
Kayuagung, cimutnews.co.id — Gelombang kritik terhadap kondisi sosial dan pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) kembali mencuat. Ratusan mahasiswa dan organisasi kepemudaan yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Organisasi Kepemudaan (OKP) Kabupaten OKI menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD OKI, Selasa (12/5/2026).

Hasil penelusuran CimutNews.co.id berdasarkan hasil klarifikasi kepada sejumlah peserta aksi di lapangan, demonstrasi tersebut bukan hanya sekadar agenda seremonial mahasiswa. Massa menilai masih banyak persoalan mendasar di Kabupaten OKI yang belum terselesaikan, mulai dari perlindungan tenaga kerja, distribusi pupuk subsidi, nasib guru honorer, hingga pemerataan pembangunan desa.
Aksi yang diikuti sekitar 120 peserta itu berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Massa membawa spanduk dan poster bertuliskan berbagai tuntutan kepada DPRD OKI agar lebih aktif menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah maupun perusahaan yang beroperasi di wilayah OKI.
Aliansi tersebut terdiri dari BEM IAIN As-Shiddiqiyah, BEM Universitas Muhammadiyah Lempuing, BEM IAI Hasyim Asy’ari, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, serta Ikatan Pemuda Desa.
Aksi dipimpin oleh Setiawan Jordison sebagai koordinator aksi dan Abdul Jalil selaku jenderal lapangan.
Dalam orasinya, massa menyoroti dugaan belum optimalnya keberpihakan terhadap masyarakat lokal di kawasan industri dan perusahaan yang beroperasi di OKI. Massa meminta DPRD OKI serius mendorong implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 agar keberadaan perusahaan benar-benar memberi dampak langsung bagi masyarakat sekitar.
Selain itu, persoalan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan bagi buruh juga menjadi sorotan utama. Massa aksi menilai masih terdapat pekerja yang belum memperoleh perlindungan maksimal, terutama di sektor informal dan perusahaan tertentu.
“Kami datang bukan untuk membuat kegaduhan. Kami ingin DPRD benar-benar hadir memperjuangkan masyarakat kecil yang selama ini merasa belum diperhatikan,” ujar salah satu peserta aksi saat menyampaikan orasi.
Tidak hanya sektor ketenagakerjaan, massa juga menyinggung persoalan pertanian. Berdasarkan hasil klarifikasi CimutNews.co.id terhadap peserta aksi, kelangkaan dan ketidakstabilan harga pupuk subsidi masih menjadi keluhan petani di sejumlah wilayah Kabupaten OKI.
Mahasiswa dan pemuda menilai kondisi tersebut berdampak langsung terhadap produktivitas pertanian masyarakat. Mereka mendesak DPRD OKI turun langsung melakukan pengawasan distribusi pupuk subsidi maupun non-subsidi agar tidak memicu keresahan di tingkat petani.
Sorotan lain muncul terkait kebijakan larangan guru honorer mengajar di sekolah negeri. Massa meminta DPRD OKI mempertimbangkan ulang dampak kebijakan tersebut terhadap dunia pendidikan, terutama di daerah yang masih kekurangan tenaga pendidik.
Aliansi mahasiswa dan pemuda juga mendesak DPRD mengawal realisasi janji politik kepala daerah, termasuk program seragam gratis bagi pelajar yang sebelumnya menjadi perhatian masyarakat saat momentum pemilihan kepala daerah.
Dalam tuntutan lainnya, massa meminta DPRD OKI serius mengawal pemekaran wilayah dan pemerataan pembangunan infrastruktur antarwilayah di Kabupaten OKI. Mereka menilai ketimpangan pembangunan masih menjadi persoalan yang dirasakan sebagian masyarakat desa.
Tidak hanya itu, massa turut meminta peningkatan pengawasan terhadap keamanan dan penanganan perkara hukum di wilayah OKI. Mereka berharap DPRD dapat mendorong sinergi bersama aparat penegak hukum demi menciptakan rasa aman di tengah masyarakat.
Aksi berlangsung sekitar beberapa jam dan ditutup dengan penyampaian tuntutan kepada pihak DPRD OKI. Hingga aksi berakhir, situasi berlangsung kondusif di bawah pengamanan aparat kepolisian.
Mahasiswa dan pemuda berharap tuntutan yang mereka sampaikan tidak berhenti sebagai catatan demonstrasi semata, melainkan ditindaklanjuti melalui langkah konkret DPRD maupun pemerintah daerah. (Timred/CN)

















