BANDUNG, cimutnews.co.id — Peluncuran SIBADAK (Sistem Bank Data Kelurahan) di Kelurahan Cigondewah Rahayu, Kecamatan Bandung Kulon, menjadi langkah baru Pemerintah Kota Bandung dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital. Sistem ini digadang-gadang mampu menyatukan seluruh data kewilayahan dalam satu platform sehingga proses pelayanan publik hingga penyusunan program pembangunan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.
Namun, di balik optimisme tersebut, muncul pertanyaan yang juga menjadi perhatian banyak daerah di Indonesia: apakah digitalisasi data benar-benar mampu menyelesaikan persoalan pelayanan publik jika kualitas data di lapangan belum sepenuhnya seragam?
Peluncuran SIBADAK pada Rabu (1/7/2026) menandai upaya Kelurahan Cigondewah Rahayu membangun bank data yang terintegrasi. Selama ini, berbagai informasi kependudukan maupun kewilayahan masih tersimpan di berbagai dokumen dan format yang berbeda sehingga menyulitkan proses pembaruan maupun pengambilan keputusan.
Pelaksana Tugas Camat Bandung Kulon, Deni Setiabudi, menegaskan bahwa setiap kebijakan pemerintah harus dibangun di atas data yang valid, bukan asumsi.
Menurutnya, keberadaan data hingga tingkat by name by address akan membantu pemerintah menentukan sasaran program secara lebih tepat, mulai dari penanganan stunting, pengentasan kemiskinan, hingga penyusunan pembangunan di setiap RW.
“Semua kebijakan harus berbasis data. Dengan data yang lengkap hingga by name by address, program pembangunan bisa benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
SIBADAK sendiri dirancang sebagai pusat pengelolaan data kelurahan yang memungkinkan proses pengumpulan, penyimpanan, pembaruan hingga pemanfaatan data dilakukan dalam satu sistem.
Selain mempercepat pelayanan administrasi, sistem tersebut juga diharapkan menjadi dasar penyusunan berbagai program pemerintah yang lebih terukur.
Namun fakta di lapangan menunjukkan, tantangan digitalisasi pemerintahan selama ini bukan hanya soal menghadirkan aplikasi atau sistem baru. Konsistensi pembaruan data, kemampuan sumber daya manusia, koordinasi antarwilayah, hingga disiplin pelaporan sering kali menjadi faktor penentu apakah sebuah inovasi benar-benar berjalan efektif atau hanya berhenti sebagai program administratif.
Di sisi lain, kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat memang terus meningkat. Warga kini mengharapkan proses administrasi yang sederhana tanpa harus berulang kali menyerahkan dokumen yang sama karena data belum terintegrasi.
Apabila SIBADAK mampu menjaga kualitas data secara berkala, sistem ini berpotensi memangkas berbagai hambatan birokrasi sekaligus mempercepat pelayanan di tingkat kelurahan.
Lurah Cigondewah Rahayu, Iwan Rohendi, berharap inovasi tersebut tidak berhenti sebagai seremoni peluncuran semata.
Menurutnya, bank data digital harus menjadi fondasi pelayanan publik yang berkelanjutan serta mampu mendukung kebutuhan berbagai instansi ketika memerlukan data yang valid.
“Saya berharap inovasi ini bukan sekadar seremonial, tetapi benar-benar memberikan manfaat jangka panjang,” katanya.
Iwan juga mengungkapkan bahwa inovasi pelayanan administrasi kependudukan yang pernah dikembangkan sebelumnya telah diadopsi lebih luas di Kota Bandung. Pengalaman tersebut menjadi modal bahwa inovasi yang dijalankan secara konsisten dapat berkembang menjadi kebijakan yang lebih besar.
Penggagas SIBADAK sekaligus Sekretaris Kelurahan Cigondewah Rahayu, Lisma Apriliani, menjelaskan bahwa sistem tersebut lahir dari kebutuhan menghadirkan pengelolaan data yang lebih terstruktur di tingkat kelurahan.
Menurutnya, selama ini data memang tersedia di tingkat kota maupun kecamatan, namun belum seluruhnya terdokumentasi secara lengkap di tingkat kelurahan sebagai unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat.
SIBADAK kemudian dirancang agar mampu menyediakan data yang cepat, akurat, mutakhir, terpadu, mudah diakses oleh pihak berwenang, sekaligus dilengkapi sistem keamanan berlapis untuk menjaga kerahasiaan informasi.
Lisma menambahkan, pengelolaan data juga melibatkan perangkat kelurahan, RT, RW, kader hingga masyarakat untuk informasi publik tertentu sehingga pembaruan data dapat dilakukan secara berkesinambungan.
Sejumlah pemerhati tata kelola pemerintahan menilai keberhasilan inovasi digital semacam ini pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan sistem, tetapi juga budaya memperbarui data secara rutin serta komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam memanfaatkannya sebagai dasar pengambilan keputusan.
Hingga kini, belum semua inovasi digital di tingkat pemerintahan daerah mampu berjalan optimal setelah diluncurkan. Sebagian menghadapi kendala pembaruan data, adaptasi pengguna, hingga integrasi dengan sistem lain.
Karena itu, implementasi SIBADAK ke depan akan menjadi indikator penting apakah transformasi digital di tingkat kelurahan benar-benar mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif atau masih menyisakan pekerjaan rumah dalam pengelolaan data pemerintahan. (Siti)
Berita Terkait :
Bupati Blitar H. Rijanto Melantik Khusna Lindarti Sebagai Sekda Kabupaten Blitar
Polres Blitar dan Instansi Terkait Gelar Sidak Menindaklanjuti Pengaduan Masyarakat Soal BBM
Saddil Ramdani Akui Belum Puas di Persib Bandung: “Saya Marah pada Diri Sendiri, Bukan ke Pelatih”
Polres Blitar Kota Ungkap Dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang Libatkan Anak di Bawah Umur
