SUKABUMI, cimutnews.co.id – Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki mendapat sorakan dari jamaah saat memberikan sambutan dalam pelaksanaan Shalat Idul Fitri 1447 H/2026 M di kompleks Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Jumat (20/03/2026). Insiden tersebut terjadi di tengah kekecewaan sebagian jamaah Muhammadiyah terkait kebijakan pemerintah kota yang tidak memberikan izin penggunaan Lapangan Merdeka untuk pelaksanaan salat Id.
Sorakan “huuu” terdengar nyaring dari jamaah saat Ayep Zaki menyampaikan sambutan, bahkan berlanjut hingga wali kota meninggalkan lokasi kegiatan.
Kekecewaan Jamaah atas Kebijakan Pemerintah
Salah satu jamaah, Rozak Daun, mengungkapkan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan terhadap sikap pemerintah kota yang dinilai tidak konsisten dalam mendukung kegiatan keagamaan.
Seperti dikutip dari Kompas.com, Rozak menyebut adanya ketidaksesuaian antara pernyataan dan kebijakan yang diambil oleh wali kota.
“Pemerintah memang hadir namun ucapan dan praktiknya tidak sesuai, apalagi dia sempat bicara akan mendukung setiap kegiatan keagamaan walaupun ada perbedaan, tapi faktanya praktik kekuasaannya tidak sesuai dengan apa yang diucapkan,” ujar Rozak.
Ia juga menilai keputusan tersebut mencerminkan ketidakadilan dalam pengambilan kebijakan.
“Kita juga menganggap (wali kota) tidak adil dalam mengambil kebijakan ini,” tambahnya.
Polemik Izin Lapangan Merdeka
Penolakan izin penggunaan Lapangan Merdeka menjadi titik utama polemik. Bagi sebagian warga Muhammadiyah, lokasi tersebut dinilai strategis dan representatif untuk pelaksanaan Shalat Idul Fitri.
Kebijakan pemerintah daerah yang tidak memberikan izin memunculkan persepsi adanya pembatasan ruang ibadah, meskipun belum ada penjelasan resmi secara rinci terkait alasan teknis maupun administratif di balik keputusan tersebut.
Dalam konteks kebijakan publik, pemerintah daerah sejatinya memiliki kewenangan dalam pengaturan penggunaan fasilitas umum. Namun, keputusan tersebut juga dituntut mempertimbangkan aspek keadilan, toleransi, dan kebutuhan masyarakat.
Respons Publik dan Tantangan Kepemimpinan
Peristiwa ini menjadi sorotan publik karena terjadi pada momentum hari besar keagamaan yang seharusnya menjadi ajang mempererat persatuan. Insiden tersebut juga mencerminkan tantangan kepemimpinan daerah dalam menjaga komunikasi dan kepercayaan masyarakat.
Pengamat menilai, komunikasi yang terbuka dan transparan sangat diperlukan agar kebijakan pemerintah dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat luas.
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Wali Kota Sukabumi terkait insiden sorakan tersebut.
Harapan Ke Depan
Masyarakat berharap adanya klarifikasi serta evaluasi dari pemerintah kota agar kejadian serupa tidak terulang. Dialog antara pemerintah dan elemen masyarakat dinilai penting untuk menjaga kondusivitas daerah.
Rozak juga berharap pemerintah dapat lebih adil dan konsisten dalam mengambil kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan.
“Kami hanya ingin keadilan dan konsistensi dari pemimpin daerah,” tegasnya.
(Ujang)
Sumber :kompas.com
Berita Terkait :
Shalat Idul Fitri 1445 H di Komplek Margahayu Permai Bandung Berlangsung dengan khidmat
Bazar Durian Sumberasri Blitar Diserbu Pengunjung, Harga Durian Mulai Rp 15 Ribu, Ada Kontes Berhadiah Jutaan Rupiah
Tragedi Pesta Pernikahan di Garut, Mahasiswa Desak Polda Jabar Beri Kepastian Hukum
Polisi Kota Blitar Edukasi Pengguna Jalan dengan Cara Unik, Datangkan Pocong hingga Bagi Sayur
