PANGKALAN BALAI, cimutnews.co.id — Pemerintah Kabupaten Banyuasin mengklaim tren penurunan angka kemiskinan terus berlanjut dalam empat tahun terakhir. Capaian tersebut menjadi salah satu fokus pembahasan dalam Rapat Koordinasi Harmonisasi dan Sinkronisasi Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) yang digelar di Ruang Rapat Bappeda Litbang Kabupaten Banyuasin, Senin (27/7/2026).
Di atas kertas, data menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Namun, keberhasilan menekan angka statistik belum serta-merta menghapus berbagai tantangan yang masih dihadapi masyarakat berpenghasilan rendah.
Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah penurunan angka kemiskinan tersebut telah benar-benar mencerminkan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh, atau masih terdapat kelompok rentan yang belum sepenuhnya tersentuh program pemerintah?
Rapat koordinasi tersebut dibuka Sekretaris Daerah Banyuasin sekaligus Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), Ir. Erwin Ibrahim, ST, MM, MBA, IPU, ASEAN Eng. Turut hadir Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Banyuasin Dr. dr. Rini Pratiwi, M.Kes., FISQua, perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), serta narasumber dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Bidang Perencanaan Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat Bappeda Sumsel, Sultan M. Syah, SE, SH, MM.
Dalam paparannya, Erwin Ibrahim menyampaikan bahwa angka kemiskinan Banyuasin terus mengalami penurunan dalam empat tahun terakhir.
Berdasarkan data yang dipaparkan, tingkat kemiskinan pada 2022 berada di angka 10 persen, kemudian turun menjadi 9,58 persen pada 2023, kembali menurun menjadi 9,31 persen pada 2024, dan mencapai 8,48 persen pada 2025.
Menurut Erwin, penyusunan Dokumen RPKD diharapkan mampu memperkuat sinkronisasi kebijakan antarorganisasi perangkat daerah sehingga program penanggulangan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif.
“Diharapkan dengan telah disusunnya Dokumen RPKD Kabupaten Banyuasin, arah kebijakan, program, dan kegiatan penanggulangan kemiskinan lebih terintegrasi, berbasis data yang akurat, serta mampu menghasilkan intervensi yang semakin tepat sasaran bagi masyarakat miskin dan rentan miskin di Kabupaten Banyuasin,” ujarnya.
Penurunan angka kemiskinan merupakan indikator penting dalam pembangunan daerah. Meski demikian, tantangan di lapangan tidak hanya berkaitan dengan besarnya angka tersebut.
Berdasarkan temuan di lapangan dalam berbagai wilayah pedesaan, persoalan yang kerap dihadapi masyarakat berpenghasilan rendah masih berkisar pada keterbatasan akses lapangan kerja, fluktuasi pendapatan sektor pertanian, harga kebutuhan pokok, hingga akses terhadap layanan dasar.
Di sisi lain, sejumlah warga mengaku kondisi ekonomi keluarga masih sangat dipengaruhi musim panen, harga komoditas, dan kesempatan bekerja. Situasi tersebut membuat sebagian keluarga rentan kembali masuk dalam kategori miskin ketika terjadi gejolak ekonomi.
Kondisi inilah yang menjadi alasan mengapa penyusunan dokumen perencanaan tidak hanya dituntut menghasilkan target penurunan angka, tetapi juga memastikan program benar-benar menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
Sinkronisasi Data Menjadi Kunci
Dalam forum tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyuasin juga menekankan pentingnya harmonisasi data antarinstansi.
Selama ini, ketepatan sasaran bantuan sosial maupun program pemberdayaan sering bergantung pada kualitas data yang digunakan. Ketidaksesuaian data berpotensi menyebabkan masih adanya warga yang layak menerima bantuan tetapi belum terakomodasi, maupun sebaliknya.
Hingga kini, belum semua tantangan dalam proses pemutakhiran data kemiskinan dapat dihilangkan sepenuhnya. Karena itu, koordinasi lintas perangkat daerah dinilai menjadi salah satu langkah penting agar intervensi pemerintah lebih efektif.
Tantangan Tidak Berhenti pada Statistik
Pengamat kebijakan publik umumnya menilai keberhasilan pengentasan kemiskinan tidak cukup diukur melalui penurunan persentase semata.
Keberhasilan juga ditentukan oleh meningkatnya akses masyarakat terhadap pekerjaan yang layak, pendidikan, layanan kesehatan, perumahan, serta kemampuan ekonomi keluarga untuk bertahan menghadapi tekanan biaya hidup.
Artinya, dokumen RPKD yang tengah disusun akan menjadi instrumen penting dalam menentukan arah kebijakan beberapa tahun ke depan.
Namun demikian, implementasi di lapangan tetap menjadi faktor penentu apakah berbagai program tersebut mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Hingga kini, belum ada penjelasan rinci mengenai bentuk intervensi prioritas yang akan diterapkan pada setiap kelompok masyarakat miskin berdasarkan karakteristik wilayah di Kabupaten Banyuasin.
Pertanyaan berikutnya pun masih terbuka. Apakah tren penurunan angka kemiskinan tersebut nantinya benar-benar diikuti dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara merata, atau masih menyisakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan melalui kebijakan yang lebih tepat sasaran? (Noto)
Berita Terkait :
Pemkab Banyuasin Matangkan Kerja Sama Penguatan Layanan Air Bersih, Tinjau Instalasi Pengolahan di Bekasi
Patroli Kamtibmas Banyuasin Intensif, Polisi Antisipasi Kejahatan 3C dan Jaga Situasi Kondusif
HIPMI Banyuasin Bidik Peluang Pelabuhan, Peran Nyata Dipertanyakan
SPIP Banyuasin Jadi Sorotan, Pemkab Gandeng BPKP Perkuat Tata Kelola dan Pencegahan Korupsi
