PALEMBANG, cimutnews.co.id — Program pembentukan Forum Komite SMA, SMK, dan SLB Provinsi Sumatera Selatan resmi diluncurkan dengan semangat besar. Bahkan, forum tersebut disebut sebagai yang pertama terbentuk di Indonesia.
Namun di balik pelantikan yang berlangsung megah di Graha Bina Praja Palembang, muncul pertanyaan yang mulai ramai dibicarakan wali murid: apakah forum ini benar-benar mampu menjawab persoalan klasik di sekolah, terutama soal transparansi pungutan?
Hal ini menimbulkan pertanyaan baru tentang sejauh mana forum tersebut akan bekerja di lapangan.
Fakta Pembentukan Forum Perdana
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru secara resmi melantik Pengurus Forum Komite SMA, SMK, dan SLB Sumsel periode 2026–2029, Sabtu (2/5/2026).
Dalam sambutannya, Herman Deru menyebut forum tersebut sebagai organisasi perdana di Indonesia yang menghimpun komite sekolah tingkat provinsi secara terstruktur.
Ia menilai pembentukan forum itu bukan sekadar formalitas, melainkan langkah besar yang membutuhkan kehati-hatian dari sisi aturan organisasi maupun aspek hukum.
“Ini amanah besar karena menjadi yang perdana di Indonesia. Kita ingin forum ini menjadi role model atau rujukan nasional,” ujar Herman Deru.
Tak hanya itu, gubernur juga meminta agar kepengurusan segera dibentuk hingga tingkat kecamatan di 17 kabupaten/kota se-Sumsel.
Transparansi Pungutan Jadi Isu Sensitif
Dalam arahannya, Herman Deru secara khusus menyinggung persoalan pungutan sekolah yang selama ini kerap memicu polemik di tengah masyarakat.
Menurutnya, forum komite harus mampu menjadi penghubung antara sekolah, wali murid, dan pemerintah agar tidak muncul kesalahpahaman terkait pembiayaan pendidikan.
“Harus ada kejelasan terkait pungutan-pungutan. Kesepakatan antara komite dan sekolah akan menjadi dasar regulasi dalam pembiayaan,” tegasnya.
Pernyataan itu dinilai penting karena persoalan pungutan sekolah selama ini masih menjadi isu sensitif, terutama di sejumlah sekolah favorit.
Namun fakta di lapangan menunjukkan masih adanya keluhan wali murid terkait mekanisme iuran yang dinilai belum sepenuhnya transparan.
Sejumlah wali siswa mengaku terkadang hanya menerima informasi pembayaran tanpa penjelasan rinci mengenai penggunaan anggaran.
“Kadang kami setuju karena takut anak terganggu sekolahnya. Tapi detail penggunaannya belum semua orang tahu,” ujar salah satu wali murid yang meminta identitasnya tidak disebutkan.
Di Sisi Lain, Beban Sekolah Juga Diakui
Di sisi lain, kondisi berbeda dirasakan pihak sekolah.
Beberapa pengelola pendidikan mengaku kebutuhan operasional sekolah sering kali tidak sepenuhnya tertutupi anggaran rutin, terutama untuk kegiatan penunjang kualitas pendidikan.
Situasi itu diduga menjadi salah satu alasan munculnya berbagai bentuk kesepakatan pembiayaan antara sekolah dan komite.
Namun hingga kini, belum semua sekolah memiliki pola komunikasi yang dianggap ideal oleh wali murid.
Kondisi tersebut membuat keberadaan forum baru ini mendapat perhatian besar, karena diharapkan mampu menjadi ruang kontrol sekaligus penengah.
Tantangan Besar di Lapangan
Ketua Forum Komite terpilih, Suparman Roman, mengaku optimistis forum tersebut dapat berjalan efektif.
Ia menyebut antusiasme masyarakat dan berbagai tokoh untuk bergabung cukup tinggi.
Namun tantangan terbesar justru diprediksi muncul saat forum mulai bekerja di tingkat bawah.
Berdasarkan temuan di lapangan, persoalan pendidikan di tiap daerah memiliki karakter berbeda, mulai dari keterbatasan fasilitas hingga kemampuan ekonomi wali murid.
Karena itu, forum ini dinilai tidak cukup hanya aktif secara administratif, tetapi juga harus hadir dalam penyelesaian persoalan nyata.
Akankah Jadi Solusi atau Formalitas Baru?
Pelantikan forum komite ini memang membawa harapan baru bagi dunia pendidikan di Sumsel.
Apalagi pemerintah daerah ingin menjadikannya sebagai model nasional.
Namun publik kini menunggu langkah konkretnya, terutama dalam menciptakan transparansi dan komunikasi yang selama ini dinilai belum sepenuhnya berjalan efektif.
Hingga kini, belum semua persoalan hubungan antara sekolah dan wali murid benar-benar terjawab.
Apakah forum ini nantinya mampu menjadi solusi nyata, atau justru hanya menambah struktur organisasi baru di dunia pendidikan? (Poerba)
Berita Terkait :
