KOTA PALEMBANG, cimutnews.co.id — Program transformasi Posyandu di Kota Palembang mulai digencarkan besar-besaran. Pemerintah bahkan menargetkan Posyandu tidak lagi sekadar tempat timbang balita, melainkan menjadi pusat layanan terpadu masyarakat.
Namun di lapangan, capaian program tersebut ternyata masih jauh dari target penuh.
Hal ini menimbulkan pertanyaan, sejauh mana transformasi Posyandu 6 SPM benar-benar sudah dirasakan warga?
Pemerintah Kota Palembang melalui pertemuan koordinasi lintas sektor pada Kamis (16/4/2026) kembali menegaskan komitmennya memperkuat Posyandu berbasis 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Program ini disebut menjadi langkah baru dalam memperluas fungsi Posyandu, mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, sosial, perumahan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum hingga pekerjaan umum.
Ketua TP Posyandu Kota Palembang, Dewi Sastrani Ratu Dewa mengatakan, Posyandu saat ini diarahkan menjadi pusat pelayanan masyarakat yang lebih komprehensif.
“Posyandu kini tidak lagi sekadar melayani kesehatan ibu dan anak. Ada enam bidang layanan yang akan diperkuat,” ujarnya.
Transformasi ini disebut sebagai upaya mendekatkan pelayanan dasar kepada masyarakat agar lebih efektif dan berkelanjutan.
Namun fakta di lapangan menunjukkan, proses administrasi dan legalitas Posyandu 6 SPM masih menjadi pekerjaan rumah besar.
Data TP Posyandu Kota Palembang mencatat, dari total 996 Posyandu yang tersebar di berbagai wilayah, baru 106 Posyandu yang resmi terdaftar sebagai Posyandu 6 SPM di Kementerian Dalam Negeri.
Artinya, sebagian besar Posyandu di Palembang hingga kini belum sepenuhnya masuk dalam sistem transformasi yang dicanangkan pemerintah.
“Sekarang kita baru mencapai rasio satu kelurahan satu Posyandu 6 SPM. Kita harus berupaya lebih keras,” kata Dewi.
Di sisi lain, kondisi berbeda dirasakan sejumlah kader Posyandu di tingkat bawah. Berdasarkan temuan di lapangan, sebagian kader mengaku masih membutuhkan pendampingan teknis terkait mekanisme baru Posyandu 6 SPM.
Tidak sedikit pula yang masih fokus pada layanan kesehatan dasar karena keterbatasan sumber daya dan pemahaman administrasi.
Sejumlah warga juga mengaku belum mengetahui adanya perubahan besar fungsi Posyandu tersebut.
“Kalau pelayanan kesehatan anak memang rutin ada. Tapi kalau layanan lain seperti sosial atau pendidikan belum terlalu terasa,” ujar salah satu warga di kawasan Seberang Ulu yang enggan disebutkan namanya.
Kondisi ini diduga terjadi karena proses transformasi masih berada pada tahap awal sosialisasi dan penyesuaian lintas sektor.
Selain itu, jumlah Posyandu yang cukup besar membuat proses pendataan dan registrasi membutuhkan waktu lebih panjang.
Pemerintah Kota Palembang sendiri mengaku telah menyiapkan langkah percepatan melalui sosialisasi masif dan penguatan kapasitas kader.
Program tersebut ditargetkan mampu meningkatkan pemahaman stakeholder sekaligus memastikan implementasi Posyandu 6 SPM berjalan terukur.
Namun tantangan sesungguhnya bukan hanya pada administrasi.
Penguatan layanan di tingkat lapangan dinilai menjadi faktor penting agar transformasi Posyandu tidak berhenti sebatas program di atas kertas.
Hingga kini, belum semua Posyandu memiliki kesiapan yang sama dalam menjalankan enam layanan terpadu tersebut.
Jika tidak diimbangi dukungan sumber daya dan pendampingan berkelanjutan, transformasi ini dikhawatirkan hanya menjadi target administratif semata.
Meski demikian, Pemerintah Kota Palembang tetap optimistis Posyandu 6 SPM dapat menjadi garda terdepan pelayanan masyarakat.
Apakah transformasi besar ini nantinya benar-benar mampu menyentuh kebutuhan warga hingga tingkat bawah, atau justru masih terkendala implementasi di lapangan? Waktu yang akan menjawab. (Poerba)
Berita Terkait :
Gubernur Herman Deru Hadiri Rapat Paripurna DPRD Sumsel, Dua Raperda Strategis Disetujui
Pemkot Palembang Cairkan Rp47,7 Miliar untuk THR, TPG, dan Gaji ke-13 Guru: Janji Ratu Dewa Resmi Terlaksana
Perda “Sapu Jagat” Siap Berlaku di 2026, Palembang Susun Aturan Ketertiban Umum Terpadu
Bulan K3 Nasional 2026, Kadis Transnaker Ogan Ilir Dorong Penguatan Budaya Keselamatan Kerja yang Profesional dan Berkelanjutan
