PALI, cimutnews.co.id – Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) kembali menegaskan komitmennya dalam menjamin pemenuhan hak dasar masyarakat, khususnya di sektor pelayanan kesehatan. Di tengah dinamika kebijakan dan tantangan administratif yang berkembang, Bupati Asgianto memilih langkah proaktif dengan melakukan koordinasi langsung ke BPJS Kesehatan Kantor Pusat di Jakarta.
Langkah ini bukan sekadar agenda formal pemerintahan, melainkan upaya serius untuk memastikan keberlanjutan layanan jaminan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Bupati Asgianto menegaskan bahwa urusan kesehatan menyangkut hajat hidup orang banyak dan tidak boleh terhambat oleh persoalan teknis maupun administratif.
Dalam kunjungan tersebut, Bupati Asgianto didampingi jajaran strategis Pemkab PALI, di antaranya Asisten I H. Andre Fajar Wijaya, Kepala Bappeda Hj. Rina Anggraini, Kepala BPKAD Anita Mariani, Kepala Dinas Kesehatan Muhammad Kazrin Faruk, serta Kepala Diskominfostaper H. Imansyah. Turut hadir unsur legislatif, yakni Ketua DPRD Kabupaten PALI H. Ubaidillah dan Wakil Ketua II DPRD Firdaus Hasbullah. Kehadiran unsur eksekutif dan legislatif ini menegaskan soliditas serta sinergi lintas lembaga dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Koordinasi dengan BPJS Kesehatan Kantor Pusat dilakukan untuk menyelaraskan kebijakan sekaligus mencari solusi atas berbagai persoalan teknis yang dihadapi di daerah. Pemerintah daerah ingin memastikan bahwa pelayanan kesehatan tetap berjalan optimal, berkelanjutan, dan tidak merugikan masyarakat. Dalam forum koordinasi tersebut, Pemkab PALI menyampaikan kondisi riil di lapangan sekaligus mendiskusikan langkah-langkah penyelesaian yang sesuai regulasi.
Bupati Asgianto menekankan bahwa pembangunan daerah, termasuk di sektor kesehatan, bukanlah pekerjaan instan. Setiap kebijakan membutuhkan proses, kehati-hatian, serta koordinasi lintas sektor agar hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Pemerintah tidak tinggal diam. Kami terus bekerja, berikhtiar, dan mencari solusi terbaik agar hak-hak masyarakat, khususnya di bidang kesehatan, tetap terpenuhi,” tegas Bupati Asgianto, Kamis (22/1/2026).
Ia juga menegaskan bahwa langkah koordinasi langsung ke pemerintah pusat merupakan wujud tanggung jawab moral pemerintah daerah. Menurutnya, komunikasi yang intensif dengan BPJS Kesehatan menjadi kunci agar tidak terjadi kesalahpahaman kebijakan yang berpotensi mengganggu pelayanan di tingkat bawah.
Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten PALI, Bupati Asgianto turut menyampaikan pesan penting kepada masyarakat. Ia memastikan bahwa pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tetap berjalan normal dan masyarakat tidak perlu khawatir.
“Silakan datang ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Seluruh masyarakat tetap dilayani berobat gratis. Saat ini pemerintah sedang melakukan penataan dan validasi data penerima. Karena itu, kami berharap peran serta masyarakat agar tidak terjadi data ganda,” ujarnya.
Penataan dan validasi data ini dipandang sebagai langkah penting untuk memperbaiki sistem jaminan kesehatan daerah. Dengan data yang akurat dan terverifikasi, bantuan dan layanan kesehatan diharapkan tepat sasaran serta berkelanjutan. Pemerintah daerah menilai pembenahan administrasi merupakan fondasi agar pelayanan publik berjalan lebih efektif dan akuntabel.
Sejalan dengan langkah pemerintah daerah, tokoh masyarakat sekaligus Ketua Pemangku Adat Kabupaten PALI, Rahman Mahmud, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan kebijaksanaan dalam menyikapi berbagai isu yang berkembang.
Menurut Rahman, perbedaan pendapat merupakan hal wajar dalam kehidupan demokrasi. Namun ia mengingatkan agar perbedaan tersebut tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memecah belah persaudaraan di tengah masyarakat.
“Mari kita tetap akur, sabar, dan saling menguatkan. Jangan mudah terprovokasi oleh narasi yang hanya menebar kebencian dan tidak menawarkan solusi,” pesannya.
Rahman Mahmud juga mengingatkan pentingnya sikap cerdas dalam menyaring informasi, terutama di era media sosial yang sarat dengan narasi simpang siur. Ia menilai kritik tetap diperlukan sebagai bagian dari kontrol sosial, namun harus disampaikan secara beretika, berbasis data, dan dilandasi niat baik demi kemajuan Kabupaten PALI.
Menutup pernyataannya, Rahman menegaskan bahwa langkah Bupati PALI dan jajaran yang langsung berkoordinasi ke pemerintah pusat merupakan bukti keseriusan dalam menjalankan amanah rakyat. Ia mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan mendukung langkah-langkah konstruktif yang tengah ditempuh pemerintah.
“Membangun daerah membutuhkan waktu, sinergi, dan kepercayaan bersama. Kemajuan PALI bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi hasil kebersamaan antara pemimpin dan rakyatnya,” tutupnya.
Dengan koordinasi intensif ini, Pemkab PALI berharap pelayanan kesehatan bagi masyarakat tetap terjamin, sekaligus menjadi momentum perbaikan tata kelola jaminan kesehatan daerah agar semakin kuat dan berkelanjutan. (Edi)
Berita Terkait :
Pemkab PALI Tinjau Layanan Faskes: Pemerintah Pastikan Pelayanan Kesehatan Semakin Humanis dan Berkualitas
Penuh Haru, 54 Jamaah Umroh Program Pemkab PALI Resmi Diberangkatkan dari Masjid Syuhada Talang Ubi
Pemkab PALI Salurkan Bantuan untuk Santri Ponpes Al-Razi, Wujud Kepedulian terhadap Pendidikan dan Perlindungan Anak
Pemkab PALI Salurkan Bantuan Sosial untuk Warga Terdampak Banjir di Penukal Utara
