Jakarta, cimutnews.co.id – Upaya memperkuat ketahanan iklim dan pengelolaan ekosistem pesisir di kawasan Asia Tenggara kembali mendapat dorongan besar. Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) bersama Pemerintah Jepang dan United Nations Development Programme (UNDP) resmi menggelar ASEAN Regional Workshop on Blue Carbon and Finance Profiling pada 27–28 November 2025 di Jakarta.
Lokakarya dua hari yang berlangsung di kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas tersebut merupakan bagian dari Proyek ASEAN Blue Carbon and Finance Profiling (ABCF). Inisiatif regional ini mendapatkan pendanaan dari Pemerintah Jepang dan dijalankan oleh UNDP Indonesia bersama ASEAN Coordinating Task Force on Blue Economy (ACTF-BE).
Melalui proyek ini, negara-negara anggota ASEAN difasilitasi untuk memahami kondisi ekosistem pesisir, menilai nilai ekonomi karbon biru, serta merancang kebijakan pembiayaan yang tepat untuk melindungi ekosistem mangrove, padang lamun, dan lahan gambut yang menjadi penyimpan karbon alami terbesar di dunia.
Fokus pada Sains, Kebijakan, dan Pembiayaan
Sebanyak 30 pakar teknis dari 11 negara ASEAN turut hadir dalam lokakarya ini. Mereka membahas metode pengumpulan data, meninjau kerangka ilmiah, hingga memfinalisasi 11 National Blue Carbon Profiles dan 11 National Blue Finance Profiles, ditambah dua laporan tingkat regional.
Seluruh dokumen tersebut dijadwalkan diluncurkan pada Maret 2026. Kehadirannya diharapkan menjadi rujukan penting bagi pemerintah di kawasan dalam:
- Mengidentifikasi dan memahami aset karbon biru nasional
- Menentukan kebutuhan pembiayaan perlindungan pesisir
- Menyusun kebijakan yang mendorong investasi di sektor ekonomi biru
- Membangun strategi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim secara lebih terarah
Ekosistem karbon biru seperti mangrove dan padang lamun memiliki fungsi vital: menyimpan karbon dalam jumlah besar, menjaga habitat perikanan, melindungi garis pantai dari abrasi, sekaligus menopang mata pencaharian masyarakat pesisir. Namun tekanan dari alih fungsi lahan, pencemaran, serta krisis iklim terus menggerus keberlanjutannya.
Melalui ABCF, ASEAN berupaya menjawab kesenjangan data dan pendanaan. Inisiatif ini memetakan potensi ekosistem biru, menyusun peta kebijakan, serta mengidentifikasi opsi pembiayaan publik, swasta, hingga skema inovatif untuk menjaga keberlanjutan sumber daya pesisir.
ASEAN Tegaskan Komitmen Penguatan Ekonomi Biru
Mewakili ASEAN sebagai Shepherd ACTF-BE, Dr. Eka Chandra Buana, Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan Bappenas, menjelaskan bahwa upaya memperkuat karbon biru tidak bisa dilepaskan dari agenda besar ekonomi biru kawasan.
“Lokakarya ini menunjukkan bagaimana negara-negara anggota ASEAN dapat bekerja bersama untuk memperkuat basis pengetahuan dan mengembangkan pendekatan yang mendukung pembangunan berkelanjutan di kawasan,” ujarnya.
Menurutnya, kerja sama regional sangat penting karena tantangan perubahan iklim yang terjadi di kawasan pesisir bersifat lintas batas dan membutuhkan solusi yang selaras.
Jepang Siap Perkuat Dukungan untuk ASEAN
Dalam sambutannya, Chujo Kazuo, Menteri/Wakil Kepala Misi Jepang untuk ASEAN, menegaskan kembali besarnya komitmen Jepang memperkuat pembangunan ekonomi biru.
Ia menyampaikan bahwa Jepang memandang kemitraan strategis dengan ASEAN sebagai bagian dari upaya global menjaga keseimbangan iklim dan ekosistem laut.
“Jepang sangat menghargai kolaborasi dengan mitra regional dan para ahli lokal. Kami percaya bahwa keahlian harus berpijak pada pengetahuan lokal dan kebijakan harus dibangun melalui kepemilikan regional,” ujarnya.
Chujo menambahkan bahwa perjalanan untuk memperkuat ekosistem biru memang kompleks, tetapi hasilnya akan sangat besar bagi ketahanan iklim, keberlanjutan ekonomi, serta keamanan kawasan.
“Melalui proyek ini, kita mengambil langkah penting untuk melindungi ekosistem vital, memperkuat ketahanan iklim, menciptakan peluang ekonomi berkelanjutan, dan menjaga kemakmuran kawasan.”
Mendorong Transformasi Ekonomi Biru ASEAN
Lokakarya ini sekaligus menjadi momentum penting bagi negara-negara ASEAN untuk mempercepat transformasi menuju ekonomi biru yang lebih tangguh. Dengan hasil kajian dan profil pembiayaan yang terukur, negara anggota dapat memperkuat kebijakan nasional, membuka peluang investasi, serta meningkatkan kapasitas masyarakat pesisir dalam menjaga sumber daya alamnya.
Di tengah meningkatnya ancaman perubahan iklim, inisiatif seperti ABCF menjadi bukti bahwa kolaborasi internasional tetap menjadi kunci keberhasilan pembangunan berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara. (Timred/CN)
Berita Terkait :
Tamsil Linrung: Pembangunan IKN Harus Jadi Koreksi Arah Pembangunan Indonesia
“Pemerintah Terus Monitor dan Kirim Bantuan”
Green Jobs Class Digelar di Bandung, Kemnaker Dorong Solusi Sampah Sekaligus Peluang Kerja Ramah Lingkungan
Bus TransJ Tak Kunjung Datang, Penumpang Gedor-gedor Pintu Halte Harmoni
