KOTA BANDUNG, cimutnews.co.id — Kenaikan harga kedelai kembali menjadi sorotan di Kota Bandung. Bahan baku utama tahu dan tempe itu kini disebut telah menembus angka Rp10.000 per kilogram, bahkan mendekati Rp11.000.
Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran baru, bukan hanya bagi para perajin tahu dan tempe, tetapi juga masyarakat yang selama ini menggantungkan kebutuhan protein harian dari dua makanan tersebut.
Lalu, apakah produksi tahu dan tempe tetap bisa bertahan ketika harga bahan bakunya terus merangkak naik?
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengakui kenaikan harga kedelai saat ini sulit dikendalikan pemerintah daerah. Pasalnya, kedelai merupakan komoditas impor yang sangat bergantung pada mekanisme pasar global.
“Harga kedelai itu sekarang enggak bisa ditolong. Sudah di atas Rp10.000 per kilogram, bahkan mendekati Rp11.000. Karena ini barang impor, ya kita mengikuti mekanisme pasar,” ujar Farhan saat diwawancarai di Balai Kota Bandung, Jumat (12/6/2026).
Meski demikian, Pemkot Bandung memastikan tidak akan tinggal diam. Pemerintah mengaku tengah menyiapkan sejumlah langkah agar produksi tahu dan tempe tetap berjalan di tengah tekanan biaya bahan baku.
Salah satunya dengan mendorong para pelaku usaha meningkatkan efisiensi produksi agar usaha mereka tetap bertahan.
“Kita mengimbau kepada para pengrajin tahu dan tempe agar lebih efisien. Yang penting produksi jangan sampai berhenti,” katanya.
Selain itu, pemerintah juga menyatakan akan menjaga kelancaran distribusi dan akses pasar bagi produk tahu dan tempe di berbagai wilayah Kota Bandung.
Farhan menilai keseimbangan antara harga jual dan daya beli masyarakat menjadi faktor penting agar konsumsi tahu dan tempe tidak mengalami penurunan signifikan.
“Kita jaga supaya konsumen yang biasa beli kuliner tahu dan tempe tetap punya daya beli. Jadi walaupun harganya naik, masih bisa terbeli,” ujarnya.
Namun fakta di lapangan menunjukkan kenaikan harga bahan baku biasanya tidak hanya berdampak pada produsen.
Dalam sejumlah kasus sebelumnya, kenaikan kedelai sering berujung pada dua pilihan sulit bagi perajin, yakni menaikkan harga jual atau mengurangi ukuran produk agar tetap mendapatkan keuntungan.
Di sisi lain, kondisi berbeda dirasakan konsumen. Sebagian masyarakat mengaku semakin sensitif terhadap kenaikan harga bahan pangan karena harus menyesuaikan pengeluaran rumah tangga dengan kebutuhan lain yang juga mengalami kenaikan.
Berdasarkan temuan di lapangan pada berbagai periode kenaikan harga kedelai sebelumnya, pelaku usaha kecil menjadi kelompok yang paling rentan terdampak. Mereka umumnya memiliki modal terbatas dan bergantung pada perputaran penjualan harian.
Hingga kini, belum semua pelaku usaha memiliki kemampuan yang sama untuk melakukan efisiensi produksi. Sebagian perajin diduga masih menghadapi tantangan biaya operasional, distribusi, hingga persaingan pasar yang semakin ketat.
Sejumlah warga mengaku khawatir apabila kenaikan harga kedelai terus berlangsung dalam waktu lama. Mereka menilai tahu dan tempe selama ini menjadi sumber protein terjangkau yang sulit digantikan oleh bahan pangan lain dengan harga serupa.
Hal ini menimbulkan pertanyaan baru.
Jika harga kedelai impor terus meningkat mengikuti pasar global, sejauh mana kemampuan pelaku usaha kecil mempertahankan harga produknya tanpa mengurangi kualitas maupun jumlah produksi?
Belum ada penjelasan rinci mengenai langkah jangka panjang yang akan ditempuh untuk mengurangi ketergantungan terhadap kedelai impor yang selama ini menjadi salah satu faktor utama pemicu gejolak harga.
Yang jelas, keberlangsungan industri tahu dan tempe memiliki peran penting bagi perekonomian lokal. Selain menjadi sumber pangan masyarakat, sektor ini juga menyerap banyak tenaga kerja dan menopang usaha mikro di berbagai wilayah.
Hingga kini, produksi tahu dan tempe masih berjalan. Namun jika tekanan harga bahan baku terus berlanjut, pertanyaan yang sama kembali muncul.
Apakah berbagai upaya yang disiapkan pemerintah mampu menjaga harga tetap terjangkau bagi masyarakat, atau justru masih menyisakan pekerjaan rumah yang belum terselesaikan? (Siti)
Berita Terkait :
Sekda Jabar Dampingi Kunjungan Kerja Mensos RI di RSAU dr. M. Salamun Bandung
Ramai, Polres Blitar Kota Sidak Produk Minyak Kita Di Beberapa Pasar Tradisional
Polres Blitar Musnahkan Ribuan Botol Miras Hasil Operasi Pekat Semeru 2025
Zakat Jabar Tembus Rp1,173 Triliun di Idul Fitri 2026, Kesadaran Masyarakat Meningkat
