PRABUMULIH, cimutnews.co.id – Pemerintah Kota Prabumulih kembali mengikuti agenda strategis pemerintah pusat terkait pengendalian inflasi dan percepatan Program 3 Juta Rumah. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kehadiran Sekretaris Daerah Kota Prabumulih, H. Elman, S.T., M.M., dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang digelar secara virtual dari Ruang Rapat Wali Kota Prabumulih, Senin (20/7/2026).
Rapat yang juga membahas evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah itu menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat.
Namun, di balik agenda koordinasi tersebut, masih muncul pertanyaan yang kerap menjadi perhatian masyarakat. Sejauh mana hasil rapat seperti ini benar-benar mampu diterjemahkan menjadi kebijakan yang dirasakan langsung oleh warga?
Dalam rapat tersebut, Sekda H. Elman didampingi Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Wawan Gunawan, Ak., CA. Turut hadir pula unsur Inspektorat, Bappeda, Bapenda, BPKAD, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas PUPR, DPMPTSP, Dinas Ketahanan Pangan, Disperindag, Dinas Perkim, Diskominfo, Dinas Perikanan, Dinas Sosial, Disdikbud, Dinas Koperasi, hingga Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Prabumulih.
Kehadiran lintas organisasi perangkat daerah tersebut menunjukkan bahwa pengendalian inflasi maupun penyediaan rumah layak tidak dapat ditangani oleh satu instansi saja, melainkan membutuhkan kolaborasi berbagai sektor.
Dalam forum tersebut, pemerintah pusat kembali menekankan pentingnya menjaga stabilitas inflasi daerah melalui penguatan pasokan pangan, kelancaran distribusi, pengawasan harga, serta peningkatan koordinasi antarpemerintah. Selain itu, pemerintah daerah juga diminta terus memberikan dukungan terhadap percepatan Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu program strategis nasional.
Pemerintah Kota Prabumulih menyatakan siap mendukung langkah tersebut sebagai bagian dari komitmen menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperluas akses terhadap hunian yang layak.
Namun fakta di lapangan menunjukkan, tantangan pengendalian inflasi tidak hanya bergantung pada koordinasi antarlembaga. Fluktuasi harga komoditas pangan musiman, distribusi barang, hingga kondisi ekonomi masyarakat masih menjadi faktor yang dapat memengaruhi stabilitas harga di berbagai daerah, termasuk wilayah Sumatera Selatan.
Di sisi lain, pelaksanaan Program 3 Juta Rumah juga menghadapi berbagai tantangan di banyak daerah. Mulai dari ketersediaan lahan, kesiapan infrastruktur pendukung, hingga kemampuan masyarakat berpenghasilan rendah untuk mengakses pembiayaan perumahan menjadi persoalan yang masih sering dibahas dalam berbagai forum pembangunan.
Hingga kini, belum semua daerah memiliki tingkat kesiapan yang sama dalam mendukung percepatan program tersebut. Belum ada penjelasan rinci mengenai target pembangunan rumah maupun capaian khusus yang akan dilaksanakan di Kota Prabumulih sebagai tindak lanjut hasil rapat koordinasi tersebut.
Sejumlah warga yang ditemui pada berbagai kesempatan sebelumnya juga mengaku berharap program penyediaan rumah bersubsidi maupun pengendalian harga kebutuhan pokok tidak hanya berhenti pada pembahasan di tingkat birokrasi, tetapi dapat memberikan dampak nyata terhadap kondisi ekonomi keluarga.
Menurut sejumlah pengamat kebijakan publik, rapat koordinasi menjadi instrumen penting dalam menyamakan langkah pemerintah pusat dan daerah. Namun efektivitasnya sangat bergantung pada implementasi di lapangan, pengawasan berkelanjutan, serta kemampuan pemerintah daerah menerjemahkan hasil rapat menjadi program yang tepat sasaran.
Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana tindak lanjut konkret dari hasil koordinasi tersebut akan diwujudkan dalam kebijakan daerah. Masyarakat tentu berharap pengendalian inflasi tidak hanya tercermin dalam angka statistik, tetapi juga dirasakan melalui stabilnya harga kebutuhan pokok.
Demikian pula dengan Program 3 Juta Rumah, keberhasilannya pada akhirnya akan diukur dari seberapa besar masyarakat benar-benar memperoleh akses terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau.
Hingga kini, berbagai komitmen yang disampaikan dalam forum koordinasi masih menunggu implementasi nyata di daerah. Apakah langkah-langkah tersebut akan mampu memberikan dampak yang dirasakan masyarakat secara luas, atau masih menyisakan pekerjaan rumah yang perlu terus diselesaikan? Waktu dan pelaksanaan di lapangan akan menjadi jawabannya.
Berita Terkait :
Banjir Prabumulih Tak Berstatus Bencana, Ini Alasan Bantuan Tak Disalurkan Resmi
Senam Pagi Bersama di Stadion Talang Jimar, Pemkot Prabumulih Dorong Budaya Hidup Sehat dan Produktif ASN
UU HKPD 2027 Ancam Nasib 4.000 PPPK Prabumulih di Tengah Tekanan APBD
Terungkap, Perlindungan Pekerja Informal Masih Menjadi Pertanyaan di Tengah Sosialisasi Jamsostek Award
