PALEMBANG, cimutnews.co.id — Pelantikan Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (DPD AMKI) Sumatera Selatan periode 2025–2029 berlangsung meriah di Kantor DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Jumat (22/5/2026).
Acara itu dihadiri sejumlah tokoh penting mulai dari pimpinan media, pengelola media daring, organisasi pers, hingga pegiat media sosial dari berbagai daerah di Sumsel.
Namun di tengah semarak pelantikan tersebut, muncul satu persoalan yang kini mulai menjadi perhatian banyak pelaku media: mampukah organisasi media baru ini menjawab tantangan profesionalisme di era banjir informasi digital?
Ketua Umum AMKI Ir Tundra Meliala Wartonagoro menegaskan bahwa perkembangan teknologi informasi membuat media harus cepat beradaptasi tanpa meninggalkan prinsip jurnalistik.
Menurutnya, AMKI hadir sebagai wadah kolaborasi media lintas platform, mulai dari media cetak, elektronik, online hingga media sosial.
“Perubahan teknologi sangat cepat, arus informasi semakin deras, sementara tuntutan profesionalisme terus meningkat. Semua itu harus dijawab dengan inovasi dan integritas,” ujarnya.
Dalam struktur kepengurusan yang dilantik, Dede Umar dipercaya memimpin DPD AMKI Sumsel didampingi Novas Riady sebagai sekretaris dan Rian Gumay sebagai bendahara.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Anggota DPR RI Komisi I Yuda Novanza Utama, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Setda Sumsel Kurniawan Abadi, Sultan Palembang Prabu Diradja, hingga perwakilan organisasi pers di Sumsel.
AMKI Sumsel juga menyerahkan mandat kepengurusan kepada sejumlah tokoh media di 15 Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan sebagai langkah memperluas jaringan organisasi.
Untuk Kabupaten Banyuasin, mandat dipercayakan kepada Asnaini Khamsin. Sementara daerah lain seperti OKI, Ogan Ilir, Muara Enim hingga Pagaralam juga mulai membentuk kepengurusan daerah.
Namun fakta di lapangan menunjukkan, tantangan media saat ini tidak hanya soal perkembangan teknologi.
Sejumlah pengelola media di daerah mengaku masih menghadapi persoalan klasik, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia, persaingan arus informasi media sosial, hingga tekanan ekonomi industri media lokal.
Di sisi lain, kondisi berbeda dirasakan sebagian pelaku media kecil yang mengaku belum sepenuhnya mampu mengikuti transformasi digital secara maksimal.
“Sekarang media dituntut cepat, tapi tetap harus akurat. Itu tidak mudah, apalagi untuk media daerah yang fasilitasnya terbatas,” ungkap salah satu pengelola media daring di Palembang yang meminta namanya tidak disebutkan.
Hal ini menimbulkan pertanyaan, sejauh mana organisasi media mampu menjadi solusi nyata bagi perusahaan pers lokal di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat?
Berdasarkan temuan di lapangan, perkembangan media sosial yang sangat cepat juga membuat media konvensional menghadapi tantangan baru dalam menjaga kepercayaan publik.
Tidak sedikit masyarakat yang kini lebih mudah menerima informasi instan dari media sosial dibandingkan membaca berita yang telah melalui proses verifikasi jurnalistik.
Karena itu, keberadaan organisasi seperti AMKI dinilai penting untuk memperkuat kolaborasi sekaligus menjaga standar profesionalisme insan pers di daerah.
Dede Umar sendiri mengakui bahwa memimpin organisasi media bukan pekerjaan ringan. Namun ia optimistis soliditas yang mulai terbangun dapat menjadi modal penting untuk memperkuat eksistensi media di Sumsel.
“Kami melihat semangat kebersamaan yang luar biasa dari rekan-rekan media. Kolaborasi mulai terbangun dan ini menjadi kekuatan penting agar organisasi dapat berjalan maksimal,” katanya.
Hingga kini, belum semua tantangan media daerah dapat terjawab sepenuhnya.
Apakah AMKI nantinya mampu menjadi solusi konkret bagi media lokal di tengah derasnya arus digital, atau justru menghadapi tantangan yang sama seperti organisasi sebelumnya? Waktu yang akan menjawab. (Poerba)
Berita Terkait :
