Terungkap, Ucapan MC Dinilai Picu Kekecewaan Peserta
JAKARTA, cimutnews.co.id — Final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026 Provinsi Kalimantan Barat belum juga lepas dari sorotan publik.
Setelah polemik perbedaan nilai jawaban peserta viral di media sosial, kini perhatian publik tertuju pada ucapan pembawa acara yang dianggap memperkeruh suasana kompetisi.
Padahal ajang tersebut sejak awal digelar sebagai ruang edukasi kebangsaan bagi pelajar.
Namun di lapangan, justru muncul kontroversi yang memicu perdebatan luas hingga memunculkan permintaan maaf terbuka dari pemandu acara.
Pembawa acara final lomba, Shindy Lutfiana, akhirnya menyampaikan permohonan maaf melalui akun Instagram pribadinya usai ucapannya menuai kritik dari berbagai pihak.
Permintaan maaf itu muncul setelah pernyataannya dalam sesi lomba dinilai menyinggung peserta yang menyampaikan protes terhadap keputusan dewan juri.
Kalimat “mungkin itu hanya perasaan adik-adik saja” menjadi bagian yang paling banyak disorot publik.
Ucapan tersebut diduga memicu rasa kecewa peserta maupun pendukung sekolah yang mengikuti jalannya perlombaan.
“Dengan segala kerendahan hati, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas semua ucapan saya,” tulis Shindy dalam unggahannya.
Ia mengakui pernyataan yang disampaikan saat memandu acara tidak semestinya diucapkan dalam situasi tersebut.
Shindy juga menyampaikan permohonan maaf kepada peserta dari SMAN 1 Pontianak, guru pendamping, hingga masyarakat Kalimantan Barat yang mengikuti perkembangan lomba.
Menurutnya, polemik ini menjadi pembelajaran penting agar lebih berhati-hati dalam menggunakan diksi ketika berbicara di ruang publik.
Namun fakta di lapangan menunjukkan polemik yang terjadi bukan hanya soal ucapan pembawa acara.
Akar persoalan justru bermula dari perbedaan penilaian juri terhadap jawaban peserta yang dinilai memiliki substansi hampir sama.
Dalam sesi rebutan, peserta Grup C dari SMAN 1 Pontianak menjawab bahwa anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan diresmikan Presiden.
Namun jawaban itu justru diberi minus lima oleh salah satu juri, Dyastasita.
Tak lama kemudian, pertanyaan serupa kembali dibacakan kepada peserta lain.
Grup B dari SMAN 1 Sambas memberikan jawaban yang dianggap memiliki inti sama, tetapi memperoleh nilai 10.
Keputusan tersebut langsung diprotes oleh Grup C karena merasa telah menyebut unsur DPD dalam jawaban mereka.
Di sisi lain, kondisi berbeda dirasakan peserta ketika protes yang disampaikan tetap tidak mengubah keputusan dewan juri.
Juri beralasan unsur DPD tidak terdengar jelas saat jawaban pertama diberikan.
Situasi semakin ramai ketika peserta meminta penonton ikut menilai jawaban mereka.
Namun permintaan tersebut ditolak karena keputusan akhir disebut sepenuhnya menjadi kewenangan juri.
Juri lainnya, Indri Wahyuni, kemudian menjelaskan bahwa artikulasi menjadi faktor penting dalam penilaian.
Menurutnya, apabila jawaban tidak terdengar jelas oleh juri, maka pengurangan nilai dapat dilakukan.
Meski penjelasan sudah diberikan, rekaman video perdebatan tersebut telanjur menyebar luas di media sosial.
Sejumlah warganet mempertanyakan konsistensi penilaian dalam lomba resmi yang membawa nama lembaga negara.
Bahkan, tidak sedikit yang menilai persoalan ini seharusnya bisa dicegah apabila terdapat mekanisme evaluasi atau peninjauan ulang jawaban secara terbuka.
Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai standar objektivitas dalam kompetisi pendidikan tingkat nasional.
Apakah polemik ini murni karena miskomunikasi di arena lomba?
Atau justru ada celah teknis dalam sistem penilaian yang selama ini belum banyak disorot publik?
Hingga kini, belum ada penjelasan rinci dari pihak penyelenggara mengenai kemungkinan evaluasi menyeluruh terhadap jalannya final lomba tersebut.
Sementara itu, video perdebatan dan permintaan maaf pembawa acara masih terus menjadi bahan diskusi di media sosial.
Apakah persoalan ini akan berhenti setelah permintaan maaf disampaikan, atau justru memicu tuntutan evaluasi lebih besar terhadap sistem lomba? (Timred/CN)
Sumber : IDN Times
Berita Terkait :
Sudaryono Ketua DPP APPSI Resmi di Lantik Presiden Joko Widodo Sebagai Wakil Menteri (Wamen) di Istana Kepresidenan.
KDM Ajak Pihak Terkait Dukung Kemudahan Pembayaran Pajak Kendaraan
Green Jobs 2026 Didorong Kemnaker, Mahasiswa Polteknaker Disiapkan Hadapi Transformasi Dunia Kerja
Tindak Lanjut Usai Kirab Budaya, KDM Bakal Tata Fasilitas Seni dan Budaya di Jabar
