
KAYUAGUNG OKI, cimutnews.co.id — Pemerataan layanan dasar kembali menjadi pekerjaan penting Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Di tengah target pembangunan dan cita-cita menjadikan daerah lebih maju, masih ada sejumlah wilayah yang belum sepenuhnya menikmati layanan dasar seperti listrik dan air bersih.
Kondisi tersebut disampaikan Bupati OKI H. Muchendi Mahzareki saat menjadi inspektur upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Pemkab OKI, Senin (17/8/2026).
Pesan yang disampaikan bukan sekadar soal pembangunan fisik. Ada persoalan yang lebih mendasar: sejauh mana kemajuan daerah benar-benar dirasakan masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan?
Pemerataan Bukan Sekadar Angka Pembangunan
Muchendi menegaskan pembangunan harus diarahkan agar manfaatnya dirasakan secara lebih merata, termasuk oleh masyarakat yang berada di wilayah terpencil.
“Kita tentu ingin masyarakat sejahtera. Karena itu, program yang dijalankan harus betul-betul tepat sasaran. Kita ingin, dengan perjuangan bersama, menjadi daerah maju,” kata Muchendi.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan infrastruktur. Pemerintah juga harus memastikan kebutuhan dasar masyarakat dapat dipenuhi.
Luas wilayah OKI dengan kondisi geografis yang beragam menjadi salah satu tantangan. Jarak antarkawasan, kondisi perairan, hingga keterbatasan akses jalan membuat pembangunan jaringan dasar tidak selalu dapat dilakukan dengan pola yang sama.
Di sinilah persoalan pemerataan menjadi lebih kompleks.
Enam Wilayah Masih Menunggu Listrik
Salah satu fakta yang mencuat adalah masih adanya desa dan dusun yang belum mendapatkan akses listrik secara penuh.
Pemkab OKI menargetkan enam wilayah memperoleh layanan listrik paling lambat akhir Desember 2026.
Wilayah tersebut meliputi Dusun Lembah Sunyi, Sungutan Nyahmat, Bagan Sipur, dan Ladang Begantung di Desa Sungai Jeruju, Kecamatan Cengal; Dusun Talang Jawa di Desa Jukdadak, Kecamatan Tanjung Lubuk; serta Dusun Seriguna di Desa Seriguna, Kecamatan Teluk Gelam.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) OKI Beni Akbari mengatakan pemerintah sedang mempercepat pembangunan infrastruktur kelistrikan di kawasan tersebut.
“Targetnya, wilayah-wilayah tersebut sudah mendapatkan aliran listrik pada akhir Desember 2026,” ujar Beni.
Target itu menjadi penting karena listrik bukan hanya kebutuhan penerangan. Bagi masyarakat desa, ketersediaan listrik berkaitan dengan pendidikan, aktivitas ekonomi, komunikasi, pelayanan publik hingga kualitas kehidupan sehari-hari.
Namun Fakta di Lapangan Menunjukkan Persoalannya Tidak Sederhana
Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa penyediaan listrik di seluruh wilayah OKI bukan pekerjaan mudah.
Desa Gajah Mati dan Dusun SP 7 Desa Karang Sia, Kecamatan Sungai Menang, misalnya, masih menghadapi persoalan geografis.
Akses jalan yang terbatas serta kondisi wilayah yang berdekatan dengan perairan membuat pembangunan jaringan listrik konvensional menjadi lebih sulit.
Karena itu, pemerintah mengusulkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) komunal sebagai alternatif. Pemerintah desa diminta menyiapkan lahan untuk pembangunan pembangkit tersebut.
Pilihan ini menunjukkan bahwa persoalan pemerataan tidak selalu dapat diselesaikan hanya dengan memperpanjang jaringan listrik yang sudah ada.
Ada wilayah yang membutuhkan pendekatan berbeda karena karakter geografisnya.
Air Bersih Juga Menjadi Pekerjaan Rumah
Persoalan layanan dasar tidak berhenti pada listrik.
Akses air bersih juga menjadi perhatian pemerintah daerah, salah satunya di Kecamatan Air Sugihan yang disebut masih menghadapi keterbatasan sumber dan jaringan air bersih.
Pemkab OKI bersama pemerintah pusat dan pihak perusahaan mendorong penyediaan layanan air bersih melalui kerja sama dengan PDAM.
Menurut Muchendi, PDAM yang telah berdiri di Air Sugihan diharapkan dapat dikembangkan hingga sambungan layanan masuk ke rumah-rumah masyarakat.
Artinya, tantangan berikutnya bukan hanya membangun sistem penyediaan air, tetapi memastikan jaringan tersebut benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Hingga kini, belum semua persoalan akses layanan dasar di wilayah terpencil dapat dianggap selesai hanya karena pembangunan fasilitas telah dimulai.
Ada Target, Tetapi Ada Pertanyaan yang Harus Dijawab
Pemerintah memang telah menetapkan target akhir Desember 2026 untuk enam wilayah yang menjadi prioritas kelistrikan.
Namun, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana memastikan target tersebut benar-benar terealisasi tepat waktu dan dapat digunakan masyarakat secara berkelanjutan.
Hal ini menimbulkan pertanyaan lain: apakah pembangunan jaringan atau PLTS nantinya cukup untuk menjamin pelayanan listrik dalam jangka panjang?
Persoalan pemeliharaan, kapasitas pembangkit, biaya operasional, serta kesiapan masyarakat menjadi bagian yang tidak kalah penting setelah listrik berhasil tersambung.
Dengan kata lain, indikator keberhasilan bukan hanya apakah tiang listrik berdiri atau pembangkit selesai dibangun, tetapi apakah masyarakat benar-benar memperoleh manfaatnya.
Gotong Royong Menjadi Kunci
Muchendi menilai keberagaman masyarakat OKI merupakan kekuatan yang harus dirawat dalam proses pembangunan.
Ia mengajak pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya bekerja bersama menghadapi tantangan pemerataan.
“Ini harus dilakukan dengan guyub, gotong royong, kebersamaan, dan saling peduli. Di Kabupaten OKI banyak suku, adat, dan budaya. Ini merupakan kekuatan dan anugerah bagi Kabupaten OKI,” ujarnya.
Pesan tersebut disampaikan dalam suasana peringatan HUT ke-81 RI yang berlangsung di halaman Pemkab OKI. Sejumlah tamu undangan mengenakan pakaian adat Nusantara, sementara ratusan pelajar menampilkan Tari Nusantara sebelum upacara.
Pemkab OKI melalui Baznas juga menyerahkan tali asih dan sembako kepada delapan veteran serta memberikan penghargaan kepada sejumlah ASN yang telah mengabdi selama belasan hingga puluhan tahun.
Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan mengikuti upacara detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI ke-81 yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto secara virtual.
Kemerdekaan dan Ujian Pemerataan
Peringatan kemerdekaan pada akhirnya tidak hanya berbicara tentang seremoni.
Di sejumlah wilayah OKI, kemerdekaan juga bersentuhan langsung dengan persoalan sederhana tetapi mendasar: apakah rumah sudah memiliki listrik, apakah air bersih mudah diperoleh, dan apakah pembangunan benar-benar hadir hingga kawasan yang sulit dijangkau?
Target enam wilayah mendapatkan listrik pada akhir 2026 menjadi salah satu ukuran yang dapat dilihat publik.
Sementara persoalan Air Sugihan dan wilayah yang menghadapi kendala geografis menunjukkan bahwa pekerjaan pemerintah masih cukup panjang.
Terungkapnya sejumlah wilayah yang masih membutuhkan layanan dasar juga memperlihatkan bahwa pemerataan pembangunan bukan pekerjaan sekali jadi.
Hingga kini, target telah ditetapkan dan sejumlah solusi mulai disiapkan. Pertanyaannya, mampukah seluruh target tersebut benar-benar diwujudkan hingga ke rumah-rumah warga, terutama mereka yang selama ini berada di wilayah paling sulit dijangkau? (Asep)

















