Bandung, CimutNews.co.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus memperkuat tata kelola kebersihan sebagai salah satu fondasi pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Di tengah meningkatnya aktivitas kota dan penyelenggaraan berbagai agenda nasional maupun internasional, upaya menjaga kebersihan dinilai menjadi indikator penting kualitas pelayanan publik sekaligus wajah daerah di mata masyarakat maupun tamu dari luar negeri.
Komitmen tersebut kembali ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain, saat memimpin Apel Mulai Bekerja di Plaza Balai Kota Bandung, Senin (13/7/2026). Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan apresiasi kepada aparat kewilayahan, kecamatan, kelurahan, serta organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai konsisten menjaga kebersihan lingkungan dan mendukung suksesnya berbagai kegiatan berskala internasional yang digelar di Kota Bandung.
Menurut Iskandar, persoalan sampah masih menjadi salah satu prioritas utama pemerintah daerah sehingga membutuhkan kerja sama lintas sektor, mulai dari petugas lapangan hingga masyarakat.
“Saya menyampaikan apresiasi kepada kecamatan dan kelurahan. Saya melihat sendiri bagaimana sejak pukul 04.00 WIB sudah mulai beres-beres dan melakukan pengelolaan di lapangan,” ujarnya.
Ia mengatakan, dedikasi aparat kewilayahan menjadi bukti bahwa pengelolaan kebersihan kota tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada konsistensi pelaksanaan di lapangan.
Pengelolaan Sampah Masih Menjadi Agenda Prioritas
Iskandar menjelaskan, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan terus mendorong percepatan penyelesaian persoalan sampah melalui berbagai program strategis, termasuk penguatan sistem pengelolaan dari tingkat sumber hingga tempat pemrosesan akhir (TPA).
Meski berbagai langkah telah dilakukan, Pemkot Bandung masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait kapasitas pengolahan sampah dan pengembangan infrastruktur pendukung.
Karena itu, Sekda meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung segera memperkuat pendataan seluruh program pengelolaan sampah yang telah berjalan, termasuk fasilitas pengolahan sampah organik, bank sampah, pengurangan sampah plastik, serta inovasi pengelolaan berbasis masyarakat.
Menurutnya, data tersebut akan menjadi dasar penyusunan kebijakan, baik dalam perubahan anggaran tahun berjalan maupun perencanaan pembangunan daerah pada APBD Tahun Anggaran 2027.
“Data program pengelolaan sampah harus disiapkan dengan baik. Ini akan menjadi dasar apakah perlu ada penambahan dukungan pada perubahan anggaran atau masuk dalam perencanaan tahun 2027,” katanya.
Sejalan dengan Target Nasional Pengurangan Sampah
Penguatan pengelolaan sampah di Kota Bandung sejalan dengan arah kebijakan nasional yang menempatkan pengelolaan lingkungan sebagai bagian penting pembangunan berkelanjutan.
Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029 menargetkan peningkatan kualitas lingkungan hidup, penguatan ekonomi sirkular, serta pengurangan timbulan sampah melalui sistem pengelolaan yang lebih terpadu. Agenda tersebut juga menjadi bagian dari implementasi Asta Cita, khususnya dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengamanatkan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab menyelenggarakan pengurangan dan penanganan sampah secara sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan.
Sementara itu, data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup menunjukkan bahwa kawasan perkotaan masih menjadi penyumbang terbesar timbulan sampah nasional. Karena itu, peningkatan kapasitas pengolahan di tingkat daerah menjadi salah satu fokus pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap tempat pemrosesan akhir.
Kebersihan Kota Dukung Citra Bandung di Mata Dunia
Selain membahas pengelolaan sampah, Iskandar juga mengapresiasi keberhasilan penyelenggaraan rangkaian kegiatan Asia Afrika yang beberapa waktu lalu berlangsung di Kota Bandung.
Menurutnya, kelancaran agenda tersebut merupakan hasil kolaborasi berbagai perangkat daerah, mulai dari Dinas Lingkungan Hidup, PDAM, aparat kewilayahan, hingga unsur pendukung lainnya.
“Kegiatan kemarin berlangsung dengan lancar. Para peserta merasa senang dan memberikan kesan positif terhadap Kota Bandung,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, sejumlah peserta dari luar daerah maupun luar negeri memberikan apresiasi terhadap kondisi Kota Bandung yang dinilai bersih, nyaman, tertata, serta memiliki daya tarik sebagai destinasi wisata dan penyelenggaraan kegiatan internasional.
Keberhasilan tersebut diharapkan menjadi modal penting bagi Kota Bandung untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat daya saing sebagai kota penyelenggara berbagai agenda nasional maupun internasional.
“Mudah-mudahan tahun depan penyelenggaraannya bisa lebih baik lagi dan semakin memperkuat citra Kota Bandung sebagai kota yang ramah, bersih, dan menarik untuk dikunjungi,” tuturnya.
Tata Kelola Sampah Menjadi Tolok Ukur Daya Saing Kota
Bagi kota metropolitan seperti Bandung, pengelolaan sampah tidak lagi sekadar berkaitan dengan kebersihan lingkungan. Sistem pengelolaan sampah kini menjadi indikator penting kualitas tata kelola pemerintahan, kesehatan masyarakat, hingga daya saing ekonomi daerah. Kota yang mampu menjaga kebersihan secara konsisten umumnya memiliki nilai lebih dalam menarik investasi, kegiatan bisnis, pariwisata, maupun penyelenggaraan event internasional.
Pendataan yang diminta Sekda kepada Dinas Lingkungan Hidup juga memiliki arti strategis. Data yang akurat memungkinkan pemerintah menentukan kebutuhan infrastruktur, menghitung efektivitas program pengurangan sampah, sekaligus memastikan penggunaan anggaran lebih tepat sasaran. Pendekatan berbasis data menjadi salah satu prinsip utama dalam perencanaan pembangunan modern.
Dalam jangka panjang, penguatan pengelolaan sampah juga mendukung penerapan ekonomi sirkular, yaitu sistem yang mendorong pemanfaatan kembali material bernilai ekonomi melalui proses daur ulang dan pengolahan. Pendekatan ini berpotensi mengurangi beban TPA sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat melalui pengembangan bank sampah, industri daur ulang, dan usaha pengolahan limbah.
Keberhasilan menjaga kebersihan saat penyelenggaraan kegiatan internasional juga memperlihatkan pentingnya koordinasi lintas sektor. Kolaborasi antara pemerintah, aparat kewilayahan, BUMD, komunitas, dan masyarakat menjadi faktor penting agar pelayanan publik tetap berjalan optimal ketika kota menjadi pusat perhatian nasional maupun global. (Siti)
Berita Terkait :
Sudaryono Ketua DPP APPSI Resmi di Lantik Presiden Joko Widodo Sebagai Wakil Menteri (Wamen) di Istana Kepresidenan.
Polres Lampung Timur Resmi Gelar Operasi Keselamatan Krakatau 2026, Fokus Tekan Pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas
Blitar Tancap Gas Susun RKPD 2027, Bupati Rijanto Prioritaskan Pertanian sebagai Mesin Pertumbuhan Ekonomi
Dr. Soeharsono Resmi Pimpin BRMP Yogyakarta, Akhiri Masa Tugas di Jawa Tengah dengan Silaturahmi Pegawai
