KAYUAGUNG, cimutnews.co.id — Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) resmi memulai pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS). Menariknya, Bupati OKI H. Muchendi Mahzareki menjadi responden pertama dalam pendataan yang dilakukan langsung di Rumah Dinas Bupati, Senin (15/6/2026).
Momentum tersebut menjadi penanda dimulainya pendataan dari rumah ke rumah terhadap pelaku usaha di seluruh wilayah OKI. Pemerintah berharap sensus yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali itu mampu menghadirkan potret ekonomi daerah yang lebih akurat.
Namun, di balik dimulainya pendataan tersebut, muncul pertanyaan yang juga menjadi perhatian banyak pihak. Apakah data yang terkumpul nantinya benar-benar mampu menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat secara utuh, terutama pelaku usaha mikro yang tersebar hingga pelosok desa?
Bupati Muchendi mengatakan kualitas pembangunan daerah sangat bergantung pada kualitas data yang dimiliki pemerintah. Karena itu, ia mengajak masyarakat memberikan informasi sesuai kondisi sebenarnya saat didatangi petugas sensus.
“Data yang akurat menjadi fondasi dalam penyusunan kebijakan. Semakin baik data yang diperoleh, semakin tepat pula program pembangunan yang dapat dirumuskan pemerintah,” ujar Muchendi.
Menurutnya, Sensus Ekonomi bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan instrumen penting untuk memotret denyut perekonomian daerah, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah hingga usaha berskala besar.
Ia juga menegaskan keberhasilan sensus tidak hanya berada di tangan petugas BPS, tetapi juga sangat bergantung pada keterbukaan masyarakat sebagai responden.
“Pemerintah membutuhkan data yang valid untuk mengambil keputusan yang tepat. Karena itu partisipasi masyarakat menjadi faktor yang sangat menentukan,” katanya.
Muchendi mengimbau masyarakat agar tidak ragu menerima petugas sensus yang datang karena seluruh petugas telah dibekali identitas resmi serta bekerja sesuai prosedur Badan Pusat Statistik.
Potret Ekonomi yang Ingin Dibaca Lebih Jelas
Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten OKI Muhammad Dedy menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan pendataan nasional yang dilakukan setiap sepuluh tahun untuk menghimpun informasi mengenai seluruh kegiatan usaha di luar sektor pertanian.
Data yang dikumpulkan meliputi jumlah usaha, jenis usaha, persebaran kegiatan ekonomi hingga potensi ekonomi daerah.
“Hasil Sensus Ekonomi 2026 diharapkan memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi perekonomian daerah sehingga kebijakan yang diambil dapat lebih tepat sasaran,” jelas Dedy.
Ia berharap masyarakat bersedia memberikan informasi yang benar dan lengkap agar hasil sensus benar-benar menjadi dasar pembangunan di masa mendatang.
Meski pemerintah menaruh harapan besar terhadap sensus ini, berdasarkan temuan di lapangan, masih terdapat sejumlah tantangan yang berpotensi memengaruhi kualitas data.
Di sejumlah wilayah pedesaan, sebagian pelaku usaha mikro masih menjalankan usaha secara informal tanpa pembukuan maupun legalitas usaha. Kondisi tersebut diduga membuat sebagian responden kesulitan menjelaskan skala maupun omzet usahanya secara rinci.
Di sisi lain, masih ada masyarakat yang belum sepenuhnya memahami manfaat sensus ekonomi sehingga muncul keraguan ketika diminta memberikan data pribadi maupun informasi usaha.
Hingga kini, belum semua masyarakat mengetahui bahwa data yang diberikan kepada petugas BPS dilindungi kerahasiaannya sesuai ketentuan statistik nasional.
Suara Lapangan
Sejumlah pelaku usaha kecil yang ditemui CimutNews mengaku mendukung pelaksanaan sensus apabila hasilnya benar-benar menjadi dasar kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
“Kalau memang nanti bisa membantu program bantuan usaha atau pembinaan UMKM, tentu kami siap memberikan data,” ujar salah seorang pelaku usaha kuliner di Kayuagung.
Sementara itu, beberapa warga berharap pemerintah tidak berhenti pada proses pendataan semata.
“Yang penting bukan hanya didata. Setelah itu kami berharap ada tindak lanjut yang benar-benar dirasakan masyarakat,” ungkap warga lainnya.
Data Akurat, Tantangan Besar
Bagi Kabupaten OKI yang memiliki wilayah sangat luas dengan karakter ekonomi yang beragam, keberadaan data berkualitas memang menjadi kebutuhan mendesak.
Data tersebut tidak hanya digunakan untuk menyusun program pembangunan, tetapi juga menjadi dasar dalam menentukan arah investasi, pengembangan UMKM, penyediaan lapangan kerja, hingga pengentasan kemiskinan.
Namun, keberhasilan itu tidak hanya bergantung pada jumlah formulir yang terisi, melainkan juga kualitas informasi yang berhasil dihimpun petugas di lapangan.
Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah seluruh aktivitas ekonomi masyarakat, terutama usaha kecil yang belum terdata secara formal, benar-benar akan masuk dalam potret ekonomi Kabupaten OKI?
Pertanyaan tersebut masih akan terjawab seiring berlangsungnya pendataan Sensus Ekonomi 2026 dalam beberapa bulan ke depan. Sebab, keberhasilan sensus pada akhirnya tidak hanya diukur dari banyaknya responden, tetapi juga sejauh mana data tersebut mampu diterjemahkan menjadi kebijakan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (Asep)
Berita Terkait :
Muchendi Mahzareki Resmi Pimpin Mabicab Pramuka OKI 2025–2030, Dorong Penguatan Peran Pemuda
Awali 2026, Bupati OKI Gelar Safari Jumat dan Tinjau Rumah Warga Tidak Layak Huni di Kuripan
Optimalkan PAD, Bupati OKI Buka Ruang Kolaborasi dengan Akademisi
Strategi Pembiayaan Daerah OKI 2027: Di Tengah Tekanan Fiskal, Pemkab Genjot PAD hingga Skema Investasi Alternatif
