LAHAT, cimutnews.co.id —Pelantikan pejabat kembali digelar Pemerintah Kabupaten Lahat dengan jumlah yang cukup besar.
Namun di tengah penyegaran birokrasi yang disebut untuk memperkuat pelayanan publik, muncul pertanyaan di tengah masyarakat: apakah rotasi jabatan kali ini benar-benar akan berdampak nyata bagi warga?
Bupati Lahat, H. Bursah Zarnubi, resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan sejumlah pejabat definitif serta pelaksana tugas (Plt) di lingkungan Pemkab Lahat, Selasa (21/4/2026).
Pelantikan tersebut mengacu pada Keputusan Bupati Lahat Nomor 244 hingga 253 serta 255 sampai 256/800.1.3.3/KEP/BKPSDM/2026.
Agenda itu disebut sebagai langkah strategis untuk memperkuat birokrasi dan meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah.
Salah satu posisi yang menjadi perhatian adalah jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lahat yang kini resmi diemban oleh Dr. Ir. H. Izromaita.
Pemerintah daerah berharap penunjukan tersebut mampu memperkuat koordinasi lintas OPD dan mempercepat pembangunan daerah.
Selain itu, sejumlah nama lain juga mendapat posisi strategis, mulai dari staf ahli, kepala badan, hingga jabatan di sektor perindustrian, kepemudaan, pemberdayaan masyarakat, dan pemerintahan kecamatan.
Dalam sambutannya, Bursah Zarnubi menegaskan bahwa pejabat yang dilantik harus mampu menghadirkan kerja cepat dan inovatif.
“Jangan bekerja biasa-biasa saja. Kita membutuhkan kerja cepat, kerja tepat, serta sinergi yang kuat antar perangkat daerah. Kepercayaan masyarakat harus dibangun melalui kinerja,” ujarnya.
Namun fakta di lapangan menunjukkan, pergantian pejabat di lingkungan pemerintahan daerah kerap belum sepenuhnya diikuti perubahan pelayanan yang dirasakan langsung masyarakat.
Di sisi lain, kondisi berbeda dirasakan sejumlah warga yang mengaku masih menghadapi persoalan administrasi dan pelayanan di beberapa sektor.
“Yang masyarakat lihat itu hasilnya. Kalau pelayanan masih lambat, warga pasti bertanya meski pejabat sudah berganti,” ujar salah seorang warga Lahat yang meminta namanya tidak dipublikasikan.
Berdasarkan temuan di lapangan, rotasi jabatan di pemerintahan daerah memang sering diharapkan mampu menghadirkan suasana baru dalam birokrasi. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada konsistensi program dan pengawasan internal.
Penunjukan sejumlah pejabat sebagai pelaksana tugas (Plt) juga menjadi perhatian tersendiri. Sebab, posisi Plt biasanya bersifat sementara dan dinilai memiliki tantangan dalam pengambilan kebijakan strategis jangka panjang.
Belum ada penjelasan rinci terkait target waktu evaluasi terhadap pejabat yang baru dilantik maupun indikator keberhasilan yang akan digunakan pemerintah daerah.
Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah penyegaran birokrasi kali ini benar-benar menjadi solusi percepatan pelayanan publik, atau hanya sebatas pergantian posisi di internal pemerintahan?
Hingga kini, belum semua masyarakat merasakan pelayanan publik yang cepat dan merata. Publik pun menunggu apakah wajah baru birokrasi Pemkab Lahat benar-benar membawa perubahan nyata dalam waktu dekat. (Antoni)
Berita Terkait :
Lomba Suara Burung Perkutut Kapolres Lahat Cup: Wujud Cinta Alam dan Pelestarian Satwa di Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional
UMKM Mini Expo 2025, PT BPI dan PT NP Services Dorong Kreativitas Lokal dan Peduli Lingkungan
Gugatan Direktur BUMDes Ulak Lebar Ditolak PN Lahat, Majelis Hakim Nyatakan Dalil Tak Beralasan Hukum
Operasi Pekat Musi 2026 Digelar, Polres Lahat Sasar Premanisme hingga Narkoba Jelang Ramadhan
