Palembang, cimutnews.co.id — Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan resmi menetapkan sembilan isu strategis pembangunan daerah sebagai fondasi utama penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2027. Isu-isu tersebut akan menjadi rujukan bersama seluruh perangkat daerah agar arah pembangunan lebih fokus, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Edward Candra, saat menghadiri kegiatan perencanaan di Kantor Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, Kamis (29/1/2026). Dalam arahannya, Sekda menekankan bahwa isu strategis bukan sekadar daftar prioritas, tetapi harus menjadi dasar kerja nyata seluruh organisasi perangkat daerah.
RKPD Bukan Sekadar Dokumen Administratif
Edward Candra menjelaskan, RKPD 2027 harus dipahami sebagai dokumen strategis operasional, bukan hanya pelengkap administrasi tahunan. Seluruh program dan kegiatan perangkat daerah diwajibkan merujuk pada isu strategis yang telah ditetapkan agar hasil pembangunan terasa nyata.
“RKPD 2027 harus menjadi pedoman kerja seluruh perangkat daerah. Setiap program dan kegiatan wajib mengacu pada isu strategis agar pembangunan benar-benar memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Menurut dia, penyusunan RKPD 2027 dilakukan berdasarkan evaluasi capaian pembangunan sebelumnya, identifikasi tantangan aktual di lapangan, serta proyeksi kebutuhan pembangunan jangka menengah dan panjang. Arah besarnya adalah mewujudkan Sumatera Selatan yang mapan, inklusif, dan berkelanjutan.
Fokus Transformasi Ekonomi dan Kualitas SDM
Dalam paparannya, Sekda menyebut arah kebijakan RKPD 2027 difokuskan pada beberapa pilar utama, di antaranya percepatan transformasi ekonomi daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan pembangunan antarwilayah, serta penguatan infrastruktur dasar.
Selain itu, aspek tata kelola pemerintahan dan perlindungan lingkungan hidup juga menjadi perhatian penting. Pemerintah provinsi ingin memastikan pembangunan tidak hanya tumbuh secara ekonomi, tetapi juga kuat dari sisi tata kelola dan keberlanjutan.
Sembilan Isu Strategis Pembangunan Sumsel 2027
Adapun sembilan isu strategis pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2027 yang telah ditetapkan meliputi:
- Tingginya angka kemiskinan, stunting, dan ketimpangan akses layanan dasar.
- Belum optimalnya produktivitas sektor pertanian dan hilirisasi komoditas unggulan.
- Belum meratanya pelayanan pendidikan dan kesehatan.
- Keterbatasan pemerataan infrastruktur dan konektivitas wilayah.
- Penguatan mitigasi dan ketahanan terhadap bencana.
- Peningkatan daya saing daerah dan iklim investasi.
- Rendahnya kapasitas fiskal daerah.
- Percepatan transformasi ekonomi dan transisi energi berkeadilan.
- Penguatan tata kelola pemerintahan serta stabilitas sosial.
Kesembilan isu ini akan menjadi benang merah penyusunan program lintas sektor di tingkat provinsi maupun sinkronisasi dengan kabupaten/kota.
Enam Prioritas Pembangunan Daerah
Selain isu strategis, Pemprov Sumsel juga menetapkan enam prioritas pembangunan daerah dalam RKPD 2027. Prioritas tersebut mencakup peningkatan kualitas SDM, penguatan ekonomi berbasis sumber daya lokal, serta penguatan ketahanan pangan, energi, air, dan lingkungan.
Kemudian, pemerataan pembangunan infrastruktur, percepatan penurunan angka kemiskinan, serta reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan juga masuk dalam daftar prioritas utama.
Edward Candra menekankan bahwa keberhasilan target-target tersebut sangat bergantung pada kekompakan dan integrasi kerja antar perangkat daerah.
“Keberhasilan RKPD 2027 sangat ditentukan oleh koordinasi dan sinkronisasi antar perangkat daerah. Semua harus bergerak kolaboratif dan terintegrasi,” ujarnya.
Libatkan Banyak Pemangku Kepentingan
Pemprov Sumsel juga mendorong keterlibatan luas para pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan. Sekda mengajak pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, akademisi, hingga komunitas masyarakat untuk berperan aktif.
Pendekatan kolaboratif ini dinilai penting agar kebijakan pembangunan tidak bersifat top-down semata, melainkan mencerminkan kebutuhan riil masyarakat.
Forum Konsultasi Publik RKPD 2027
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Bappeda Sumsel, Doddy Eko Prasetyo, menjelaskan bahwa RKPD 2027 merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD Sumatera Selatan 2025–2029. Dokumen ini juga menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027.
Sebagai bagian dari tahapan penyusunan, Bappeda Sumsel menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik RKPD 2027. Forum ini merupakan amanat regulasi sekaligus instrumen penting untuk memperkuat perencanaan partisipatif.
Peserta forum melibatkan unsur DPRD Sumsel, instansi vertikal, perangkat daerah, Bappeda kabupaten/kota, akademisi, BUMN dan BUMD, Ombudsman RI, organisasi profesi, organisasi kemahasiswaan, tokoh agama, mitra pembangunan, media massa, hingga perencana ahli utama.
Melalui forum tersebut, pemerintah berharap masukan konstruktif dapat memperkaya dan menyempurnakan rancangan awal RKPD 2027 sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar responsif dan selaras dengan agenda pembangunan nasional. (Poerba)
Berita Terkait :
Sumsel Raih Capaian Tertinggi Program Makan Bergizi Gratis di Sumatera, Gubernur Herman Deru Tekankan Pentingnya Kebijakan Berbasis Data
Gubernur Herman Deru Dukung Penuh Natal Oikumene Sumsel 2026, Tegaskan Komitmen Jaga Kerukunan Umat Beragama
Herman Deru Resmikan 5.990 PPPK Paruh Waktu Pemprov Sumsel: “Kalian Sudah Bermetamorfosis Menjadi ASN”
Muba Matangkan Arah Pembangunan 2027, Fokus Tata Kelola Bersih hingga Transformasi Ekonomi Digital
