akibat perkembangan teknologi dan digitalisasi industri. Otomatisasi dan kecerdasan buatan mulai mengubah pola kerja di banyak sektor, termasuk industri manufaktur dan jasa.
Berdasarkan sejumlah kajian pemerintah sebelumnya, tantangan ketenagakerjaan Indonesia tidak hanya berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia menghadapi transformasi industri.
Dalam konteks itu, nilai Pancasila dinilai menjadi fondasi penting agar pembangunan ekonomi tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga keadilan sosial.
Upacara Digelar Khidmat di Plaza Kemnaker
Upacara Hari Lahir Pancasila berlangsung khidmat di Plaza Kantor Kemnaker Jakarta pada Senin pagi. Sejumlah pejabat dan pegawai Kemnaker hadir mengikuti prosesi pengibaran bendera hingga pembacaan amanat pembina upacara.
Peringatan tahun ini tidak hanya menjadi agenda rutin kenegaraan, tetapi juga momentum refleksi bagi institusi pemerintah untuk memperkuat nilai kebangsaan di tengah meningkatnya tantangan sosial nasional.
Dibanding Tahun-Tahun Sebelumnya
Jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya, narasi peringatan Hari Lahir Pancasila kini semakin menekankan aspek implementasi nilai dalam kebijakan publik, bukan sekadar seremoni simbolik.
Pemerintah pusat dalam beberapa momentum nasional terakhir juga lebih sering mengaitkan Pancasila dengan isu toleransi, transformasi digital, dan stabilitas sosial. Hal ini menunjukkan adanya kekhawatiran terhadap potensi fragmentasi sosial akibat polarisasi informasi dan tekanan ekonomi global.
Pancasila Tidak Lagi Cukup Hanya Jadi Simbol
Pernyataan Menaker Yassierli menunjukkan adanya dorongan agar nilai Pancasila diterjemahkan secara konkret dalam tata kelola pemerintahan. Di tengah meningkatnya kritik publik terhadap layanan birokrasi dan ketimpangan sosial, narasi “keadilan sosial” menjadi isu yang semakin sensitif.
Dalam jangka pendek, pesan tersebut menjadi pengingat bagi aparatur negara agar pelayanan publik lebih berpihak kepada masyarakat kecil. Sementara dalam jangka panjang, implementasi nilai Pancasila dalam kebijakan dapat menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Micro-insight yang menarik dari peringatan tahun ini adalah munculnya penekanan bahwa ancaman terhadap Pancasila bukan hanya ideologi ekstrem, tetapi juga ketidakadilan sosial yang dirasakan masyarakat. Ketika rakyat merasa tertinggal dalam pembangunan, ruang ketidakpercayaan terhadap negara bisa semakin besar.
Peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 di Kemnaker menjadi pengingat bahwa tantangan bangsa saat ini tidak hanya berkaitan dengan ekonomi dan teknologi, tetapi juga menjaga kohesi sosial di tengah perubahan global yang cepat.
Melalui amanatnya, Menaker Yassierli menegaskan bahwa Pancasila harus tetap menjadi fondasi utama dalam penyusunan kebijakan publik agar pembangunan nasional tidak meninggalkan rasa keadilan bagi masyarakat luas. (Timre/CN)
Sumber : Biro HUmas Kemnaker
Berita Terkait :
Saan Mustopa Salurkan Bantuan PIP untuk 155 Siswa di Purwakarta: Dorong Pemerataan Akses Pendidikan yang Berkeadilan
Museum Marsinah Diresmikan, Namun Perlindungan Buruh Masih Dipertanyakan
KarirHub Kemnaker Jadi Jembatan Alumni Magang Nasional Menuju Pasar Kerja Profesional
Indro Warkop Soroti Tradisi “Nyate” di Tengah Makna Berbagi
