Beranda Palembang Sensus Ekonomi 2026 Dimulai, Namun Akurasi Data Masih Jadi Tantangan

Sensus Ekonomi 2026 Dimulai, Namun Akurasi Data Masih Jadi Tantangan

14
0
Petugas BPS Kota Palembang melakukan pendataan perdana Sensus Ekonomi 2026 terhadap Wali Kota Palembang Ratu Dewa di kediamannya, Senin (15/6/2026). (Foto: Poerba/cimutnews.co.id)

KOTA PALEMBANG, cimutnews.co.id — Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palembang resmi memulai pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026), Senin (15/6/2026). Pendataan perdana dilakukan langsung kepada Wali Kota Palembang Ratu Dewa dan keluarganya di kediaman pribadi di kawasan Gandus.

Pelaksanaan sensus ini akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026 dengan target menjangkau berbagai pelaku usaha, mulai dari usaha mikro hingga perusahaan berskala besar yang beroperasi di Kota Palembang.

Namun di balik peluncuran yang berlangsung simbolis tersebut, muncul pertanyaan yang selama ini kerap mengiringi berbagai program pendataan nasional: apakah seluruh kondisi ekonomi masyarakat benar-benar dapat terekam secara utuh?

Kepala BPS Kota Palembang Edi Subeno mengatakan Sensus Ekonomi 2026 menjadi salah satu instrumen penting untuk memotret kondisi ekonomi daerah secara menyeluruh.

Menurutnya, data yang dikumpulkan nantinya akan digunakan sebagai dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan, mulai dari pengembangan ekonomi daerah hingga perencanaan program pemerintah yang lebih tepat sasaran.

“Semua sektor usaha akan didata, mulai dari usaha kecil hingga perusahaan besar. Data tersebut menjadi dasar penting dalam membaca kondisi riil ekonomi masyarakat,” ujar Edi.

Ia juga mengapresiasi keterlibatan langsung Wali Kota Palembang yang bersedia menjadi responden pertama dalam pelaksanaan sensus tahun ini.

BPS berharap langkah tersebut dapat menjadi contoh bagi masyarakat agar bersikap terbuka dan memberikan informasi yang sesuai dengan kondisi sebenarnya saat petugas melakukan pendataan.

Sementara itu, Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengajak masyarakat untuk mendukung pelaksanaan sensus dengan menerima petugas dan memberikan data secara jujur.

Menurutnya, kualitas berbagai kebijakan pemerintah sangat bergantung pada kualitas data yang tersedia.

“Dari data inilah nantinya berbagai keputusan strategis diambil, baik terkait pembangunan, pelayanan publik maupun pengembangan ekonomi,” kata Ratu Dewa.

Baca juga  Pelepasan Jemaah Haji PGRI Meriah, Namun Persiapan Jadi Sorotan

Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa akurasi data masih menjadi tantangan dalam berbagai program pendataan yang pernah dilakukan sebelumnya.

Sejumlah warga mengaku tidak selalu memahami tujuan pendataan yang dilakukan petugas. Di sisi lain, sebagian pelaku usaha kecil terkadang masih merasa ragu menyampaikan kondisi usahanya secara lengkap karena khawatir berkaitan dengan persoalan administrasi maupun perpajakan.

Berdasarkan temuan di lapangan, masih terdapat usaha mikro yang menjalankan aktivitas ekonomi secara informal tanpa pencatatan yang memadai. Kondisi ini berpotensi membuat gambaran ekonomi yang terekam tidak sepenuhnya mencerminkan situasi sebenarnya apabila partisipasi masyarakat tidak maksimal.

Di sisi lain, perkembangan ekonomi digital yang semakin pesat juga menjadi tantangan tersendiri. Banyak aktivitas usaha kini dilakukan melalui platform daring, media sosial, maupun sistem perdagangan digital yang tidak selalu mudah teridentifikasi dalam pendataan konvensional.

Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana sensus mampu menangkap perubahan pola usaha masyarakat yang berkembang sangat cepat dalam beberapa tahun terakhir.

Bagi pemerintah daerah, data yang akurat tentu menjadi modal penting dalam menentukan arah kebijakan. Namun apabila terdapat data yang kurang lengkap atau tidak sesuai kondisi sebenarnya, dampaknya dapat memengaruhi ketepatan berbagai program yang dirancang untuk masyarakat.

Karena itu, keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya bergantung pada petugas sensus, tetapi juga pada keterbukaan warga, pelaku usaha, serta kemampuan sistem pendataan dalam menjangkau seluruh aktivitas ekonomi yang ada.

Hingga kini, belum semua tantangan tersebut mendapatkan penjelasan rinci mengenai mekanisme pengawasan maupun strategi memastikan seluruh sektor ekonomi dapat terdata secara optimal.

Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu menghadirkan gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi ekonomi Kota Palembang. Namun pertanyaan besarnya masih sama: apakah data yang terkumpul nantinya benar-benar mampu menggambarkan realitas ekonomi masyarakat secara menyeluruh, atau masih menyisakan celah yang belum terungkap? (Poerba)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here