Palembang, cimutnews.co.id – Gelombang dukungan terhadap penguatan integritas dan independensi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus menguat dari berbagai elemen masyarakat sipil. Kali ini, Ketua PW Pemuda Muhammadiyah Sumatera Selatan (Sumsel) yang juga Anggota DPRD Sumatera Selatan, Fajar Febriansyah, menyampaikan apresiasi sekaligus dukungan penuh terhadap komitmen Kapolri Listyo Sigit Prabowo dalam menjaga independensi Polri di bawah komando langsung Presiden Republik Indonesia.
Menurut Fajar, posisi Polri yang independen merupakan faktor kunci dalam menjaga kepercayaan publik (public trust). Ia menilai, sebagai institusi penegak hukum, Polri harus berdiri di atas semua golongan, bebas dari kepentingan politik sektoral, dan konsisten menjalankan tugas sebagai pengayom serta pelindung masyarakat.
“Kami memandang independensi Polri adalah syarat utama agar institusi ini tetap dipercaya masyarakat. Polri harus berdiri netral, profesional, dan tidak terseret kepentingan politik apa pun,” tegas Fajar kepada awak media, Selasa (27/1/2026).
Fajar secara khusus menyoroti diskursus administratif yang belakangan berkembang terkait wacana pengalihan posisi Polri ke bawah kementerian tertentu. Ia menilai, wacana tersebut bukan sekadar persoalan teknis birokrasi, tetapi memiliki implikasi ketatanegaraan yang sangat krusial dan berpotensi memengaruhi stabilitas nasional.
“Transformasi struktural berskala besar seperti itu tidak bisa dipandang sederhana. Harus dikaji secara mendalam dan komprehensif. Jangan sampai langkah administratif justru melemahkan efektivitas Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang selama ini relatif stabil,” ujarnya.
Ia menambahkan, perubahan struktur kelembagaan berisiko menimbulkan tumpang tindih kewenangan serta memperpanjang jalur komando, yang pada akhirnya dapat menghambat respons cepat Polri dalam menghadapi dinamika keamanan di lapangan. Oleh karena itu, menurut Fajar, kehati-hatian dan kajian akademik yang matang mutlak diperlukan sebelum mengambil keputusan strategis.
Dalam pandangannya, penguatan institusi Polri seharusnya lebih difokuskan pada pembenahan regulasi. Fajar menilai revisi Undang-Undang Kepolisian menjadi langkah yang lebih relevan dan konstruktif untuk menjawab tantangan zaman. Melalui payung hukum yang kuat dan jelas, Polri dapat terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi, dinamika sosial, serta tuntutan transparansi publik tanpa mengorbankan prinsip independensi.
“Modernisasi kepolisian harus berpijak pada regulasi yang kokoh. Revisi UU Kepolisian perlu diarahkan untuk memperkuat profesionalisme, akuntabilitas, dan pengawasan, bukan justru mengaburkan posisi institusi,” jelasnya.
Dalam konteks pengawasan dan kritik publik, Fajar mengingatkan agar aspirasi masyarakat disalurkan melalui mekanisme yang telah tersedia. Ia menilai kritik terhadap Polri merupakan bagian penting dari proses demokrasi, namun harus disampaikan melalui saluran yang tepat agar berdampak konstruktif.
“Segala bentuk keluhan, kritik, dan masukan dari masyarakat terhadap kinerja kepolisian adalah hal yang produktif. Namun, mekanisme evaluasi tersebut sebaiknya difokuskan melalui Badan Reformasi Polri, yang menjadi garda terdepan dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas kepolisian ke depan,” tuturnya.
Menurut Fajar, penguatan peran Badan Reformasi Polri penting untuk menjembatani aspirasi publik dengan agenda pembenahan internal institusi. Dengan demikian, proses reformasi dapat berjalan sistematis, terukur, dan berbasis data, bukan sekadar reaksi atas tekanan opini sesaat.
Menutup pernyataannya, Fajar menegaskan komitmen Pemuda Muhammadiyah Sumsel bersama elemen legislatif untuk terus mengawal arah transformasi Korps Bhayangkara agar tetap berada pada koridor hukum dan nilai-nilai demokrasi. Ia juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk memberikan dukungan terhadap langkah-langkah pembenahan internal yang dilakukan Kapolri.
“Kami berkomitmen mengawal institusi Polri agar tetap berada pada jalur hukum yang benar. Mari bersama-sama mendukung langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam melakukan reformasi internal, demi terwujudnya Polri yang profesional, independen, dan semakin dicintai oleh rakyat,” pungkasnya.
Dukungan dari kalangan organisasi kepemudaan dan legislatif daerah ini dinilai menjadi sinyal kuat bahwa upaya penguatan Polri tidak hanya menjadi tanggung jawab internal institusi, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif seluruh komponen bangsa demi menjaga stabilitas, keamanan, dan keadilan di Indonesia. (Poerba)
Berita Terkait :
BEM PTNU Sumsel Apresiasi Sikap Kapolri Jaga Independensi Polri, Dorong Diskursus Kelembagaan yang Terbuka
Wakil Ketua DPRD Sumsel H. Nopianto Ajak Masyarakat Sambut Tahun 2026 dengan Optimisme dan Semangat Baru
Polemik Diskotik DA Club 41: Setelah Disegel Satpol PP Sumsel, Pemkot Palembang Tempelkan Izin Resmi Bar & Resto
Gubernur Herman Deru Hadiri Takziah Hari Ketujuh Almarhum Kms. H. A. Halim Ali, Ribuan Pelayat Padati Graha Al-Halim
