
PALEMBANG, cimutnews.co.id — Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Sumatera Selatan mendapat dukungan penuh dari Kepolisian Daerah Sumatera Selatan melalui kolaborasi strategis bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumsel, Senin (13/4/2026).
Sinergi ini dinilai krusial karena Sensus Ekonomi 2026 menjadi fondasi utama dalam penyusunan kebijakan ekonomi nasional berbasis data akurat, termasuk pengendalian inflasi dan penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Kolaborasi Polda dan BPS Perkuat Validitas Data
Pertemuan antara Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Sandi Nugroho dan jajaran BPS Provinsi Sumsel berlangsung di Gedung Presisi Mapolda Sumsel. Agenda utama adalah memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pengumpulan data strategis.
Fokus pada Indikator Ekonomi Kunci
Beberapa aspek utama yang menjadi perhatian dalam Sensus Ekonomi 2026 meliputi:
- Data inflasi daerah
- Pertumbuhan ekonomi regional
- Pemetaan sektor UMKM
- Distribusi kegiatan usaha
Menurut pihak kepolisian, validitas data menjadi elemen krusial untuk memastikan kebijakan pemerintah tepat sasaran dan responsif terhadap kondisi riil di lapangan.
Peran Polri dalam Stabilitas Ekonomi Daerah
Kapolda Sumsel menegaskan bahwa Polri tidak hanya bertugas menjaga keamanan, tetapi juga memiliki peran strategis dalam mendukung stabilitas ekonomi.
Pengamanan dan Pendampingan Lapangan
Dalam implementasinya, jajaran kepolisian akan:
- Mengawal petugas sensus di lapangan
- Memberikan pendampingan hingga tingkat wilayah
- Mengimbau masyarakat agar berpartisipasi aktif
“Menurut Kapolda Sumsel, pengamanan distribusi bahan pokok dan pengendalian inflasi juga menjadi bagian dari kontribusi Polri terhadap pembangunan ekonomi,” demikian disampaikan dalam pertemuan tersebut.
Kronologi dan Agenda Pertemuan
Pertemuan berlangsung pada Senin, 13 April 2026, di Ruang Delegasi Lantai 2 Mapolda Sumsel.
Rangkaian Kegiatan
- Penerimaan kunjungan kerja Kepala BPS Sumsel
- Diskusi teknis pengumpulan data sensus
- Penyelarasan strategi pengamanan lapangan
- Rencana pembaruan kerja sama formal
Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya menyatakan bahwa kerja sama ini akan diperkuat melalui perjanjian resmi untuk memastikan keberlanjutan sinergi.
Dampak bagi Masyarakat dan Ekonomi
Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 diproyeksikan memberikan dampak langsung bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah.
Manfaat Nyata
- Kebijakan ekonomi lebih tepat sasaran
- Pemetaan potensi usaha lebih akurat
- Distribusi bantuan dan subsidi lebih efektif
Berdasarkan keterangan BPS, data sensus juga akan menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan jangka menengah dan panjang.
Perbandingan dengan Sensus Sebelumnya
Sebagai pembanding, Sensus Ekonomi 2016 menjadi salah satu acuan penting dalam pemetaan ekonomi nasional, namun masih menghadapi tantangan partisipasi masyarakat dan akurasi data di beberapa wilayah.
Peningkatan di 2026
- Integrasi teknologi digital dalam pendataan
- Pendampingan aparat untuk meningkatkan kepercayaan publik
- Koordinasi lintas lembaga lebih kuat
Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas data dibandingkan sensus sebelumnya.
Data Akurat, Kunci Kebijakan Tepat
Kolaborasi antara Polda Sumsel dan BPS menunjukkan perubahan pendekatan pemerintah dalam pembangunan ekonomi, yakni berbasis data dan lintas sektor. Keterlibatan aparat keamanan memberi jaminan terhadap kelancaran proses sensus, terutama di wilayah yang memiliki tantangan geografis atau sosial.
Dalam jangka pendek, dukungan ini berpotensi meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga data yang dihimpun lebih representatif. Sementara dalam jangka panjang, hasil sensus dapat memperbaiki arah kebijakan fiskal dan program bantuan, termasuk bagi UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi daerah.
Fenomena ini mencerminkan tren baru: sensus ekonomi tidak lagi sekadar kegiatan statistik, tetapi menjadi instrumen strategis lintas sektor untuk menjaga stabilitas nasional, termasuk melalui peran aparat keamanan.
Dukungan Polda Sumatera Selatan terhadap Sensus Ekonomi 2026 menegaskan pentingnya kolaborasi antar lembaga dalam membangun sistem ekonomi berbasis data. Dengan pengamanan dan koordinasi yang kuat, pelaksanaan sensus diharapkan berjalan optimal dan menghasilkan data berkualitas tinggi.
Ke depan, keberhasilan sensus ini akan sangat menentukan arah kebijakan ekonomi nasional serta efektivitas program pembangunan yang menyentuh langsung masyarakat. (Poerba)

















