PALEMBANG, cimutnews.co.id — Program penguatan integritas kembali digelar dengan melibatkan para penyelenggara negara di Sumatera Selatan.
Namun di tengah berbagai upaya pencegahan korupsi yang terus digaungkan, muncul pertanyaan yang tak mudah dijawab: sejauh mana pelatihan semacam ini benar-benar berdampak pada praktik pemerintahan sehari-hari?
Itulah yang mengemuka saat Wakil Gubernur Sumatera Selatan H. Cik Ujang menghadiri pembukaan Pelatihan Penguatan Anti Korupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) Tahun 2026 yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (11/6/2026).
Pelatihan tersebut juga dihadiri Ketua Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) Sumsel, Lidyawati Cik Ujang, bersama sejumlah pejabat dan peserta dari berbagai instansi pemerintah.
Komitmen Penguatan Integritas
Program PAKU Integritas merupakan salah satu agenda KPK dalam memperkuat budaya antikorupsi di lingkungan penyelenggara negara.
Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan memahami risiko korupsi, memperkuat etika jabatan, serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Secara resmi, pelatihan tersebut menjadi bagian dari strategi pencegahan yang selama ini dikedepankan KPK selain langkah penindakan.
Namun Fakta di Lapangan Menunjukkan…
Meski berbagai pelatihan integritas rutin digelar di berbagai daerah, persoalan korupsi masih menjadi tantangan yang belum sepenuhnya terselesaikan.
Berdasarkan sejumlah laporan dan kasus yang pernah muncul secara nasional, praktik penyimpangan anggaran, konflik kepentingan hingga lemahnya pengawasan internal masih menjadi pekerjaan rumah di banyak institusi.
Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa keberhasilan program antikorupsi tidak hanya ditentukan oleh banyaknya pelatihan, melainkan juga konsistensi penerapan nilai integritas setelah kegiatan selesai.
Di sisi lain, kondisi berbeda dirasakan sebagian masyarakat yang masih berharap pelayanan publik semakin bersih, cepat, dan transparan.
Antara Pelatihan dan Implementasi
Sejumlah pengamat tata kelola pemerintahan menilai pelatihan integritas merupakan langkah penting, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada implementasi nyata di lingkungan kerja masing-masing peserta.
Tanpa pengawasan berkelanjutan, evaluasi yang terukur, dan komitmen pimpinan instansi, pelatihan berisiko hanya menjadi kegiatan seremonial.
Hal ini menimbulkan pertanyaan: apakah seluruh materi yang diperoleh peserta benar-benar akan diterapkan dalam pengambilan keputusan dan pelayanan kepada masyarakat?
Harapan Publik Masih Tinggi
Di tengah meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih, agenda penguatan integritas tetap menjadi kebutuhan penting.
Masyarakat tentu berharap pelatihan seperti PAKU Integritas tidak berhenti pada ruang kelas, tetapi mampu mendorong perubahan budaya kerja yang nyata.
Hingga kini, belum semua indikator keberhasilan program serupa dapat dirasakan langsung oleh publik.
Karena itu, perhatian tidak hanya tertuju pada pelaksanaan pelatihan, tetapi juga pada hasil yang akan terlihat dalam praktik pemerintahan ke depan.
Apakah pelatihan ini akan menjadi titik penguatan integritas yang nyata, atau justru kembali menjadi agenda yang sulit diukur dampaknya? Waktu yang akan menjawab. (Poerba)
Berita Terkait :
Perda “Sapu Jagat” Siap Berlaku di 2026, Palembang Susun Aturan Ketertiban Umum Terpadu
Bulan K3 Nasional 2026, Kadis Transnaker Ogan Ilir Dorong Penguatan Budaya Keselamatan Kerja yang Profesional dan Berkelanjutan
Polres Ogan Ilir Jemput Paksa Dua Terduga Pelaku Pelecehan Mahasiswi UMP, Proses Hukum Masuki Babak Baru
Legenda Sriwijaya FC Oktavianus Tanggapi Isu Takeover ke Jambi: Persoalan Utang Jadi Kendala Utama
