PALEMBANG, cimutnews.co.id – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas pasokan serta memperkuat ketahanan pangan di wilayah Sumatera. Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Sumsel, Dr. Drs. H. Edward Candra, saat menghadiri Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP–TPID) Wilayah Sumatera Tahun 2026 yang berlangsung di Hotel Arista Palembang, Rabu (11/2/2026).
Forum koordinasi strategis tersebut membahas penguatan ketahanan pangan regional, kesiapan pasokan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), serta langkah mitigasi menghadapi potensi curah hujan ekstrem yang berisiko mengganggu produksi maupun distribusi bahan pangan. Agenda ini sekaligus menjadi bagian dari sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga serta ketersediaan komoditas strategis di tengah dinamika ekonomi dan iklim global.
Dalam konteks nasional, ketahanan pangan dan pengendalian inflasi menjadi prioritas utama pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus stabilitas ekonomi. Kolaborasi lintas sektor—mulai dari pemerintah daerah, Bank Indonesia, kementerian teknis, hingga BUMN pangan—dipandang sebagai fondasi penting agar distribusi pangan berjalan lancar dan tekanan harga dapat dikendalikan secara berkelanjutan.
Edward Candra memaparkan capaian sektor pertanian Sumsel sepanjang 2025 yang menunjukkan tren positif. Ia menyebut Sumatera Selatan berhasil menjadi produsen beras terbesar di Pulau Sumatera serta menempati peringkat ketiga nasional dalam peningkatan produksi padi.
“Produksi padi Sumsel pada 2025 mencapai 3.586.332 ton atau meningkat 23,69 persen secara year on year. Capaian ini menegaskan posisi strategis Sumsel sebagai lumbung pangan yang mampu menyuplai kebutuhan daerah lain, khususnya wilayah yang terdampak bencana di Sumatera,” ujarnya.
Memasuki 2026, Pemprov Sumsel menyatakan optimisme bahwa tren peningkatan produksi akan berlanjut melalui program cetak sawah baru yang diproyeksikan menjadi motor pengungkit produksi. Selain itu, penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) terus didorong guna memastikan distribusi beras tetap merata dan ketersediaan pangan terjaga di seluruh provinsi di Sumatera.
Di sisi pengendalian harga, TPID Sumsel disebut telah melakukan berbagai langkah antisipatif menjelang Idulfitri. Salah satu strategi utama adalah pelaksanaan pasar murah di sejumlah daerah dengan fokus pada komoditas strategis seperti cabai, bawang, telur, dan daging ayam. Kegiatan ini melibatkan kolaborasi bersama BUMD pangan, Perum Bulog, serta jaringan Rumah Pangan Kita (RPK) guna memperpendek rantai distribusi dan menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat.
Edward juga menekankan pentingnya sinkronisasi antara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP). Menurutnya, integrasi kedua program harus dirancang matang agar peningkatan permintaan pangan tidak memicu tekanan inflasi baru.
“Kami berencana mendorong dapur MBG menyasar pesantren-pesantren di Sumsel. Dukungan permodalan dari BUMN dan BUMD sangat dibutuhkan agar pesantren mampu mandiri dalam menyuplai bahan baku seperti telur dan komoditas lainnya,” jelasnya.
Langkah tersebut dinilai strategis untuk menjaga keseimbangan antara sisi permintaan dan pasokan sekaligus memperkuat ekosistem pangan lokal berbasis kemandirian komunitas. Pendekatan ini juga diharapkan memberi dampak sosial-ekonomi melalui pemberdayaan lembaga pendidikan keagamaan sebagai bagian dari rantai produksi pangan daerah.
Rapat koordinasi TPIP–TPID Wilayah Sumatera ini turut dihadiri sejumlah pejabat nasional dan regional, antara lain Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumsel Bambang Pramono, Deputi Kemenko Bidang Perekonomian Dr. Ferry Irawan, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Dr. Restuardy Daud, serta Direktur Eksekutif Departemen Regional Bank Indonesia Arief Hartawan. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut memperkuat sinergi lintas lembaga dalam merumuskan rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi dan ketahanan pangan kawasan Sumatera.
Ke depan, pemerintah daerah berharap koordinasi yang terbangun mampu menghasilkan langkah konkret dan terukur dalam menjaga stabilitas harga, memperkuat cadangan pangan, serta meningkatkan ketahanan terhadap risiko perubahan iklim. Partisipasi aktif seluruh pihak—termasuk pelaku usaha, petani, dan masyarakat—dipandang menjadi kunci keberhasilan menjaga kedaulatan pangan daerah.
Masyarakat juga diimbau tetap bijak dalam konsumsi serta mendukung produk pangan lokal sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi daerah. Kesadaran kolektif ini penting agar pengendalian inflasi tidak hanya bertumpu pada intervensi pemerintah, tetapi juga didukung perilaku konsumsi yang sehat dan berkelanjutan.
Sebagai media daerah, cimutnews.co.id berkomitmen menyajikan informasi pembangunan, ekonomi, dan ketahanan pangan secara akurat, berimbang, serta dapat dipertanggungjawabkan. Setiap perkembangan kebijakan strategis akan terus dipantau melalui proses verifikasi dan konfirmasi kepada sumber resmi, guna memastikan masyarakat memperoleh informasi terpercaya. (Poerba)
Berita Terkait :
Eva Susanti Pantau Operasi Pasar Murah di Banyuasin, Pastikan Bahan Pokok Tepat Sasaran dan Harga Terjangkau
Inflasi Palembang Februari 2026 Naik 0,58 Persen, Harga Emas dan Pangan Jadi Pemicu Utama
Dandim 0418 Palembang Hadiri Jalan Santai Kodam II Sriwijaya, Perkuat Kebugaran dan Soliditas Prajurit
Pemuda Muhammadiyah Sumsel Dukung Kapolri Jaga Independensi Polri, Tegaskan Pentingnya Public Trust
