Jakarta, cimutnews.co.id – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Tamsil Linrung, menegaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan sekadar proyek pemindahan pusat pemerintahan, tetapi menjadi simbol koreksi arah pembangunan nasional yang selama puluhan tahun terkonsentrasi di satu pulau.
Pernyataan tersebut disampaikan Tamsil dalam rapat kerja bersama Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, pada Jumat, 21 November 2025. Dalam pemaparannya, Tamsil menilai pemindahan ibu kota harus menghadirkan paradigma pembangunan baru yang lebih adil, hijau, terencana, dan selaras dengan kemampuan fiskal negara.
“Spirit IKN harus mewakili arah baru pembangunan Indonesia. Namun, arah baru itu harus dibangun dengan disiplin fiskal dan prioritas yang jelas,” ujar Tamsil Linrung dalam keterangan tertulis yang diterima Sabtu (22/11).
IKN sebagai Titik Pemulihan Pemerataan Pembangunan
Tamsil menegaskan bahwa IKN berada di jantung ekologi Nusantara. Dengan posisi strategis tersebut, proyek pembangunan ini tidak boleh hanya menjadi simbol atau proyek elitis yang jauh dari kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, IKN harus membawa manfaat konkret, terutama bagi wilayah di sekitar Kalimantan Timur dan kawasan timur Indonesia. Ia menegaskan bahwa kehadiran IKN harus menjadi lokomotif pertumbuhan yang merata.
“IKN tidak boleh menjadi pulau pertumbuhan yang terisolasi. Ia harus menjadi lokomotif, bukan sekadar menggeser sentralisasi pembangunan,” tegasnya.
Dalam pandangannya, pembangunan yang dimulai dari pusat pemerintahan harus memiliki efek berantai hingga Balikpapan, Samarinda, Bontang, Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara, dan kota-kota lain di timur Indonesia.
“Kami ingin memastikan pertumbuhan tidak berhenti di pusat pemerintahan,” ujar Tamsil.
IKN sebagai Momentum Reformasi Tata Kelola Nasional
Selain aspek pemerataan, Tamsil Linrung melihat pembangunan IKN sebagai momentum reformasi tata kelola pemerintahan. Menurutnya, IKN dirancang sebagai kota hijau yang terencana secara matang dan dapat menjadi teladan bagi daerah lainnya.
Ia berharap hadirnya IKN mampu mendorong munculnya pola kerja pemerintahan yang lebih efisien, sehat, dan beradab.
“Di IKN, kita berharap pola kerja pemerintahan yang lebih sehat dan lebih beradab. Ini harus menginspirasi kota-kota di seluruh Indonesia,” katanya.
Dengan tata kelola yang lebih modern, Tamsil menilai IKN berpotensi menjadi contoh pelayanan publik yang responsif, bersih, dan efektif. Transformasi ini dinilai penting untuk mengubah cara pemerintah bekerja di masa mendatang.
Pentingnya Menjaga Ekologi Kalimantan
Dalam rapat tersebut, Tamsil kembali menekankan bahwa Kalimantan memiliki peran vital sebagai penyangga ekologi dunia. Hutan Kalimantan merupakan salah satu paru-paru bumi yang memproduksi oksigen dalam jumlah besar.
Oleh karena itu, pembangunan IKN tidak boleh mengorbankan hutan, sungai, dan biodiversitas di wilayah tersebut.
“Tanah ini memproduksi oksigen untuk Indonesia bahkan dunia. Ekologi harus dihormati dalam setiap langkah pembangunan,” ujarnya mengingatkan.
Ia menekankan bahwa setiap kebijakan pembangunan di IKN harus memperhitungkan keberlanjutan lingkungan agar tidak memicu kerusakan jangka panjang.
DPD RI Siap Mengawal Pembangunan IKN
Sebagai representasi daerah, DPD RI memiliki tanggung jawab memastikan pembangunan IKN tidak melupakan kesejahteraan masyarakat sekitar. Tamsil menegaskan bahwa pihaknya siap mengawal sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah agar pembangunan berjalan sesuai visi, memiliki tata kelola yang kuat, serta berpihak kepada rakyat.
Ia menambahkan bahwa kolaborasi antara daerah dan pusat menjadi kunci agar IKN tidak hanya melahirkan kota baru, tetapi juga membuka pusat-pusat pertumbuhan yang lebih luas.
Capaian Pembangunan dan Komitmen Lingkungan
Dalam rapat kerja yang sama, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono memaparkan sejumlah capaian pembangunan yang telah berjalan. Salah satunya adalah komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan melalui program penanaman pohon secara berkala.
“Setiap dua minggu dilakukan penanaman pohon, dan hingga kini sebanyak 3,9 juta pohon telah ditanam di area seluas 5.130 hektare,” jelas Basuki.
Program ini menjadi bukti bahwa pembangunan IKN tidak hanya fokus pada infrastruktur pemerintahan, tetapi juga memperhatikan aspek ekologis sebagai bagian dari visi kota hijau masa depan.
IKN dan Masa Depan Indonesia
Pembangunan IKN terus menjadi topik strategis nasional. Dengan berbagai dukungan, kritik, dan evaluasi, proyek ini diharapkan benar-benar menghadirkan wajah baru Indonesia: lebih merata, lebih hijau, dan lebih berkeadilan.
Sebagaimana ditekankan Tamsil Linrung, arah pembangunan nasional perlu dikoreksi—dan IKN menjadi momentum penting bagi koreksi tersebut. Indonesia diharapkan tidak lagi terpusat pada satu pulau, tetapi memberikan ruang tumbuh yang sama bagi seluruh wilayah. (Timred/CN)
Berita Terkait :
Prof. Dr. Sutan Nasomal: “Jangan Persulit Kepala Desa, Pemerintah Harus Hadir untuk Memajukan Desa”
Pemindahan 1.882 Narapidana Risiko Tinggi ke Nusakambangan: Upaya Perkuat Keamanan Lapas Hingga Akhir 2025
Kemnaker Perkuat Sistem Hubungan Industrial 2026, Cegah Konflik Sejak Dini dan Jaga Kepastian Usaha
Pemakaman Kenegaraan Try Sutrisno 2026 Dipimpin Presiden Prabowo, Penghormatan Terakhir untuk Wapres ke-6 RI
