PALEMBANG, CimutNews.co.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang mempercepat proses verifikasi calon penerima Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2026 sebagai bagian dari upaya mendukung target nasional penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hingga awal Juli 2026, sebanyak 232 dari total alokasi 600 unit rumah telah menyelesaikan tahapan verifikasi awal dan akan menjalani verifikasi ulang sebelum ditetapkan sebagai penerima bantuan.
Komitmen tersebut ditegaskan saat Pemkot Palembang mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Efisiensi dan Progres Tahapan Program BSPS secara daring dari Lawang Jabo Command Center, Jalan Merdeka Palembang, Jumat (10/7/2026).
Rakor dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, didampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti. Pemerintah Kota Palembang diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Isnaini Madani.
Pemerintah pusat meminta seluruh pemerintah daerah mempercepat proses registrasi, verifikasi, hingga penetapan penerima manfaat agar pelaksanaan BSPS tidak mengalami keterlambatan dan dapat segera memasuki tahap pembangunan rumah.
Pemkot Palembang menargetkan seluruh proses verifikasi penerima bantuan selesai paling lambat 15 Juli 2026. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah kota mengoptimalkan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), kecamatan, serta tim teknis yang telah dibentuk.
BSPS Menjadi Instrumen Pengurangan Rumah Tidak Layak Huni
Program BSPS merupakan salah satu program strategis pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah melalui skema bantuan stimulan. Berbeda dengan pembangunan rumah baru oleh pemerintah, BSPS menerapkan konsep swadaya, yakni masyarakat menjadi pelaksana utama pembangunan dengan pendampingan tenaga fasilitator.
Sasaran utama program ini adalah keluarga dalam kelompok kesejahteraan Desil 1 hingga Desil 4, yaitu rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terendah berdasarkan basis data sosial ekonomi pemerintah.
Setiap penerima memperoleh bantuan sekitar Rp20 juta yang dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas komponen utama rumah, mulai dari atap, dinding, lantai hingga struktur bangunan agar memenuhi standar rumah layak huni.
Pendataan Mengacu Basis Data Resmi BPS
Dalam rakor tersebut, pemerintah pusat menekankan pentingnya penggunaan data yang valid agar bantuan tepat sasaran.
Seluruh pemerintah daerah diminta berkoordinasi secara intensif dengan Badan Pusat Statistik (BPS) di tingkat kabupaten/kota sehingga data penerima berasal dari basis data resmi pemerintah yang telah melalui proses pemutakhiran.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa ketelitian dalam mengusulkan calon penerima menjadi kunci keberhasilan program.
Menurutnya, setiap penerima harus benar-benar memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sehingga tidak terjadi kesalahan sasaran maupun tumpang tindih penerima bantuan sosial lainnya.
Empat Indikator Rumah Layak Huni
Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa penilaian rumah layak huni dilakukan berdasarkan empat indikator utama.
Keempat indikator tersebut meliputi:
- Ketahanan bangunan yang dinilai dari kualitas atap, dinding, dan lantai.
- Luas tempat tinggal minimal 7,2 meter persegi per kapita.
- Akses terhadap sumber air minum layak seperti jaringan perpipaan, sumur terlindung, sumur bor, mata air terlindung maupun air hujan.
- Akses terhadap sanitasi layak berupa kloset leher angsa yang terhubung dengan tangki septik atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), baik individu maupun komunal.
Standar tersebut menjadi acuan nasional dalam menentukan apakah sebuah rumah telah memenuhi kategori layak huni.
Dampak Ekonomi Diproyeksikan Menggerakkan Usaha Lokal
Selain meningkatkan kualitas hunian masyarakat, pelaksanaan BSPS juga diproyeksikan memberikan efek berganda terhadap perekonomian daerah.
Karena dilaksanakan secara swakelola, program ini mendorong peningkatan permintaan berbagai material bangunan seperti semen, pasir, batu bata, genteng, kayu, baja ringan, hingga perlengkapan sanitasi yang sebagian besar dipasok oleh pelaku usaha lokal.
Aktivitas tersebut berpotensi meningkatkan omzet toko bangunan, membuka peluang kerja bagi tukang dan pekerja konstruksi, sekaligus memperkuat perputaran ekonomi di tingkat kelurahan dan kecamatan.
Menteri PKP Maruarar Sirait juga meminta seluruh pemerintah daerah segera membentuk tim pelaksana agar proses registrasi, verifikasi hingga pembangunan dapat berjalan sesuai regulasi.
Salah satu fokus BSPS 2026 adalah mendorong penggantian atap rumah berbahan seng menjadi genteng guna meningkatkan kenyamanan, keamanan, sekaligus kualitas kesehatan lingkungan tempat tinggal masyarakat.
Sejalan dengan Agenda Nasional Perumahan
Program BSPS merupakan bagian dari agenda nasional pemerintah dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak sebagaimana menjadi salah satu prioritas pembangunan sektor perumahan.
Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni juga mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) Nomor 11, yakni mewujudkan kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.
Di tingkat nasional, pemerintah terus memperkuat integrasi data sosial, kependudukan, dan statistik agar seluruh program bantuan, termasuk BSPS, memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi sehingga anggaran negara dapat dimanfaatkan secara efektif dan tepat sasaran.
Validitas Data Menjadi Penentu Keberhasilan Program
Keberhasilan Program BSPS tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga kualitas proses pendataan. Penggunaan basis data yang tervalidasi menjadi faktor penting agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang masih tinggal di rumah tidak layak huni.
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah pusat terus memperbaiki integrasi data melalui kolaborasi antara kementerian teknis, pemerintah daerah, dan BPS. Pendekatan tersebut bertujuan meminimalkan kesalahan sasaran sekaligus meningkatkan transparansi penyaluran bantuan.
Di sisi lain, percepatan verifikasi yang dilakukan pemerintah daerah juga menjadi tantangan tersendiri. Proses harus berlangsung cepat agar target pembangunan tercapai, namun tetap menjaga akurasi melalui verifikasi lapangan sehingga tidak mengabaikan prinsip kehati-hatian.
Apabila seluruh tahapan berjalan sesuai jadwal, Program BSPS tidak hanya menghasilkan rumah yang lebih layak huni, tetapi juga memberikan dampak ekonomi jangka pendek melalui peningkatan aktivitas sektor konstruksi lokal dan mendorong kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah dalam jangka panjang. (Timred/CN)
Berita Terkait :
Menaker Soroti Budaya K3 di Tempat Kerja, Tekankan Keselamatan Harus Jadi Cara Berpikir Bersama
Pemerintah Terapkan WFA Jelang dan Pasca Idulfitri 2026, Antisipasi Lonjakan Mobilitas dan Jaga Produktivitas Nasional
Kabar Alex Noerdin Dirawat di ICU Jakarta, Keluarga Minta Doa dan Publik Diminta Tunggu Informasi Resmi
Gubernur Jabar Jemput Warga Diduga Korban Kekerasan di NTT, Pastikan Perlindungan dan Proses Hukum Berjalan
