BANYUASIN, CimutNews.co.id — Pusat Persemaian Sriwijaya Kemampo di Kelurahan Kayuara Kuning, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, resmi diperkenalkan sebagai salah satu fasilitas strategis penyedia bibit untuk mendukung rehabilitasi hutan dan lahan di wilayah Sumatera dan sekitarnya.
Peresmian fasilitas tersebut dilakukan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni pada Jumat (7/8/2026). Wakil Bupati Banyuasin Netta Indian turut hadir dalam agenda yang menempatkan Banyuasin sebagai salah satu simpul penting pengembangan persemaian modern di Indonesia.
Pusat persemaian ini memiliki luas sekitar 60.000 meter persegi atau 6 hektare dengan kapasitas produksi antara 5 juta hingga 10 juta batang bibit per tahun. Fasilitas tersebut dikembangkan untuk menghasilkan berbagai jenis tanaman, mulai dari tanaman kayu-kayuan, tanaman serbaguna hingga tanaman estetika.
Kapasitas tersebut membuat Sriwijaya Kemampo tidak hanya berfungsi sebagai tempat pembibitan, tetapi juga sebagai bagian dari rantai pasok rehabilitasi hutan dan lahan. Ketersediaan bibit dalam jumlah besar menjadi salah satu faktor penting agar program penanaman tidak berhenti pada kegiatan seremonial, melainkan dapat berlanjut pada pemulihan tutupan vegetasi dan pemeliharaan tanaman di lapangan.
Banyuasin Diposisikan sebagai Sentra Penyedia Bibit Sumatera Selatan
Wakil Bupati Banyuasin Netta Indian mengatakan Pemerintah Kabupaten Banyuasin menyambut keberadaan Pusat Persemaian Sriwijaya Kemampo sebagai peluang untuk memperkuat program penghijauan sekaligus membuka akses masyarakat terhadap bibit berkualitas.
“Pemerintah Kabupaten Banyuasin sangat mendukung penuh keberadaan Pusat Persemaian Sriwijaya Kemampo ini. Kehadiran fasilitas skala besar di Banyuasin tidak hanya memperkuat upaya penghijauan dan rehabilitasi lahan kritis di wilayah kami, tetapi juga membuka peluang besar bagi masyarakat Banyuasin untuk memanfaatkan bibit berkualitas secara gratis guna pengembangan sektor pertanian, agroforestri, dan penataan lingkungan yang lebih asri,” ujar Netta.
Netta juga menyatakan pemerintah daerah siap membangun sinergi dengan berbagai pihak agar distribusi bibit tidak hanya terkonsentrasi di sekitar fasilitas persemaian, tetapi dapat menjangkau desa dan kelurahan yang membutuhkan.
Langkah tersebut penting karena keberhasilan rehabilitasi hutan dan lahan tidak hanya ditentukan oleh jumlah bibit yang diproduksi. Ketersediaan lokasi tanam, kesesuaian jenis tanaman dengan kondisi ekologis, distribusi, pemeliharaan serta tingkat keberhasilan hidup tanaman setelah ditanam turut menentukan hasil akhir rehabilitasi.
Pemerintah Kabupaten Banyuasin, dengan demikian, memiliki ruang untuk menghubungkan kapasitas produksi persemaian dengan kebutuhan penghijauan di tingkat tapak, termasuk kawasan permukiman, fasilitas publik, lahan terdegradasi, serta pengembangan agroforestri.
Menhut: Indonesia Butuh Jaringan Persemaian Berkapasitas Besar
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan pengembangan persemaian merupakan bagian dari upaya memperbesar kapasitas Indonesia dalam melakukan rehabilitasi dan penghijauan.
Menurut Raja Juli, Kementerian Kehutanan kini memiliki 59 lokasi persemaian yang terdiri atas sembilan pusat persemaian besar dan 50 unit persemaian dengan kapasitas lebih kecil.
Pusat persemaian besar memiliki kapasitas produksi sekitar 5 juta hingga 10 juta bibit, sedangkan unit persemaian yang lebih kecil dapat menghasilkan sekitar 500 ribu bibit dan kapasitasnya dapat ditingkatkan hingga 1 juta bibit.
“Di 59 persemaian kita ini ada bermacam-macam jenis tanaman, baik kayu-kayuan, tanaman endemik hingga tanaman estetika. Kita berupaya ini bisa mencegah kepunahan tanaman-tanaman yang penting bagi negara kita,” kata Raja Juli.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan persemaian tidak semata-mata diarahkan untuk memenuhi kebutuhan jumlah bibit. Keragaman jenis tanaman juga menjadi bagian penting dalam pemulihan ekosistem dan penguatan keanekaragaman hayati.
Kementerian Kehutanan sebelumnya juga menempatkan persemaian modern sebagai komponen penting dalam rehabilitasi hutan dan lahan. Sistem persemaian yang lebih terkontrol ditujukan untuk menjaga kualitas benih dan bibit sebelum didistribusikan ke lokasi penanaman.
Target Rehabilitasi 12 Juta Hektare Menjadi Tantangan Besar
Skala pembangunan Sriwijaya Kemampo tidak dapat dilepaskan dari besarnya pekerjaan rehabilitasi lahan yang harus dilakukan Indonesia.
Kementerian Kehutanan menyebut kebutuhan rehabilitasi berdasarkan Rencana Umum Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai (RURHL-DAS) mencapai sekitar 12,3 juta hektare. Angka tersebut terdiri atas sekitar 6,6 juta hektare di dalam kawasan hutan dan 5,7 juta hektare di luar kawasan hutan.
Pemerintah juga telah menegaskan target pemulihan sekitar 12 juta hektare lahan kritis sebagai bagian dari agenda nasional pemulihan ekosistem dan pengendalian perubahan iklim.
Besarnya target tersebut memperlihatkan mengapa kapasitas produksi bibit menjadi persoalan strategis. Tanpa dukungan persemaian yang mampu menyediakan bibit dalam jumlah besar dan berkualitas, agenda rehabilitasi akan menghadapi keterbatasan pada tahap paling awal.
Namun, tantangannya tidak berhenti pada produksi. Jutaan bibit harus sampai ke lokasi yang tepat dan mampu bertahan hidup setelah ditanam. Karena itu, pengelolaan pascatanam, pemilihan jenis tanaman, kesesuaian dengan karakter lahan serta pelibatan masyarakat menjadi bagian penting dari rantai rehabilitasi.
Terhubung dengan Gerakan Indonesia ASRI
Pengembangan persemaian juga berada dalam konteks Gerakan Indonesia ASRI yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Gerakan Indonesia ASRI merupakan singkatan dari Aman, Sehat, Resik, dan Indah. Pemerintah menjadikannya sebagai gerakan lintas sektor untuk mendorong perbaikan kualitas lingkungan dan membangun budaya kepedulian terhadap lingkungan.
Kementerian Kehutanan mengintegrasikan program rehabilitasi hutan dan lahan dengan Gerakan Indonesia ASRI, termasuk melalui kegiatan penghijauan dan penanaman pohon.
Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup juga menempatkan Gerakan Indonesia ASRI sebagai bagian dari penguatan aksi lingkungan dan respons terhadap perubahan iklim
Dengan konteks tersebut, keberadaan Sriwijaya Kemampo dapat dipandang sebagai infrastruktur pendukung yang menghubungkan kebijakan lingkungan tingkat nasional dengan kebutuhan penanaman di tingkat daerah.
Dibangun Melalui Kolaborasi Pemerintah dan Dunia Usaha
Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Dyah Murtiningsih mengatakan Sriwijaya Kemampo dibangun pada periode 2023 hingga 2025.
Pembangunan fasilitas tersebut melibatkan pemerintah bersama kementerian terkait dan dunia usaha, termasuk APP Group.
“Kolaborasi ini jadi wujud sinergi pemerintah dan dunia usaha dalam mengakselerasi pembangunan kehutanan berkelanjutan,” kata Dyah.
Direktur APP Group Suhendra Wiriadinata mengatakan keterlibatan perusahaan merupakan bagian dari komitmen untuk menjadi mitra strategis pemerintah.
Menurut dia, kolaborasi tersebut diharapkan memperkuat pelaksanaan program lingkungan sekaligus memastikan manfaat pusat persemaian dapat diakses masyarakat dan pemangku kepentingan.
Model kolaborasi seperti ini memiliki arti penting karena kebutuhan rehabilitasi lahan berada pada skala yang sangat besar. Pemerintah membutuhkan dukungan pembiayaan, teknologi, kapasitas produksi, distribusi serta keterlibatan masyarakat agar agenda pemulihan lingkungan dapat berjalan secara berkelanjutan.
Bibit Gratis untuk Masyarakat hingga Lembaga Pendidikan
Salah satu aspek penting dari Sriwijaya Kemampo adalah penyediaan bibit secara gratis untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan.
Bibit tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat, kelompok masyarakat, komunitas, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, instansi pemerintah, TNI/Polri, Pramuka serta pihak lain yang menjalankan kegiatan penghijauan dan penanaman.
Skema tersebut membuka peluang agar persemaian tidak hanya menjadi fasilitas pemerintah, tetapi berkembang menjadi sumber bibit bagi gerakan penghijauan berbasis masyarakat.
Bagi sekolah, misalnya, bibit dapat mendukung pengembangan lingkungan hijau. Bagi kelompok masyarakat, bibit dapat dikaitkan dengan agroforestri. Sementara bagi pemerintah daerah, ketersediaan bibit dapat memperluas penanaman di ruang publik dan kawasan permukiman.
Kementerian Kehutanan sebelumnya juga menargetkan distribusi bibit gratis dalam jumlah besar kepada masyarakat. Pada 2025, kementerian tersebut menargetkan 17 juta bibit pohon diberikan kepada Masyarakat
Gubernur Sumsel Dorong Distribusi Bibit Tepat Sasaran
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menilai keberadaan Pusat Persemaian Sriwijaya Kemampo dapat memperkuat agenda rehabilitasi hutan dan lahan sekaligus memperluas gerakan penghijauan di Sumatera Selatan.
“Kehadiran fasilitas ini menjadi modal penting untuk memperkuat gerakan penghijauan dan menjaga kelestarian lingkungan di daerah,” ujarnya.
Menurut Deru, pemerintah provinsi siap bersinergi dengan Kementerian Kehutanan, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha dan masyarakat agar bibit yang dihasilkan dapat dimanfaatkan secara optimal.
Ia berharap pemanfaatannya tidak terbatas pada lahan kritis, tetapi juga menyentuh kawasan permukiman, fasilitas umum, sekolah dan ruang terbuka hijau.
Arah tersebut memperluas manfaat persemaian dari sekadar agenda rehabilitasi hutan menjadi bagian dari peningkatan kualitas lingkungan tempat masyarakat beraktivitas sehari-hari.
Analisis: Tantangan Berikutnya Ada di Lapangan
Besarnya kapasitas produksi Sriwijaya Kemampo merupakan modal penting, tetapi ukuran keberhasilan pusat persemaian pada akhirnya tidak cukup dinilai dari jumlah bibit yang dihasilkan.
Indikator yang lebih substantif adalah seberapa banyak bibit yang benar-benar tersalurkan, ditanam pada lokasi yang sesuai, bertahan hidup dan memberikan fungsi ekologis maupun ekonomi bagi masyarakat.
Hal ini menjadi semakin penting karena target rehabilitasi Indonesia mencapai skala jutaan hektare. Kementerian Kehutanan bahkan mendorong pendekatan yang lebih modern, termasuk pemanfaatan teknologi seperti kecerdasan buatan dan drone untuk mempercepat pemulihan lahan kritis.
Di tingkat daerah, tantangan berikutnya adalah membangun sistem distribusi yang berbasis kebutuhan. Desa atau kawasan yang memiliki tingkat degradasi tinggi harus memperoleh akses bibit sesuai karakter lahannya, bukan sekadar berdasarkan kedekatan administratif dengan pusat persemaian.
Selain itu, pemilihan jenis tanaman harus mempertimbangkan fungsi ekologis dan kebutuhan masyarakat. Tanaman untuk rehabilitasi kawasan hutan tentu tidak selalu sama dengan tanaman untuk agroforestri, ruang terbuka hijau, penghijauan sekolah maupun kawasan permukiman.
Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, kelompok masyarakat dan lembaga pendidikan akan menjadi faktor penting agar investasi infrastruktur persemaian menghasilkan dampak jangka panjang.
Bukan Sekadar Tempat Membuat Bibit
Mengapa Sriwijaya Kemampo penting?
Karena pusat persemaian ini berada pada titik pertemuan antara produksi bibit, rehabilitasi lahan, penghijauan kota dan desa, agroforestri, konservasi keanekaragaman hayati serta pemberdayaan masyarakat.
Dengan kapasitas hingga 10 juta bibit per tahun, fasilitas tersebut berpotensi menjadi salah satu pemasok utama material tanaman untuk program penghijauan di Sumatera Selatan dan wilayah sekitarnya.
Namun nilai strategisnya baru akan terlihat apabila kapasitas produksi tersebut diikuti sistem distribusi, penanaman dan pemeliharaan yang terukur.
Dalam konteks target nasional pemulihan sekitar 12 juta hektare lahan kritis, Sriwijaya Kemampo bukan sekadar proyek fisik. Fasilitas ini merupakan salah satu mata rantai dalam pekerjaan besar memulihkan fungsi ekologis lahan sekaligus menciptakan manfaat sosial-ekonomi dari pembangunan hijau.
Agenda tersebut juga sejalan dengan arah kebijakan Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim dan FOLU Net Sink 2030. Kementerian Kehutanan menempatkan rehabilitasi dan penanaman sebagai bagian dari strategi peningkatan penyerapan karbon sekaligus pemulihan ekosistem.
Pada akhirnya, keberhasilan Sriwijaya Kemampo tidak hanya akan terlihat dari berapa juta bibit yang keluar dari persemaian, tetapi dari berapa banyak lahan yang kembali produktif secara ekologis, lingkungan yang menjadi lebih hijau, serta masyarakat yang memperoleh manfaat dari proses pemulihan tersebut. (Noto)
Berita Terkait :
Polres Banyuasin Resmikan Gedung SPPG I untuk Perkuat Pelayanan Gizi dan Dukung Program Makan Bergizi Gratis
AKBP Risnan Aldino Resmi Pimpin Polres Banyuasin: Jejak Karier Cemerlang dari Perairan hingga Penegakan Lalu Lintas
Wakil Bupati Banyuasin Ikuti Bimtek Aswakada, Sinergi Daerah Didorong, Efektivitas Masih Jadi Pertanyaan
Terungkap, Jalan Penghubung Air Kumbang–Air Salek Diusulkan Rp80 Miliar, Akankah Mobilitas Warga Benar-Benar Berubah?
