BEKASI, CimutNews.co.id – Pemerintah Kabupaten Bekasi terus memperkuat strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi sektor perpajakan. Salah satu langkah yang dilakukan ialah menggelar Operasi Gabungan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di halaman Kantor Kecamatan Tambun Utara, Selasa (14/7/2026).
Kegiatan yang diprakarsai Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi tersebut tidak hanya menghadirkan pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), tetapi juga membuka layanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Model pelayanan terpadu ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menyelesaikan lebih dari satu kewajiban perpajakan dalam satu lokasi.
Pelaksanaan operasi gabungan melibatkan berbagai unsur, di antaranya Bapenda Kabupaten Bekasi, Polres Metro Bekasi, Subdenpom, Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) atau Samsat Kabupaten Bekasi.
Kolaborasi lintas instansi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kepatuhan administrasi kendaraan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kontribusi pajak bagi pembangunan daerah.
Sinergi Lintas Instansi Tingkatkan Kepatuhan Pajak
Kepala Bapenda Kabupaten Bekasi, Iwan Ridwan, mengatakan operasi gabungan merupakan langkah strategis untuk mendorong masyarakat lebih disiplin memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor maupun pajak daerah lainnya.
Menurutnya, pajak kendaraan bermotor memiliki kontribusi penting terhadap pembiayaan pembangunan daerah, sehingga pemerintah daerah terus menghadirkan berbagai inovasi pelayanan mulai dari sosialisasi, pelayanan jemput bola hingga operasi terpadu.
“Operasi Gabungan Opsen Pajak ini kami laksanakan sebagai bentuk sinergi antarinstansi untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali menjadi sumber pembiayaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Bekasi,” ujar Iwan Ridwan.
Selain melakukan pemeriksaan administrasi kendaraan, petugas juga memberikan edukasi kepada para pengendara mengenai pentingnya membayar pajak tepat waktu. Wajib pajak yang masih memiliki tunggakan diberikan informasi mengenai mekanisme pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku.
Layanan PKB dan PBB-P2 Hadir dalam Satu Lokasi
Salah satu inovasi dalam kegiatan tersebut ialah penyediaan layanan pembayaran PBB-P2 bersamaan dengan layanan PKB.
Melalui konsep pelayanan terpadu, masyarakat tidak perlu berpindah lokasi untuk mengurus kewajiban perpajakan yang berbeda. Langkah ini dinilai mampu meningkatkan efisiensi pelayanan publik sekaligus mengurangi hambatan administrasi yang sering dihadapi masyarakat.
Kemudahan akses pelayanan perpajakan menjadi bagian dari transformasi pelayanan publik yang terus didorong pemerintah daerah agar lebih cepat, mudah, dan dekat dengan masyarakat.
Dukungan Kecamatan Tambun Utara
Camat Tambun Utara, Najmuddin, mengapresiasi dipilihnya wilayahnya sebagai lokasi pelaksanaan Operasi Gabungan Opsen Pajak.
Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya tertib administrasi kendaraan sekaligus meningkatkan kepatuhan membayar pajak.
“Kami mendukung penuh pelaksanaan Operasi Gabungan Opsen Pajak ini. Semoga masyarakat Tambun Utara semakin sadar akan pentingnya membayar pajak kendaraan tepat waktu. Pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali dalam bentuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, serta berbagai program yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung,” katanya.
Ia juga mengajak masyarakat menjadikan kepatuhan membayar pajak sebagai bentuk partisipasi aktif dalam mendukung pembangunan Kabupaten Bekasi.
Pajak Daerah Menjadi Pilar Pendapatan Asli Daerah
Pajak daerah merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan, penyediaan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, hingga pelayanan publik lainnya.
Sejak diberlakukannya ketentuan mengenai opsen Pajak Kendaraan Bermotor dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), pemerintah kabupaten/kota memperoleh porsi penerimaan yang lebih optimal dari sektor pajak kendaraan bermotor. Kebijakan tersebut bertujuan memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah sekaligus meningkatkan kemandirian pembiayaan pembangunan.
Pemerintah pusat juga mendorong digitalisasi pelayanan perpajakan daerah sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, sehingga masyarakat semakin mudah memenuhi kewajiban perpajakannya.
Edukasi dan Kemudahan Layanan Jadi Strategi Meningkatkan Kepatuhan
Praktik di berbagai daerah menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak tidak hanya bergantung pada penegakan aturan, tetapi juga pada kemudahan akses pelayanan dan edukasi kepada masyarakat.
Karena itu, pendekatan yang dilakukan Bapenda Kabupaten Bekasi melalui operasi gabungan dinilai lebih komprehensif. Selain melakukan pemeriksaan administrasi kendaraan, petugas juga memberikan penjelasan mengenai manfaat pajak bagi pembangunan daerah.
Strategi tersebut sejalan dengan prinsip pelayanan publik modern yang menempatkan masyarakat bukan hanya sebagai objek penagihan pajak, melainkan sebagai mitra pembangunan yang perlu memperoleh informasi dan pelayanan yang mudah diakses.
Di sisi lain, penyediaan layanan PKB dan PBB-P2 dalam satu lokasi berpotensi meningkatkan efektivitas pelayanan sekaligus mendorong masyarakat menyelesaikan lebih dari satu kewajiban administrasi dalam satu kunjungan.
Optimalisasi PAD Membutuhkan Kepatuhan Kolektif
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu tantangan pemerintah daerah di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. Ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat mendorong daerah untuk memperkuat sumber pendapatan yang berasal dari pajak dan retribusi daerah.
Dalam konteks tersebut, operasi gabungan seperti yang dilakukan di Kabupaten Bekasi memiliki fungsi ganda. Selain meningkatkan penerimaan daerah dalam jangka pendek melalui pembayaran tunggakan pajak, kegiatan ini juga membangun budaya kepatuhan masyarakat yang berdampak terhadap keberlanjutan penerimaan daerah pada masa mendatang.
Keberhasilan program serupa tidak hanya diukur dari besarnya penerimaan pajak selama kegiatan berlangsung, tetapi juga dari meningkatnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak secara rutin tanpa harus menunggu operasi lapangan.
Jika kepatuhan wajib pajak terus meningkat, ruang fiskal pemerintah daerah akan semakin kuat untuk membiayai pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, penataan kawasan permukiman, hingga berbagai program kesejahteraan masyarakat. (Surya)
Berita Terkait :
Kejari Kabupaten Blitar Tetapkan AMZ Sebagai Tersangka Baru Kasus Korupsi Dam Kali Bentak
Sinergi TNI–Polri di Pegasing: Momen Hangat HUT ke-80 TNI di Aceh Tengah
Kapolres Binjai AKBP Bambang C. Utomo Takziah ke Rumah Duka Anggota Polres Binjai yang Wafat
PJT I Gelar Flushing Bendungan Wlingi-Lodoyo Mulai 18 Mei 2026, Warga Diminta Jauhi Sungai Brantas
