KOTA PALEMBANG, cimutnews.co.id —Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menjadi salah satu program prioritas nasional yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas gizi generasi muda. Namun, di balik besarnya harapan tersebut, pengawasan terhadap keamanan pangan justru menjadi perhatian utama.
Kunjungan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI ke salah satu dapur MBG di Kota Palembang menunjukkan bahwa pelaksanaan program ini bukan hanya soal menyediakan makanan, tetapi juga memastikan seluruh proses berjalan sesuai standar keamanan.
Hal ini menimbulkan pertanyaan: apakah seluruh dapur penyedia Makan Bergizi Gratis telah benar-benar memenuhi standar yang dipersyaratkan, atau masih ada aspek yang perlu terus diperbaiki?
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia bersama Pemerintah Kota Palembang melakukan inspeksi langsung ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang, Jumat (31/7/2026).
Peninjauan tersebut dipimpin Kepala BPOM RI Taruna Ikrar bersama Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Kota Palembang Sulaiman Amin sebagai bagian dari upaya memastikan dapur MBG menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), terutama dalam aspek kebersihan dan keamanan pangan.
Kunjungan ini juga merupakan tindak lanjut arahan Presiden RI agar pengawasan program MBG dilakukan dari hulu hingga hilir sehingga kualitas makanan yang diterima masyarakat tetap terjamin.
Dalam inspeksi tersebut, BPOM menemukan sejumlah hal yang memerlukan penyempurnaan.
Taruna Ikrar menjelaskan, salah satu catatan yang diberikan berkaitan dengan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL).
Menurutnya, sistem pengelolaan limbah harus dipastikan tidak menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan di sekitar lokasi dapur.
“Kami fokus pada pengawasan kebersihan. Tadi ada beberapa koreksi, seperti IPAL yang tidak boleh sampai mencemari lingkungan sekitar SPPG,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa keamanan pangan menjadi faktor yang tidak dapat ditawar dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Menurut Taruna, program tersebut memiliki peran strategis dalam mendukung terbentuknya sumber daya manusia Indonesia yang sehat, terutama karena jumlah penduduk usia produktif terus meningkat.
“Kalau tidak didukung gizi yang baik, target menciptakan generasi produktif yang berkualitas tentu akan sulit tercapai,” katanya.
Palembang sendiri menjadi daerah pertama di Sumatera Selatan yang mendapatkan pengawasan langsung dari BPOM RI terhadap pelaksanaan dapur MBG.
Tim pengawas melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dengan melihat kondisi fasilitas, kebersihan lingkungan, hingga penerapan prosedur pengolahan makanan.
Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah aspek teknis yang perlu mendapat perhatian, meski tidak dijelaskan secara rinci seluruh hasil evaluasi maupun jumlah temuan yang ditemukan selama pemeriksaan berlangsung.
Belum ada penjelasan rinci apakah koreksi tersebut bersifat administratif, teknis ringan, atau memerlukan tindak lanjut dalam jangka waktu tertentu.
Di sisi lain, keberadaan pengawasan langsung dari BPOM menjadi sinyal bahwa pemerintah berupaya membangun sistem pengendalian mutu sejak awal pelaksanaan program.
Langkah ini dinilai penting karena MBG merupakan program berskala besar yang setiap hari melibatkan proses pengadaan bahan pangan, pengolahan makanan, distribusi, hingga konsumsi oleh masyarakat.
Berdasarkan temuan di lapangan, aspek sanitasi, pengelolaan limbah, kebersihan dapur, serta disiplin penerapan SOP menjadi bagian yang menentukan keberhasilan program dalam jangka panjang.
Sejumlah warga yang mengetahui pelaksanaan program tersebut mengaku berharap pengawasan seperti ini tidak hanya dilakukan saat kunjungan pejabat pusat, tetapi juga berlangsung secara rutin agar kualitas makanan tetap terjaga.
Mereka menilai, selain memastikan makanan bergizi, keamanan pangan juga menjadi faktor penting yang akan menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah.
Dari sisi tata kelola, pengawasan terhadap SPPG di Kota Palembang melibatkan Dinas Kesehatan sebagai pengawas teknis, sementara BPOM memiliki kantor perwakilan di daerah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkelanjutan.
Kolaborasi lintas instansi tersebut dinilai menjadi salah satu kunci agar standar keamanan pangan dapat diterapkan secara konsisten di seluruh dapur MBG.
Meski demikian, tantangan terbesar ke depan bukan hanya memastikan satu lokasi memenuhi standar, tetapi bagaimana seluruh jaringan dapur MBG mampu menjaga kualitas yang sama ketika cakupan program semakin luas.
Hingga kini, belum semua hasil evaluasi lapangan dipublikasikan secara detail kepada masyarakat.
Apakah koreksi yang diberikan mampu menjadi momentum memperkuat sistem pengawasan Program Makan Bergizi Gratis secara menyeluruh, atau masih menyisakan pekerjaan rumah dalam menjaga keamanan pangan di setiap dapur pelayanan, menjadi perkembangan yang patut terus dicermati. (Poeba)
Berita Terkait :
Mobil Dicuri Saat Pemilik Tidur, Pencuri Beraksi Subuh di Palembang
LKPJ Palembang 2025 Disampaikan Ratu Dewa, Pendapatan Capai Rp4,87 Triliun
Peringatan HKG PKK Sumsel 2026 Dimatangkan, Rakon dan Rakerda Dekranasda Disiapkan Serius
Toleransi Beragama Sumsel Diperkuat Polda, Kapolda Hadiri Dharma Santi Nyepi 2026
