PALEMBANG, cimutnews.co.id — Ratusan ribu pelaku UMKM di Sumatera Selatan kembali mendapat dorongan besar dari pemerintah daerah untuk berkembang dan naik kelas. Namun di tengah semangat digitalisasi dan pameran produk lokal yang terus digelar, muncul pertanyaan yang belum sepenuhnya terjawab: apakah seluruh pelaku usaha benar-benar sudah siap bersaing di pasar yang semakin ketat?
Pemerintah Provinsi Sumsel bersama sejumlah pemerintah kabupaten dan kota menegaskan komitmennya dalam memperkuat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui berbagai program pengembangan. Komitmen itu ditegaskan dalam kegiatan Jambore UMKM Forketas Sumsel 2026 yang digelar di CGC One Palembang, Kamis (21/5/2026).
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru didampingi Ketua TP PKK sekaligus Ketua Dekranasda Sumsel Hj. Feby Deru. Turut hadir sejumlah kepala daerah, penggerak PKK, hingga komunitas wirausaha dari berbagai daerah.
Dalam sambutannya, pemerintah menyoroti besarnya potensi ekonomi UMKM di Sumsel. Saat ini tercatat sekitar 800 ribu pelaku usaha masuk dalam database pemerintah provinsi.
Jumlah tersebut dinilai menjadi kekuatan ekonomi besar yang mampu menopang perputaran ekonomi daerah jika dikelola secara serius dan berkelanjutan.
Pemerintah pun memfokuskan strategi penguatan UMKM pada tiga aspek utama, yakni peningkatan keterampilan pelaku usaha, kemudahan akses pembiayaan, dan perluasan akses pemasaran.
Sejumlah program pameran dan promosi produk lokal disebut akan terus diperbanyak agar UMKM memiliki ruang bertemu langsung dengan konsumen maupun pasar yang lebih luas.
Namun fakta di lapangan menunjukkan, persoalan yang dihadapi pelaku UMKM tidak hanya soal promosi.
Sejumlah pelaku usaha mengaku masih menghadapi tantangan klasik seperti keterbatasan modal usaha, sulitnya menjaga kualitas produksi secara konsisten, hingga ketatnya persaingan dengan produk luar daerah yang lebih agresif masuk ke pasar digital.
Di sisi lain, belum semua pelaku usaha kecil memiliki kemampuan adaptasi terhadap teknologi pemasaran digital yang kini menjadi tulang punggung perdagangan modern.
Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah program digitalisasi yang terus digaungkan benar-benar mampu menjangkau seluruh lapisan UMKM, termasuk usaha kecil rumahan yang masih bertahan secara konvensional.
Ketua TP PKK Kota Palembang Dewi Sastrani Ratu Dewa mengatakan UMKM memiliki peran penting dalam menopang kesejahteraan keluarga dan ekonomi masyarakat dari tingkat bawah.
Menurutnya, perkembangan UMKM tidak sekadar soal aktivitas perdagangan, melainkan juga menyangkut ketahanan ekonomi rumah tangga di tengah kondisi ekonomi yang terus berubah.
“Ketika pelaku usaha berkembang, maka kesejahteraan masyarakat juga ikut meningkat,” ujarnya di sela kegiatan.
Sementara itu, Ketua Forum Kebersamaan Komunitas Wirausaha (Forketas) Sumsel Prof. Dr. Sri Rahayu mengumumkan peluncuran aplikasi digital khusus UMKM yang diklaim menjadi pusat data terintegrasi bagi pelaku usaha dan stakeholder terkait.
Melalui aplikasi tersebut, pelaku UMKM dapat terhubung dalam satu sistem pendataan dan pembinaan. Menariknya, biaya registrasi yang biasanya dikenakan Rp200 ribu digratiskan selama pelaksanaan jambore berlangsung.
Tak hanya itu, panitia juga menerapkan strategi unik untuk mendongkrak transaksi pelaku usaha selama acara berlangsung.
Alih-alih menyediakan konsumsi dalam bentuk kotak makanan bagi tamu undangan, panitia justru membagikan kupon belanja yang wajib digunakan langsung di stan UMKM.
Strategi ini dinilai efektif menggerakkan transaksi secara langsung di lokasi acara dan memberi dampak ekonomi berantai terhadap pemasok bahan pangan maupun pedagang lokal lainnya.
Meski demikian, sejumlah pengamat ekonomi daerah menilai penguatan UMKM tidak cukup hanya mengandalkan event pameran atau festival musiman.
Berdasarkan temuan di lapangan, sebagian UMKM masih kesulitan mempertahankan pasar setelah kegiatan promosi berakhir. Persoalan distribusi, branding produk, hingga keberlanjutan pembinaan dinilai masih menjadi pekerjaan rumah besar.
Hingga kini, belum semua UMKM memiliki akses masuk ke pasar modern maupun pusat oleh-oleh besar yang mampu menjangkau wisatawan dan konsumen luar daerah.
Sebagai bentuk evaluasi, Forketas Sumsel menggandeng Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengukur perkembangan UMKM melalui instrumen penilaian khusus selama jambore berlangsung.
Sebanyak 15 UMKM terbaik nantinya akan dipilih untuk mendapatkan kesempatan memasarkan produknya di pusat oleh-oleh Center of Absolute Growth (CAG/CGC Wan).
Jambore UMKM Forketas Sumsel 2026 sendiri berlangsung selama empat hari dengan target kunjungan mencapai seribu orang per hari dan diikuti lebih dari 100 tenant dari berbagai daerah di Sumsel.
Namun di tengah optimisme tersebut, tantangan terbesar tetap berada pada keberlanjutan pembinaan dan kemampuan UMKM bertahan di tengah perubahan pola pasar yang terus bergerak cepat.
Apakah dorongan besar pemerintah kali ini benar-benar mampu membuat UMKM Sumsel naik kelas secara nyata, atau justru hanya ramai saat pameran berlangsung?
Informasi dihimpun dari keterangan resmi Pemerintah Provinsi Sumsel, Forketas Sumsel, dan hasil penelusuran lapangan. (Poerba)
Berita Terkait :
Disdik Palembang Keluarkan Edaran, Larang Siswa Bawa Lato-Lato ke Sekolah
Kejati Sumsel Tahan PNS dan Warga Sipil Tersangka Pemerasan Bermodus Jaksa Gadungan
BGN Gelar Bimtek Penjamah Makanan: Perkuat Standar Keamanan Menu MBG Menuju Zero Accident
TSM dan PMI Sumsel Salurkan 20 Paket Family Kit untuk Warga Terdampak Bencana
